The Phantom Of The Text

tentang penyair busuk

2009-07-12T02:41:00.000-07:00

hampir setiap malam bisikan busuk itu datang
merengkuh tidurmu yang tersesat dalam mimpi buruk abadi
lalu kau teriakan igau demi igau
mencari sesuatu dalam galau
sampai akhirnya ia menjelma puisi; puncak bahasa
dimana kau berdiam dalam kenyataan yang sisa

kau hidup dari sisa-sisa;
keberangkatan dan kepulangan
yang tak memberikan apapun padamu
selain sesal dan kutukan yang lewat puisi diam-diam kau sembunyikan
sebagai nyala sekam

kepulangan dan keberangkatan yang tak memberikan
apapun selain rasa kehilangan yang terlalu dibesar-besarkan
sebab kau selalu mengakhiri segalanya
dengan keraguan

maka puisimu penuh dengan tangis samaran
mungkin lewat kata-kata kau berharap diam-diam
seseorang akan tercungkil mata batinnya,
(sebab itulah hal terpenting yang ingin kau katakana padanya)
mungkin pula puisimu penuh dengan tangis yang jujur
dan dengan kejujuran yang nekat itu kau harap seseorang akan merasa tertelanjangi

ssiapapun yang tak mengenal dosa adalah orang lugu
demikianlah
sajak-sajakmu menjadi bahasa sisa dari hati lumpuhmu
dan tanganmu semakin membusuk
di penjuru rumah
di penjuru waktu

jogja, 2008

Tradisi Akademik dalam Arus Budaya Pop*

2009-05-17T08:19:00.000-07:00

Oleh: Ridwan Munawwar

Sebuah fenomena ibarat sebiji bawang, ia terdiri dari kulit yang berlapis-lapis. Bila kita menelisik salah satu lapisannya, akan kita temukan sebuah penanda yang akan mengacu pada lapisan berikutnya di mana disitu kita akan menemukan penanda lain lagi untuk lapisan yang berikutnya.
Marilah kita ambil fenomena urgen yang saat ini tengah berlangsung di sekitar kita. Fenomena yang telah menimbulkan sejumlah problematika yang kompleks. Fenomena itu adalah budaya pop. Sudah bukan rahasia bahwa generasi muda kita sangat dekat dengan budaya pop tak tertinggal juga kalangan mahasiswa/i tentunya. Dan kedekatan ini sesungguhnya memperlihatkan penurunan kualitas tertentu dalam “kinerja” kultural mereka. Akan tetapi marilah kita telisik lebih mendalam lagi apa itu budaya pop dan bagaimana bentuknya dalam berbagai hal.
Istilah pop sendiri bermakna suatu nilai yang simplistik, dangkal, banal, masturbatif, dan kacangan. Watak simplistis dan banal itu menjamur ke dalam berbagai segmen kebudayaan; ekonomi massa, politik, sosial, media-wacana, tradisi akademik dan—terutama—kesenian. Dan kesemuanya membentuk sebuah bawang raksasa, semua masalah itu berjalin kelindan satu sama lain. Anda mungkin akan membahasakan ini sebagai jejaring kekuasaan (power relation).
Penggagas utama dari kategori budaya pop yakni Theodore W. Adorno seorang filsuf madzhab Frankfurt memperlihatkan dengan tajam kaitan antara kultur industrial dengan gaya hidup nge-pop secara luas. Kehidupan ekonomi konsumerisme yang selama ini membelenggu jiwa masyarakat kita memang telah menanamkan sifat fetitistik (hasrat pada citra benda) dan itulah inti utama gaya hidup ngepop. Karena gaya hidup berarti cara berfikir, maka dari perilaku ekonomi banal ini kemudian menular ke dalam segi lain. Jadi boleh dibilang bahwa kekacauan perilaku ekonomi adalah biang budaya nge-pop.
Dalam dunia kesenian contohnya, kita melihat gejala menjamurnya genre pop-art ala Andy Warhol dalam bidang desain grafis, estetika mural, graffiti, seni lukis. Watak seni pop adalah kecenderungan untuk mengeksploitasi hal-hal profan dari manusia, seperti erotisme tubuh, keliaran hasrat atau wilayah absurd personal di tengah publik yang kesemuanya tertransfigurasikan lewat media yang dipakai kesenian itu secara khusus. Estetika kesenian pop tidak mengenal nilai transedensi humanitas, tetapi lebih cenderung mengeksplorasi hasrat-hasarat dangkal dan terkadang sisi gelap dalam diri manusia.
Pun dalam dunia akademik, kecenderungan akan watak budaya pop mulai menjangkiti jiwa para aktor dan subjek tradisi akademis dalam berbagai lapisannya. Mahasiswa lebih senang dengan gaya hidup yang ngepop dan hura-hura (main hape, leptop untuk urusan yang tidak penting) tak ketinggalan juga dengan kalangan dosennya. Nampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka terpengaruh sekali oleh media massa—terutrama televisi—yang porsi besarnya adalah anasir pop. Lihat saja, kegiatan di kampus pun kini lebih mirip dengan kegiatan-kegiatan popular di mall atau tayangan televise; door-prize, nongkrong, dll.
“Ngepop” adalah berarti pola konsumsi yang telah dan akan dibentuk oleh kekuasaan pasar lewat media pencitraannya saat ini. Apapun komoditas (barang belian) tidak dibeli berdasarkan fungsi dan kebutuhan yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan rasa tertarik, eye catching dan ukuran-ukuran semu lainnya. Saat ini, Semua hal tengah dikomoditaskan, tak terkecuali ilmu pengetahuan. Buku-buku diperdagangkan dengan mengedepankan citra dan unsur-unsur artifisial dan bukan karena fungsi atau memang kualitas diskursifnya yang patut dibutuhkan.
Apakah ini suatau pertanda dari kematian tradisi kritis manusia akademis telah menurun. Manusia-manusia yang berjalan di kampus bukan lagi homo academicus yang berfikir kritis, tetapi homo fatalis yang turut pada kehendak konsumtifnya secara banal.

Tirani Visualitas di Kampus
Selain sifat konsumtif; budaya pop memiliki ciri khas lain yakni tirani visualitas. Itu adalah dimana sistem kognitif manusia memiliki kecenderungan untuk berfikir secara praktis dan cepat dan instan. Segala sesuatu ide harus difikirkan “secara gambar”, skematis dan dipresentasikan dengan indah layaknya demo produk masakan. Kebiasaan memakai power point dalam perkuliahan adalah salah satu contoh dari tirani visualitas ini. Setiap proposisi ilmiah seakan selalu dicari sisi parodikalnya, sisi karikaturalnya.
Dalam visualitas yang dibanalisasikan ini, karakter berfikir rigid secara textase pun hilang. Dulu para mahasiswa harus memiliki rasa karsa bahasa yang cukup tinggi untuk menalar sebuah proposisi filsafati ataupun sebuah buku ilmiah, kini cukup dengan mengkonsumsi bagan-bagan dari power-point itu. Saya tidak tahu apakah ada kaitan antara pola belajar power point ini dengan penurunan kreativitas karya tulis mahasiswa, ini kita rasakan dengan nyata di UIN Sunan Kalijaga.
Gaya keilmuan yang ngepop lebih disukai mahasiswa saat ini. Mereka lebih suka acara-acara talk-show yang menampilkan banyak atribut yang meriah dan gaul ketimbang diskusi yang rigoreous.

Benarkah Internet Memajukan Kampus?
Majunya tekhnologi informasi disinyalir banyak kalangan sebagai pertanda sekaligus kemajuan dalam kemodernan setiap lapisan masyarakat, termasuk dunia kampus sebagai salah satu institusi sosio-kultural. Tapi benarkah adanya internet sungguh-sungguh memajukan kualitas kademik kita secara signifikan?
Benar bahwa dengan internet, lapangan informasi semakin luas dan mudah diakses. Namun pada kenyataannya internet malah menjadikan insan akademis semakin manja dan cenderung malas berfikir secara mandiri. Dalam pembuatan makalah kuliah saja, mereka cenderung mengandalkan internet dengan gaya “copy-paste and little editing”. Kebanyakan sikap mahasiswa selalu eforistik terhadap adanya internet. Mereka bangga dengan referensi internet, seolah itu adalah referensi utama dari wacana keilmuan. Padahal sesungguhya sedikit sekali grand-reference di internet. Mereka lupa untuk membaca buku-buku babon. Dan pada umumnya, mahasiswa lebih senang bermain internet untuk having fun saja, persentase untuk yang serius sedikit sekali.
Semua fakta ini menyodorkan kita satu pertanyaan yang sedehana dan tak mudah dijawab; “apakah budaya pop kontra-produktif atau sebaliknya terhadap dunia akademis kampus?”.

Jogjakarta, Mei 2009

*) tulisan ini disampaikan dalam acara diskusi rutin PTKM HMI Fishum tgl 13 Mei 2009

2009-04-16T05:50:00.000-07:00

Jogja dan Idealisme

2009-02-10T08:04:00.000-08:00

inikah dunia sebenarnya?

Konferensi Seluler sebagai Strategi Baru dalam Manajemen Konflik Sosial*)

2008-12-29T22:11:00.000-08:00

Oleh : Ridwan Munawwar

Sampai saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang rawan akan berbagai macam konflik sosial. Dari yang bermotif politik, ideologi, konflik antaretnis, kelompok versus negara (konflik vertikal) sampai sentimen antarkelompok keagamaan. Kesemuanya itu telah mengakibatkan berbagai hambatan yang tajam bagi kebudayaan dan peradaban dan nyaris mengakibatkan disintegrasi bangsa yang majemuk ini. Tak pelak lagi, konflik antaretnik adalah salah satu masalah nasional terbesar yang saat ini kita hadapi.
Di tengah suasana zaman yang rentan konflik ini, sudah seharusnya kita menilik dan memaksimalkan kembali fungsi infrastuktur komunikasi sebagai bagian dari prasarana sosial yang tugas utamanya adalah mempererat ikatan dalam suatu masyarakat. Sistem komunikasi amat berperan dalam membentuk masyarakat terbuka (open society). Banyak permasalahan sosial yang sesungguhnya berakar pada permasalahan komunikasi. Maka dari itu, sistem komunikasi sosial yang baik dan efektif merupakan hal yang menjadi kunci bagi terbentuknya struktur dan sistem sosial yang toleran, adil, harmonis dan terbuka satu sama lain.
Tulisan ini terutama difokuskan pada permasalahan konflik antaretnis dan berbagai kemungkinan solusi fungsional yang bisa ditawarkan oleh teknologi seluler sebagai salah satu infrastruktur terpenting dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan seluler nusantara punya peluang untuk menjalankan good political will mereka sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
Dengan semakin majunya infrastruktur tekhnologi komunikasi dan informasi di bumi nusantara, idealnya manajemen konflik sosial bisa berjalan dengan baik. Kita bisa belajar dari Singapura yang masyarakatnya juga multietnis seperti negara kita. Masyarakat multikultur Singapura bisa hidup berdampingan dengan baik, konflik sosial bisa dituntaskan oleh suatu komunikasi kelembagaan yang teraplikasi dengan baik dengan pemerintah sebagai mediator. Ini telah berlangsung sejak dekade 70-an. Faktor terpenting dari keberhasilan manajemen konflik mereka barangkali dilatarbelakangi oleh karakter orang Singapura yang disiplin dan memegang teguh serta menghormati komitmen bersama. Selain itu, di sana komunikasi terbangun dengan baik dikarenakan relatif tidak ada jarak geografis yang menjadi pemisah antaretnis Singapura.
Namun, masalah geografis kini bukan lagi masalah untuk Indonesia. Kita semua tengah bergerak semakin jauh ke dalam era pascaruang. Jarak geografis antarsuku di Indonesia sudah bisa terlipat kedalam berbagai kecanggihan teknologi sehingga kegiatan komunikasi dan akses informasi semakin mudah saja. Terutama sekali perkembangan pesat teknologi seluler yang jumlah pemakainya semakin banyak dari hari ke hari. Untuk tahun 2008 ini, Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk jumlah pelanggan seluler terbesar sedunia. Sampai kuartal dua 2008, jumlahnya 116.144.392 (Ardhi Suryadhi, www.detikinet.com; 17 September 2008) dan dengan perhitungan teledensitas mencapai 35% (Moch S Hendrowijono; 2008).
Berkembangnya budaya komunikasi seluler di negara kita ini, kiranya bukan sekedar dilatarbelakangi oleh kebutuhan komunikasi yang memang makin kompleks, namun juga ponsel sebagai alat bicara jarak jauh (long-distance talking) yang praktis, hemat dan bisa dibawa kemana saja memang cocok dengan karakter masyarakat kita yang kental dengan tradisi kelisanannya. Kemudahan penyerapan publik terhadap teknologi seluler ini juga didukung oleh semakin terjangkaunya harga ponsel dan semakin murahnya tarif seluler. Seiring dengan laju waktu, pembangunan jaringan seluler akan terus meluas dan merata di seluruh pelosok negeri . Melihat hal ini, teknologi seluler bisa kita berikan peran strategis sebagai sarana yang efektif untuk membangun komunikasi horizontal maupun komunikasi paralel antarsuku dan antarwilayah.

Prasangka: faktor utama konflik
Dari penelitian yang dilakukan di 14 provinsi di Indonesia selama periode 1990-2003 saja, jumlah korban jiwa yang jatuh akibat konflik sosial mencapai sebanyak 10. 758 jiwa (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR); 2007). Jumlah itu tentunya bukan catatan statistik semata, sebab dalam faktanya, akibat yang ditimbulkan oleh konflik sosial selalu jauh lebih parah dari yang tertulis di atas kertas.
Pemahaman terhadap komunikasi antaretnik tidak bisa diteropong dengan mengabaikan faktor psikologis yang ada. Faktor psikologis yang selama ini paling mencolok dari tumbulnya konflik sosial adalah adanya prasangka negatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam kasus kelompok etnis misalnya, prasangka negatif antaretnis adalah dikarenakan adanya pandangan stereotip yang terbentuk dalam kesadaran kolektif satu sama lain. Misalnya, orang Dayak memandang negatif perilaku keseharian orang Madura yang dinilai tidak nyaman atau tidak sesuai dengan tolak ukur perilaku mereka. Salah satunya adalah kebiasaan mereka bermain-main dengan senjata (celurit). Padahal belum tentu ada niat buruk dari orang Madura untuk melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan etnis lain. Kita tahu bahwa di Madura, adalah kebiasaan yang wajar jika seseorang berlatih dengan senjata, sebab itu juga dipandang sebagai bagian dari kesenian dan jati-diri tradisional mereka.
Pandangan stereotipikal antaretnis sesungguhnya adalah mitos yang terwariskan. Dari dulu orang menilai orang Batak itu kasar dan orang Madura itu keras. Tapi kita sering lupa bahwa sejarah bergerak dan karakter setiap individu dalam satu etnis selalu bergeser dan berubah. Ada banyak orang Batak yang halus dan orang Madura yang lemah lembut. Lagipula sifat-sifat itu hanyalah masalah permukaan kepribadian (artificial personality), dan bukan merupakan karakter terdalam dari seseorang. Yang kita perlukan adalah cara pandang baru dan pemahaman yang lebih luas dalam menyikapi kekhasan pribadi dari setiap etnis. Begitu banyak terjadi perkelahian dan tawuran antar etnis hanya disebabkan oleh masalah sepele. Ini membuktikan bahwa orang Indonesia cenderung reaktif dalam merespon orang lain yang berbeda kultur dan etnis. Dan sikap reaktif menandakan kecerdasan emosional yang rendah. Karena inilah, maka masalah-masalah sepele itu kemudian menumpuk dan semakin melebar menjadi masalah besar.
Demikian pula halnya dengan konflik antarkelompok agama. Ada banyak miskomunikasi dalam memahami pandangan dan penafsiran penganut agama lain. Padahal sesungguhnya manusia sudah ditakdirkan beragam. Adanya justifikasi pembenaran diri terhadap klaim kebenaran (truth-claim) secara sepihak yang menafikan kewajiban bertoleransi, salah satunya, adalah karena kegagalan dalam memahami dan berkomunikasi dengan “yang lain” (the-other).

Optimalisasi Teknologi Seluler: dari Komunikasi Massa ke Komunikasi Interpersonal

Diperlukan strategi komunikasi baru dalam penanganan konflik sosial. Teknologi seluler bisa menjadi pilihan tepat dan efektif sebagai sarana komunikasi anti-konflik. Pemerintah sendiri sesungguhnya sudah banyak memikirkan solusi dan tindakan untuk menangani pelbagai kasus konflik sosial tersebut. Namun sayangnya, tata cara manajemen konflik yang dilakukan pemerintah rupanya kurang mengena. Setidaknya ini disebabkan oleh dua faktor; pertama, pemerintah kurang memakai perspektif psikologi komunikasi dalam memahami karakter suatu masyarakat etnis yang berkonflik. Penyelesaian konflik hanya dilakukan sebatas rekonsiliasi politik pada tingkat elite yang merupakan wakil-wakil kelompok semata, padahal setiap wakil belum tentu mewakili perasaan masing-masing person kelompoknya. Inilah yang menyebabkan banyak keputusan rekonsiliasi konflik kurang menyentuh kesadaran masing-masing orang (person) yang terlibat konflik itu secara langsung. Karenanya, untuk mengatasi hal ini, setiap individu harus bisa menyatakan perasaanya sendiri, harus menjadi wakil bagi dirinya sendiri.
Kedua, pengangkatan kasus konflik oleh pemerintah selama ini adalah melalui media massa seperti televisi, radio dan surat kabar. Dilihat dari sifatnya, jenis media tersebut memiliki beberapa kelemahan yang signifikan dalam fungsinya sebagai mediator antarpublik, pertama, pola komunikasi media massa cenderung bersifat satu arah. Ia hanya menyebarkan informasi dari pihak sumber (komunikator) kepada massa, tanpa ada proses umpan balik yang seimbang dari pihak komunikan. Akibatnya, aspirasi masyarakat konflik tidak bisa tertampung secara utuh.
Sementara itu teknologi seluler menawarkan karakter komunikasi interpersonal. Yakni kesempatan yang terbuka luas bagi setiap individu dari setiap pihak kelompok konflik untuk melakukan interaksi terbuka, saling memberi umpan balik dan respon yang seimbang satu sama lain. Para peneliti bidang psikologi komunikasi telah banyak membuktikan bahwa komunikasi interpersonal cenderung lebih mengena dan efektif dalam mengubah perilaku daripada komunikasi massa (Jalaludin Rahmat, 1985: 189). Ini karena dalam komunikasi interpersonal terdapat kebebasan berekspresi, sehingga setiap subjek akan merasa nyaman dan leluasa untuk menjalani kesepakatan bersama selanjutnya.
Untuk hal itu, barangkali perlu dibentuk program khusus semisal “Konferensi Seluler untuk Perdamaian antar Daerah”. Dalam acara itu, masing-masing kelompok yang konflik akan berinteraksi secara person to person. Ini merupakan kesempatan bagi setiap individu untuk mencurahkan isi hati maupun unek-unek mereka. Konferensi seluler pun bisa menjamin keamanan dari kemungkinan bentrok fisik antar kelompok, apabila sewaktu-waktu ada suasana panas timbul. Operator di sini berperan sebagai mediator konferensi yang diberi kewenangan untuk mengetahui percakapan, namun juga berkomiten untuk menjaga kerahasiaan privasi para subjek. Operator juga berperan sebagai penjaga ketertiban konferensi dan mencegah kemungkinan adanya penyelewengan fungsi konferensi yang malahan digunakan untuk mengkoordinasi suatu kelompok untuk melakukan tindakan-tindakan agresif.
Media massa cetak ataupun televisi memang membuka juga ruang interaksi bagi publik, namun keterbatasan waktu yang disediakan seringkali membuat proses ini terhambat. Sedangkan konferensi seluler justru bisa dilakukan secara berkala dan kontinyu sebanyak yang dibutuhkan. dalam hal ini, operator berperan sebagai mediator komunikasi dibawah perlindungan pemerintah.
Prasangka negatif antar etnis bisa dinetralisir, apabila ada objektivitas yang jernih dalam penilaian antar etnis satu sama lain. Karenanya, perubahan karakter umum suatu etnis harus dikenali oleh etnis lainnya, tentunya ini tetap dalam landasan prinsip toleransi dan saling menghormati. Media massa tidak bisa mengkaver pergeseran karakter pada suatu masyarakat etnis secara detail, apalagi di wilayah yang jauh dari ibukota. Dengan konferensi seluler yang dilakukan secara intensif dan kontinyu, setiap suku bisa melihat dan menganalisa pergeseran karakter masyarakat suku lain, sehingga bisa lebih objektif dan bertanggungjawab dalam memposisikan penilaiannya. Karena ini bersifat interaktif, tentu saja aktifitas penilaian itu berjalan seiring dengan introspeksi diri dan penerimaan kritik yang terbuka.
Mengingat potensi laten konflik sosial di Indonesia yang masih tinggi, kiranya pemerintah dan para aktivis sosial harus memiliki kepekaan untuk melihat daerah mana saja yang memiliki gejala potensi konflik, lalu menanggulanginya sedini mungkin dengan cara konferensi seluler ini. Selain itu, teknologi seluler bisa berguna untuk penanggulangan pasca-konflik. Konseling dan terapi via ponsel bisa menjadi jalan alternatif yang baik, hemat dan efisien dan untuk para psikolog dan pskiater dalam menangani masalah-masalah kejiwaan yang dialami para korban konflik [.]

Jogjakarta, Desember 2008

*) Tulisan ini diikutsertakan untuk Lomba Karya Tulis XL Award 2008

Melupakan Kecemasan

2008-12-13T21:38:00.000-08:00

--afrizal malna

mungkin kecemasan ini adalah dusta yang sempurna;
buram buku sejarah
di ruang baca yang tak dijamah
begitu melimpah ayat-ayat dari kaleng dan timah
dijejalkan ke tiap kepala
penduduk
kota
yang melupakan bencana masa depan

dimanakah aku—tubuhku?

tiada pilihankah selain berduka atau mati
serentak saat musim-musim berguguran
lalu bangkai jadi hiasan dinding rumah
cuaca kota menguapkan bau minyak tanah
dan radio mengigaukan suara dari
hasrat-hasrat yang jauh

kecemasan ini membuat kita mencari
tanpa menemukan
selain janji demi janji
menduri
di tubuh hasrat sendiri

jogja, Mei 2007

2008-12-10T03:38:00.000-08:00

"kemampuan terpenting dari sejarawan adalah mengingat, sedang kemampuan terpenting dari psikolog adalah melupakan"
(jogja, desember 2008)

2008-11-23T01:24:00.000-08:00

"jika komunisme tumbuh dengan baik hati pada awalnya dan kemudian berubah menjadi sangat jahat dan buas, maka kapitalisme dewasa ini seharusnya bergerak sebaliknya"
(jogja, november 2008)

Kemiskinan

2008-11-15T02:12:00.000-08:00

Kemiskinan adalah residu sistem. Kemiskinan bukan (lagi) hal yang alamiah. Ia diciptakan. Ia adalah produk dari suatu permainan politik yang nyaris kalis untuk dibaca. Betapa sakitnya menjadi miskin, betapa sakitnya terbuang di tengah zaman. Kita bahkan tak menyadari apa yang dicokolkan pada akal dan jiwa kita, sebab otak yang tercecer ke dalam mesin pabrik, tak ada yang mau memungutnya kembali.
Maka setiap tetes darah yang tertumpah dari suatu pembunuhan keji, setiap rasa lapar yang merenggut sebuah nyawa, bukanlah kehendak atau takdir tuhan, tapi akibat ketidakpedulian dan kekejaman hati yang dibentuk secara sistematis. Lihat bagaimana lapar melahirkan hasrat membunuh. Lihat bagaimana kasih sayang dipraktekan dalam tindakan mutilasi. Lihat bagaimana struktur ekonomi memproduk setiap tetes otak kita, membungkusnya ke dalam kemasan kaleng atau plastik lalu menjejalkannya ke dalam batok kepala kita.
Siapa yang menciptakan krisis ekonomi? Jawabannya; tak seorang pun kalangan ekonomi rendah yang menciptakannya. Orang-orang papan ataslah yang menciptakan semua itu. Sektor-sektor ekonomi makro-lah yang menciptakannya; pasar saham, industri dan korporasi multinasional, giga ekspor-impor, kompetensi bank internasional, persaingan militer yang banyak memakan biaya, dan seterusnya. Tidak mungkin anda tukang angkringan, pedagang lotek, nasi sayur, bakul jamu gendong, buruh pabrik, atau mandor pasar Bringharjo yang melakukannya. Kita terlalu kecil untuk mempola dunia ini. Tapi kitalah yang merasakan akibat terparah dari semua krisis keparat itu.
Jangan bicara soal krisis moral. Sebab yang ada adalah krisis ekonomi yang merusak moral. Jangan ceramahi orang lapar dengan anjuran kebersihan hati, sebab yang lebih membutuhkan itu adalah para eksekutif perusahaan raksasa yang saat ini sedang duduk nyaman dengan wajah tanpa dosa. Rakyat sudah saatnya marah dengan cerdas. Marah terhadap nasib mereka sendiri, terhadap kebodohan mereka sendiri.
Dan jangan anda mengira saya menulis seperti ini karena sok pahlawan. Absolutely No. Justru sebaliknya, saya hanya salah seorang korban dari jutaan korban lainnya. Dan mohon mengertilah bagaimana perasaan para korban pada umumnya. Saya tidak bisa berpura-pura objektif dan berkepala dingin sebagaimana kaum akademisi pengecut yang tertawa-tawa dengan kebersihan hati di balik menara gading universitasnya.
Apalah dunia bagi kita yang hanya bisa berkata-kata, kata seorang teman. Tapi saya lebih memilih untuk meyakini selarik kalimat yang diucapkan tokoh V dalam film “V for Vendetta” yakni “bila tongkat pemukul diganti dengan kata-kata, maka ia akan tetap mempertahankan kekuatannya”.
Lalu apakah yang kita—para korban—inginkan? Kaya, sejahtera, dan jauh dari huru hara. Itulah utopia yang mengandung kebenaran, meski barangkali nyaris mustahil, kecuali jika kita bisa mempertahankan sesedikit apapun yang kita punya, dalam wilayah pribadi kita sendiri. Dan menikmatinya dengan segenap rasa syukur.
Tapi sesungguhnya struktur ekonomi apakah yang kita inginkan? Yang kita butuhkan? Tak lain adalah sistem ekonomi yang terus-menerus terdesentralisasi (ini juga kata salah seorang teman saya). Pokok permasalahan sistem ekonomi kapitalisme saat ini adalah, ia memiliki titik pusat yang sulit dilacak dan terus menerus melakukan peneguhan diri secara serakah. Silahkan pembaca membuktikannya sendiri. Saya hanya curiga, jangan-jangan perusahaan-perusahaan komunikasi komersial kita telah menyerap banyak omset secara “heroik” dari rakyat nusantara ini di saat yang tepat, yakni saat masyarakat kita tengah asil-asiknya euphoria dengan gaya hidup komunikasi. Setelahnya, perusahaan-perusahaan itu melakukan penurunan harga komoditas yang terlihat seolah-oleh murah hati, padahal itu sewajarnya saja jika kita memabandingkannya dengan situasi pasar negara-negara lain. Pasar memang selalu lebih pintar dari kita. Pasar selalu mampu berfikir dua langkah lebih maju dari kita, itu kenyataannya. Pembeli adalah raja tolol yang dibodohi setiap saat, entah oleh siapa. Itu salah satu taktik peneguhan diri yang mereka lakukan.
Namun dalam sistem ekonomi yang long time decentralization, pasar ditentukan oleg hukum keseimbangan dan equilibrium social principle. Jadi bukan pasar bebas sebagaimana yang tengah berkembang biak saat ini. Dalam pasar bebas, penekanan pola pasar sesunguhnya berujung tombak pada persaingan kekuatan modal dan hak privat-individual. Namun dalam pasar desentralisasi, dari omset berkala setiap perusahaan dikenakan kewajiban sumbangan publik dalam jumlah yang signifikan. Untuk menangani ini, tentunya dibutuhkan suatu badan khusus yang memiliki loyalitas, komitmen, transparansi dan akuntabilitas terhadap publik luas.
Diantara pembaca barangkali ada yang teringat dengan kalimat “kapitalisme harus mawas diri”, sebuah usaha dan harapan yang telah dirintis sejak tahun 80-an oleh kalangan pemikir ekonomi sosialis. Richard De Vos pernah mengusulkan konsep “compassionate capitalism” atau kapitalisme yang memiliki kasih sayang. Dia menganjurkan agar kapitalisme memiliki kepedulian sosial. Memungkinkah jika kita merevitalisasi usaha ini di bumi nusantara? Mumpung, kapitalisme global masih berjalan dalam tahap awal di tanah kita ini.
Membayangkan sistem ekonomi yang terus-menerus terdesentralisasi, saya hanya bisa membayangkan munculnya kembali sistem koperasi yang pernah tumbuh subur dan masif di Indonesia pada dasawarsa 50-an. Sistem koperasi selalu dibatasi sekaligus dilengkapi dengan kewajiban saling membantu. Inilah yang menarik darinya. Namun kita juga perlu kembali meneroka catatan sejarah kita tentang mengapa sistem koperasi tersebut kemudian malah menyusut drastis dan selanjutnya hanya memainkan peranan kecil saja dalam kehidupan ekonomi kita sekarang.
Dengan melihat banyaknya pergerakan eksotopis di banyak lini yang mulai memiliki daya tawar politik yang lumayan, kita mungkin bisa memberi kesempatan pada kapitalisme sekali lagi untuk mawas diri. Bila dia tetap bebal, maka yang akan kita berikan pada mereka adalah mata pisau dari amukan massa yang tak bisa terbendung lagi.

jogjakarta, november 2008

Sisi Lain Santet

2008-11-15T02:07:00.000-08:00

Ketika mendengar nama “santet”, barangkali yang terbayang di benak kita adalah hal-hal yang menyeramkan. Namun dalam buku ini santet hadir dengan wajahnya yang lain, dan dijamin bulu kuduk anda takkan berdiri membacanya.
Santet sesungguhnya adalah salah satu khazanah kebudayaan tradisional kita yang saat ini kian terpinggirkan. Bagi pemiliknya, yakni masyarakat suku Using Banyuwangi, santet adalah salah satu identitas budaya dan dengan sendirinya merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Karena itu tak heran jika tersebar mitos “bukan orang Using kalu tidak bisa nyantet”.
Fakta sejarah yang memperlihatkan pelbagai manfaat positif santet dalam kehidupan sosial masyarakat Using menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap santet tidak sepenuhnya benar. Santet terdera dalam stigma buruk terutama pasca tragedi sejarah pembantaian dukun santet pada September-Oktober 1998. berbagai media massa bergerak secara reaktif terhadap kasus ini, bahkan sampai difilmkan oleh sutradara Walmer Sihotang dengan judul “Misteri Banyuwangi (Dukun Santet)”. Film ini kemudian dikritik oleh Singodimayan (1999) sebagai film yang vulgar dan dangkal.
Istilah santet paralel dengan istilah pelet dalam budaya Jawa dan tenung dalam budaya Sunda. Ketiganya mengacu pada magi pengasihan, sementara magi untuk menjahati orang lain adalah magi hitam yakni sihir, bukan santet.
Secara etimologis santet berasal dari bahasa lokal Using, yakni akronim “mesisan kanthet” (biar lengket) atau “mesisan benthet” (biar retak). Dari sini terlihat fungsi utama dari santet, yakni untuk merekatkan hubungan batin seseorang atau sebaliknya. Contohnya, santet sering digunakan orangtua untuk menjodohkan anaknya dengan pilihan orang tua, namun jika ternyata si anak sudah punya pacar dan itu tidak cocok dengan keinginan orang tua, maka digunakanlah santet untuk memisahkan mereka.
Secara garis besar, magi terbagi ke dalam empat golongan sesuai dengan energi dasar yang digunakannya; magi hitam/sihir (nafs aluwamah), magi kuning (nafs supiyah), magi merah (nafs amarah), dan magi putih/penyembuhan (nafs muthmainnah). Ada dua magi pengasihan yang paling populer dalam tradisi Using, yakni Sabuk Mangir dan Jaran Goyang. Yang pertama termasuk jenis magi kuning sedang yang kedua termasuk jenis magi merah.
Selain untuk masalah-masalah hubungan asmara, magi pengasihan pun sering berperan sebagai pranata alternatif bagi stabilisasi sosial ketika konflik yang lebih serius dan melibatkan antar golongan terpecah dalam tubuh masyarakat Using. Bentuk manajemen konflik yang unik dan khas ini sekaligus menunjukkan karakter orang Using pada umumnya; bahwa mereka sesungguhnya tidak menyukai kekerasan yang vulgar dan terbuka.

Mantra Magi sebagai Sastra Lisan
Hal terpenting yang disumbangkan buku ini adalah analisis linguistik terhadap mantra-mantra magi. Corak metodologis dari analisis yang dipakainya adalah integrasi antara strukturalisme, teori komposisi, formula, transformasi dan transmisi teks dalam rentang sejarah. Buku ini pun membawa persfektif baru dalam kajian sastra lisan Using serta berbagai kritik terhadap kajian serupa sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Suripan Sadi Hutomo, Sutarto, dan Sudjijono. Menurut penulis buku ini, kajian-kajian sebelumnya itu cenderung kepada analisis tekstual an sich hingga melupakan suatu hal yang paling urgen yakni keterkaitan antara teks dan konteks.
Mantra yang notabene merupakan model do’a kesukuan adalah salah satu ekspresi kelisanan yang dari struktur tekstualnya dikategorikan sebagai puisi lisan. Mantra Using merupakan satu-satunya jenis puisi lisan Using yang sarat dengan sakralitas. Domianannya unsur sakralitas tersebut menimbulkan citra bahwa mantra identik dengan dukun., padahal tidak. Sebab dalam masyarakat Using, hampir semua orang memiliki mantra.
Struktur mantra secara umum terdiri dari unsur-unsur yang saling melengkapai secara fungsional satu sama lain. Selain unsur-unsur internal dalam teks seperti unsuyr judul, bait pembuka dan penutup, mantra tidak bisa lepas dari unsur manusiawi yakni unsur niat, sugesti (keyakinan) dan tujuan. Tanpa unsur unsur manusiawi tersebut, mantra tak akan berarti apa-apa selain segebuk teks yang tuna-guna. Pada sisi ini bisa terlihat bahwa pengunaan mantra adalah unifikasi eksistensial antara manusia dengan teks.
Sebagai literasi sakral, mantra relatif terjaga keutuhannya dalam proses transmisi atau pewarisan antar generasi. Dalam proses transmisi, banyak teks karya sastra yang mengalami degradasi bentuk, ini barangkali diakibatkan oleh sifat alamiah memori manusia yang cenderung kreatif dalam mengolah ingatan. Namun tidak demikian hal dengan mantra yang jika satu kata berubah atau menyimpang, maka hilanglah keampuhannya. Transmisi mantra antar generasi yang dilakukan lewat mekanisme menghafalkan mantra secara verbatim (kat per kata) ini dilakukan dengan keseriusan dan penghormatan terhadap sakralitas mantra. Oleh karenanya mantra merupakan teks-pasti (fixed-text) atau bentuk-pasti (fixed-form).
Meski demikian, bukan berarti mantra magi Using tidak bertransformasi secara kreatif. Transformasi mantra Using bergerak dalam jalur yang dirumuskan oleh Pudentia MPPS (2002) yakni transformasi lintas-bentuk dan transformasi lintas-budaya. Transformasi lintas-budaya mantra Using, khususnya jenis santet, terefleksikan dari perjalanan historis mantra tersebut. Secara genetika kultural, mantra Using merupakan warisan nenek moyang yang tinggal di Wilayah Blambangan sejak masa kepercayaan animisme-dinamisme Hindu dan Islam.
Peralihan lintas agama dan lintas budaya dari Hindu ke Islam diakomodasi dengan suatu kekuatan sinkretisme dari kebudayaan Using. Dan mantra merupakan salah satu manifestasi dari sinkretisme ini, karenanya pada masa akhir kerajaan Blambangan (sekitar akhir abad 17), mantra tidak lagi dituliskan dengan huuf Jawa melainkan dengan huruf Arab Pegon (arab gundul) dan sering menukilkan ayat Al-Qur’an. Pada periode ini mantra bertransformasi dari bentuk lisan menjadi rajah.
Selanjutnya, mantra pun mengalami transformasi dari statusnya sebagi piusi sakral menjadi tarian kontemporer yang profan, yakni tarian Jaran Goyang. Kemudian tarian ini pun menghalami transformasi tahap kedua yakni tarian Jaran Goyang Aji Kembang. Kedua-duanya kini sudah berubah menjadi komoditas dunia industri hiburan. Namun meskipun demikian kita boleh berharap, setidaknya nilai filosofis yang bisa dipetik dari keduanya tidak tereduksi atau hilang ditelan histeria massa.

Sebuah Kado untuk Kaum Hawa Indonesia

2008-11-15T01:59:00.000-08:00

Di negeri kita, eksistensi kaum perempuan telah menjadi salah satu problematika besar kebudayaan sejak zaman pra-kolonial sampai sekarang. Dulu, derajat kaum perempuan direndahkan dengan menjadikan mereka sebagai perhiasan kaum lelaki serta alat kekuasaan semata. Selain itu, gerak kaum perempuan dibatasi hanya sebatas hal-hal domestik belaka yang berkisar disekitar ruang dapur, kamar mandi dan ranjang. Ironis.
Bukannya malah membaik, di zaman ini permasalahan kaum hawa justru bertambah akut. Memang, emansipasi wanita di satu sisi adalah suatu perubahan positif yang memberikan keluasan gerak bagi aktifitas dan ekspresi diri kaum Hawa di tengah medan hidup berbudaya; kaum Hawa kini mendapatkan posisi dan derajat yang setara dengan kaum Adam dalam bidang pendidikan, hukum, dan profesi serta aneka pilihan hidup lainnya.
Namun, seiring dengan emansipasi wanita yang makin canggih, gerakan eksploitasi kaum wanita pun serentak makin canggih pula. Penipuan, kekerasan dan perbudakan terhadap perempuan kini memakai modus-modus yang sangat halus, licik bahkan ‘modern’. Salah satunya adalah fenomena eksploitasi seksualitas kaum perempuan yang kini telah terjadi dalam skala besar; tak tanggung-tanggung; jaringan trafiking (istilah untuk penjualan perempuan) mancanegara! yang juga terbungkus dalam suatu ‘legalitas’ yang kokoh untuk ditandingi aparat.
Remy Sylado, sastrawan kawakan plus seorang ahli bahasa kenamaan di negeri kita, dalam novel terbarunya “Mimi lan Mintuna” mencoba mengangkat isu trafiking perempuan Indonesia yang tengah marak menjadi fenomena yang memang membuat kita mengurut dada. Keprihatinan yang perih. Dan meresahkan.
Tokoh utama dalam novel ini adalah Indayati, seorang ibu muda beranak satu yang lari dari Semarang, kampung halamannya, lantaran dianiaya oleh suaminya sendiri, Petruk. Bersama saudaranya yakni Paklik Sunaryo, Bulik Ning dan anak gadisnya, Kalyana, Indayati pergi ke Manado.
Sampai disana tak dinyana ia mendapatkan keberuntungan bagus; ditawari sebagai bintang film! Kejadiannya begitu kebetulan; suatu pagi di pinggir jalan, Indayati iseng masuk pada kerumunan wanita yang tengah asyik melihat poster iklan lowongan menjadi bintang film di Bangkok, Thailand. Tak disangka-sangka, pimpinan kru lembaga film itu malah tertarik pada sosok Indayati yang disebutnya sebagai Waca Waka, singkatan dari “wajah cantik wajah kampung”.
Sebagaimana keluguan khas yang dimiliki orang kampung, ndeso, tak hanya Indayati, Kalyana, gadis SMU yang masih berusia 16 tahun dengan darah muda yang menggebu itu pun ingin pula menjadi bintang film. Dan Bulik Ning amatlah senang, seratus persen mendukung keinginan anaknya yang juga telah lama menjadi impiannya; mempunyai anak gadis yang selebritis.
Namun, keinginan ini ditentang oleh Paklik Naryo, ia tidak suka anaknya masuk dunia selebritis, yang menurutnya merupakan dunia yang serba tidak jelas secara nilai. Tapi apa lacur, hasrat tinggallah hasrat. Dan hasrat adalah api batin yang sukar padam, apalagi dipadamkan. Akhirnya, meski dilarang keras ayahnya, bermodal nekat Kalyana pun kabur dari rumah menuju tempat dimana calon-calon artis film akan diberangkatkan ke Bangkok.
Sementara, Indayati yang awalnya mendapat firasat buruk lalu mengurungkan niat menerima tawaran itu, malah ketiban rasa bersalah saat Paklik Naryo menanyakan kepergian Kalyana. Akhirnya, iapun berterus terang kemana perginya Kalyana. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, ia pun datang ke tempat dimana Kalyana sebentar lagi akan diberangkatkan ke Bangkok bersama calon-calon artis yang lain. Siapa sangka ternyata sampai disana bukannya berhasil membujuk Kalyana untuk pulang, Indayati malah terperangkap jebakan obat bius yang sudah dipersiapkan kru perusahaan film yang selidik punya selidik, ternyata mafia film porno.
Sementara, Indayati dan Kalyana akhirnya dipekerjakan, dinistakan oleh mafia film porno di kota Bangkok, lain halnya yang terjadi dengan Petruk. Diam-diam warga mempersiapkan kemalangan untuk Petruk, yang selama ini sering membuat onar dan meresahkan masyarakat. Yang paling dendam adalah Sutejo, pemiliki warung yang sering dipalak bir oleh Petruk.
Sutejo kemudian mengupah seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Petruk. Pembunuh bayaran itu memasang tarif satu peluru seharga tiga juta rupiah. Dan karena Sutejo tak punya uang banyak, maka ia hanya bisa mengupah sebanyak satu butir peluru bagi pembunuh yang titis (penembak jitu) ini.
Suatu malam, ketika memalak bir seperti biasanya, Petruk kena jebak. Ia diseret oleh Sutejo dan si pembunuh bayaran ke sebuah tempat sunyi untuk diekseskusi: peluru mengenai dadanya dan ia tumbang. Tercebur ke sungai. Lalu jasadnya terbawa arus. Matikah Petruk? Ajaib; tidak. Jasadnya ditemukan seorang penduduk kemudian nyawanya tertolong.
Dan lebih ajaibnya lagi; lolos dari kematian ternyata membuat hati Petruk berubah seratus delapan puluh derajat. Kekasaran dan kebengisan meluntur dari hatinya. Kini niat tobat tertanam dalam di hatinya. Ia bertekad merubah hidupnya, dan kembali mencintai dn menyayangi anak dan istrinya. Namun, alangkah kagetnya ia saat mendapat kabar bahwa Indayati ada di Bangkok dan bekerja sebagai bintang fil porno. Namun demi kasih sayangnya ia bertekad untuk berhasil membebaskan istrinya itu. Akan berhasilkah perjuangan Petruk melawan mafia yang sama sekali bukan kelas teri?
Dari sinilah ketegangan kisah ini dimulai.
***
Remy meramu kisah ini dengan narasi thriller khas cerita detektif. Dengan gaya bercerita semacam ini, pembaca diajak masuk pada ketegangan mengasyikan, juga menambah pengetahuan tentang trik-trik para mafia bisnis 4-G (Guns, Gambling, Girl, Ganja) di kota Bangkok, bagaimana perselingkuhan mafia dengan birokrasi, controlling mafia terhadap wanita-wanita yang diperbudaknya, dan lain semacamnya
Yang paling menarik, novel ini memiliki kekuatan linguistik yang tinggi. Pembaca akan menemukan banyak kosakata klasik yang indah yang sudah amat jarang—bahkan hilang, dari aktivitas berbahasa kita sehari-hari. Misalnya: “`…..Indayati berusaha bersikap semadyanya…..”, atau “….apakala tubuhnya menegak….” Atau, “…arkian sepasang matanya saling menatap khas bajiangan….”, atau “…menunggu di hari esok-lusa-tulat-tubin…”dan masih banyak lagi kosakata klasik yang membuat novel ini amat menyegarkan untuk dibaca.
Selain itu, Remy pun banyak melakukan penyerapan bahasa dari bahasa-bahasa lokal seperti Jawa, Manado, dan Sunda. Dengan kemampuan sastrawinya kesemuanya itu diramu oleh Remy dengan pas, enak, indah, dan logis sehingga menjadi bahasa Indonesia yang utuh.
Novel ini kiranya memiliki urgensitas dan signifikansi sosial yang tinggi dan karenanya patut untuk dibaca siapapun; terutama kalangan rakyat awam—khususnya kaum wanita agar kemudian bisa bersikap hati-hati dan lebih jeli dalam menghadapi iming-iming kehidupan glamour metropolis yang serba menjanjikan kenikmatan hidup.
Inilah satu novel kontemporer yang menyuarakan hak dan nasib kaum perempuan. Emansipasi belum selesai.

Buku Penawar Kenakalan Remaja

2008-11-15T01:53:00.000-08:00

Kasus-kasus kenakalan remaja seperti tawuran atau miras dan narkoba sampai saat ini masih menjadi salah satu penyakit sosial yang akut. Anak-anak dan remaja tentunya akan menjadi tunas bangsa yang sia-sia jika mereka malah rusak di masa-masa yang mana seharusnya mereka digembleng dengan sungguh-sungguh dan terarah. Fenomena kenakalan remaja telah banyak diteliti oleh berbagai kalangan peneliti dan ilmuwan di negeri ini demi mencapai suatu pemahaman holistik dan diagnosa yang tepat serta solusi yang efektif untuk menanganinya.
Namun, sesungguhnya kasus kenakalan remaja tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana peran orang tua dalam mengasuhnya. Hal ini analog dengan salah satu jargon dunia kesehatan mutakhir; ”menyembuhkan penyakit bukan dari si penderitanya semata, tapi juga dari lingkungannya”.
Di samping itu, di negara kita pemahaman mengenai bagaimana mendidik mental anak secara efektif belum lagi tersosialisasikan secara massif di kalangan orang tua. Banyak dari mereka yang belum mengetahui secara terperinci bahaimana prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan trik-trik yang jitu dan proporsional dalam prakteknya. Nah, buku yang ditulis oleh Casmini S.Ag kali ini memaparkan metodologi pengasuhan emosional terhadap anak-anak dan remaja dengan gamblang, sederhana dan dilandasi oleh teori psikologi yang kompherensif.
Secara fundamental, orang tua-lah yang menempati peran utama dalam mengasuh anaknya. Sebab, keluarga merupakan elemen sosial pertama dan yang utama bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan berinteraksi (hal.1). Salah satu peribahasa Sunda mengatakan: ”uyah mah tara tees kaluhur” yang artinya, setiap anak mestilah mengikuti/mewarisi perilaku orang tuanya. Segala yang diperbuat orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kepibadian anak (hal.63).
Term “mengasuh” memiliki makna yang sedikit berbeda dengan “mendidik” atau “mengajar”. Mengasuh lebih diaksentuasikan pada intensitas bathiniyah, yang tak lain adalah pencurahan perhatian dan kasih-sayang.
Secara umum, angka kasus kenakalan remaja di kota-kota besar—terutama di metropolitan, terjadi dengan salah satu faktor utamanya adalah minimnya perhatian dan kasih sayang serta kurang totalnya pengasuhan emosional dari orang tua. Atas dasar kurangnya kebutuhan psikologis ini, biasanya anak atau remaja akan mencari pelampiasan di luar lewat aktifitas-aktifitas destruktif.
Sebagaimana yang kita tahu, Emosi merupakan aspek yang terpenting dalam diri manusia. IQ (Intelectual Quotient) atau kecerdasan otak (kognitif) sang anak memang amat penting untuk diasah, namun sisi lain dari dirinya, yakni pengasahan dan pengasuhan emosi dan mental tak dapat ditinggalkan.
IQ yang tinggi memungkinkan mereka menjadi pintar, namun pintar saja belumlah cukup. Pembentukan kecerdasan Emosi (Emotional Quotient) adalah hal yang dibutuhkan seorang anak untuk mencapai kematangan kepribadian. Pakar psikologi dari Amerika, Daniel Goleman (1996) menyebutkan lima unsur kecerdasan emosional; kesadaran diri (self-awareness), pengaturan diri (self-regulation), motivasi, emphati (kemampuan untuksaling percaya dan memahami perasaan dan suasana hati orang lain), dan keterampilan sosial (social skill) dalam berinteraksi dengan fihak lain.

Efektivitas Pola Pengasuhan
Menurut Baumrind (1971), pengasuhan pada prinsipnya merupakan parental control. Oleh Kohn (1971), dinyatakan bahwa pengasuhan merupakan cara orangtua berinteraksi dengan anak yang meliputi; pemberian aturan, hadiah, hukuman dan pemberian perhatian, serta tanggapan terhadap perilaku anak. Sedangkan menurut pendapat Haditono (1979), peranan dan bantuan orang tua kepada anak akan dapat tercermin dalam pengasuhan yang diberikan kepada anaknya (hal.40). Adalah suatu hal yang urgen bagi para orang tua untuk mengenali ragam karakter dari pola pengasuhan anak.
Pola dan perilaku pengasuhan sangatlah variatif tergantung pada ideologi orangtua, dan tentunya ia memiliki orientasi yang berbeda-beda pula. Namun secara umum, tujuan pengasuhan menurut Hurlock (1973) yakni untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya.(hal.47).
Pola pengasuhan dibedakan kedalam tiga karakter (Baumrind,1978); Pertama, pengasuhan authoritarian, memiliki ciri; orang tua bertindak tegas kepada anaknya, otoriter, kurang simpatik, mengandalkan sistem belajar dengan menggunakan hukuman, dan terkadang terlalu kaku dengan aturan-aturan. Pola ini tentunya kurang baik untuk perkembangan kemandirian anak dan cenderung “mem-bonsai” emosi dan mental anak menjadi kerdil.
Kedua, pengasuhan permissive yang bercirikan; orang tua memberikan kebebasan seluas mungkin pada anaknya, orang tua tidak tidak banyak mengontrol sehingga anak diberi kesempatan mandiri dan mengembangkan kontrol internalnya sendiri (hal.49) Namun, ini akan berbahaya jika diterapkan pada anak-anak dan remaja, karena sebagaimana yang kita ketahui emosi anak-anak dan remaja biasanya bersifat impulsif sehingga seringkali meledak-ledak dan tak terkendali.
Dan Ketiga, pengasuhan authoritative, memiliki ciri; hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seimbang (resiprokal), orang tua tegas namun tetap hangat dan memiliki perhatian yang utuh. Ini merupakan pola pengasuhan yang proporsional, fleksibel dan efektif, sebab diantara orang tua dan anak terjadi suatu hubungan yang sinergis, harmonis dan komunikatif.
Sifat komunikatif dalam pola ketiga ini memungkinkan adanya keseimbangan antara penerimaan orang tua (parental reposiveness) dan tuntutan orang tua (parental demandingness). Penerimaan orang tua adalah sejauh mana orangtua merespon kebutuhan anak dengan sifat-sifatnya yang mendukung. Sedangkan, tuntutan orangtua adalah seberapa jauh orangtua mengharapkan dan menuntut tingkah laku bertanggungjawab anaknya. Dalam pola ini, pertumbuhan emosi dan mental seorang anak tetap bebas bergerak, namun masih dalam kontrol orang tua yang mengarahkannya ke jalan-jalan yang positif..
Selanjutnya, proses pengasuhan anak dalam perkembanganya amat dipengaruhi oleh kompetensi orangtua, yakni seberapa jauh orangtua kepekaan orang tua dalam memahami perubahan-perubahan signifikan dalam pertumbuhan emosi dan mental sang anak, perilaku pengasuhan yang diberikan selalu relevan dengan fase perkembangan sang anak.

Kematian yang Memulai Permainan

2008-11-10T23:59:00.000-08:00

Eksekusi itu telah dilaksanakan. Tapi kematian Amrozi dkk bukanlah sebuah akhir. Ia adalah puncak dari kebingungan sejarah kita. Ratusan keluarga korban Bom Bali I mungkin merasa itu adalah hukuman yang adil dan pantas bagi ketiga pejuang itu. Darah harus dibayar dengan darah. Namun tentunya keluarga ketiga pejuang akan berpandangan lain.
Tapi konflik nilai dari ini semua memang terlalu membingungkan. Kebenaran. Milik siapakah kebenaran sesungguhnya? Siapakah Tuhan? Siapakah tuhan? Siapakah tirani? Siapakah teroris? Siapakah sistem? Siapakah pahlawan?
Minoritas yang memberontak selalu memiliki klaim dan alasan yang logis—bila kita memandangnya dari persfektifnya sendiri. Tapi apabila kebenaran selalu tergantung pada sudut pandang, maka satu-satunya hal yang pasti dari keberadaan kita sebagai pelaku sejarah adalah segalanya akan berakhir dengan perang dan perkelahian. Dalam politik tak ada diskusi. Yang ada adalah kompromi atau konfrontasi. Pilihan bagus bagi siapapun yang meyakini dirinya sebagai seorang yang “realistis”.
Kekerasan dan konflik adalah buah dari politik. Fanatisme adalah bagian dari politik.Jangan dikira tidak ada yang bermain di belakang semua ini. –ah, jangan hanya memandang semuanya dari sudut politik, coba pahamilah dengan kebersihan hati. Tapi kebersihan hati pun bisa jadi merupakan bagian dari politik juga.
Mengingat eksekusi Amrozi cs, saya hanya teringat pada salah satu bagian kisah dalam komik “Yugo The Negotiator” , yakni saat sang negosiator berhadapan dengan pemimpimin kelompok teroris Irlandia. Tanpa diduga, ada fihak ketiga yang menembak sang pemimpin teroris secara tiba-tiba saat keduanya tengah melakukan negosisasi di depan sorotan kamera televisi. Sang negosiator sama sekali tak menghendaki penembakan ini, ia hanya menginginkan kedua fihak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan damai. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sebelum mati—dan di balik layar, tentunya—sang pemimimpin teroris berkata pada si negosiator bahwa kematian inilah yang diharapkannya, sebab ia tahu dengan pasti bahwa kematiannya itulah yang akan memantik kelahiran kelompok-kelompok teroris lain.
Kematian Amrozi cs bukanlah akhir. Permainan baru saja dimulai.
(semoga pikiran saya ini salah. Amin)

jogja, november 2008

Injil Yudas dan Kristianitas yang Terkubur

2008-10-20T05:52:00.000-07:00

Sejarah yang terkubur kini kembali muncul ke hadapan dunia; Injil Yudas. Ia adalah salah satu penemuan yang paling spektakuler pada zaman ini. Ia ditemukan pada tahun 1978 oleh seseorang yang tengah mencari harta karun di salah satu gua di gurun pasir Nag Hammadi Mesir Tengah, yang memang sampai saat ini masih menyisakan banyak misteri sejarah yang belum terkuak. Di tempat yang sama, sejak sekitar tahun 1945 telah banyak pula ditemukan banyak teks kodeks injil, terutama yang berjenis injil apokrif (berisi riwayat dan sabda Yesus yang terahasiakan). Salah satunya adalah Injil Thomas dan beberapa kodeks rasul lainnya.
Hasil penelitian karbon-14 oleh Tim National Geographic Society menyatakan bahwa Injil dengan media lembaran papirus dan berbahasa Koptik ini diperkirakan sudah berusia 16 abad lebih. Diperkirakan disusun mulai abad ke-dua.
Injil ini dapat diklasifikasikan sebagai injil gnostik. Adapun isinya kental dengan faham dan ajaran tentang misteri kesatuan diri manusia dengan Ilahi. Dengan ini, maka Injil Yudas menjadi salah satu teks penting untuk mengkaji sejarah proses persenyawaan antara Kristianitas dengan gnostisisme. Injil Yudas sejalan dengan faham gnostik Yahudi inilah yang kemudian banyak diadopsi menjadi gnostisisme Kristen—secara alternatif tentunya.
Dari bahasa Koptik kuno, Injil ini kemudian direstorasi dan diterjemahkan ulang kedalam bahasa Inggris atas kerjasama antara rodolphe Kasser, Marvin Meyer, dan Gregor Wurst serta Francois Gaudard. Mereka semua adalah ahli-ahli tingkat tinggi dalam bidang ilmu agama Kristiani. Adapaun dalam terjemahan yang saat ini telah beredar, translasi bahasa masih banyak yang bersifat tentatif.

Penahbisan Penghianatan Yudas Iskariot
Yang membedakan injil-injil Alkitab dengan Injil Yudas adalah panjang alur naskahnya. Bila dalam injil Alkitab masih terdapat banyak ayat setelah kisah penyaliban Yesus, maka Injil Yudas hanya sampai pada adegan Yudas menyerahkan Yesus pada prajurit penguasa.
Faham Kristen mainstream memandang bahwa Yudas Iskariot adalah seorang penghianat keji yang tega menyerahkan Yesus, gurunya sendiri ke tangan penguasa untuk disalibkan. Setelah itu, Yudas akhirnya menerima “uang darah” dari kerajaan akibat “jasanya” itu. Dalam tradisi masyarakat Eropa tradisional selanjutnya, nama “Yudas” selalu dicapkan pada setiap tindakan penghianatan dan kecurangan.
Namun, dalam Injil Yudas ini, tindakan Yudas Iskariot memiliki justifikasi teologisnya. Tindakan penyerahan Yudas adalah juga merupakan kehendak-Nya. Sebab tanpa ada tindakan ini, maka penyaliban Yesus yang merupakan penebusan dosa umat manusia tidak akan terjadi. Sebuah paradoks yang luar biasa; penghianatan sebagai kausa utama penyucian.
Sebab bukankah Yesus sendiri mengetahui tindakan Yudas ini sebelumnya, dengan berkata (dalam Injil Yudas); “Engkau akan lebih besar daripada mereka semua, karena engkau akan mengorbankan wujud manusia yang meragai diriku”. Jadi Yudas adalah orang yang membebaskan roh Yesus dari penjara daging tubuhnya.
Bukan hanya itu, segala sikap Yudas pun ditahbiskan sebagai suatu paradigma kemuridan yang ideal dari seorang pengikut Kristus. Dikatakan bahwa dari ketiga belas muridnya, hanya Yudas-lah yang benar-benar memiliki kesejatian pengetahuan dan percikan ilahiah dalam dirinya. Demikian sabda Yesus kepada Yudas;”Angkatlah pandanganmu, dan lihatlah awan itu, serta cahaya yang ada di dalamnya, maupun bintang yang mengelilinginya. Bintang yang mengarahkan jalan adalah bintangmu”.
Kedua belas murid yang lain dipandang masih berada dalam taraf pengetahuan yang rendah. Hanya Yudas, sang murid ke-13 yang tahu identitas Yesus yang sejati. Untuk perihal itu, demikian Yudas berkata;”Engkau berasal dari alam yang tak mengenal kematian, tempat kediaman Barbelo”. (Barbelo merupakan nama salah satu dewa yang mendiami alam ciptaan Allah Yang Benar, bukan alam dunia ciptaan Yaldabaoth dan Nebro yang kotor dana fana).
Atas pandangannya yang kontroversial ini, Injil Yudas dituding sebagai Injil yang sesat dan penuh dengan bid’ah. Maka pada pada tahun 180 Irenaeus dari Lyon melakukan gerakan pembersihan bidah di kalangan gereja. Kritiknya yang tajam pada keberadaan Injil Yudas pada zaman itu diketahui dari karangannya yang berjudul “Melawan Kaum Bid’ah” (Adversus Heresy), yang naskah aslinya ditulis dalam bahasa Yunani.
Dari pemaparan Irenaeus dikatahui bahwa kaum gnostik penganut injil Yudas dicap sebagai kaum “Ophites” (Kaum Ular”) yang memuja Kain (Qabil). Namun dalam Injil Yudas yang kini ditemukan ini, tidak ada satu pun nama Kain muncul di dalamnya. Jadi diperkirakan saat itu terdapat lebih dari satu jenis Injil Yudas.
Dan kini, dengan apa yang masih tersisa, Injil Yudas kembali melengkapi khazanah Kristianitas. Apa yang telah terkubur telah bangkit kembali dari kematiannya. Dan kiranya ini akan menambah wawasan Sang Gereja dalam hal kompleksitas dan watak dialektis yang khas pada dirinya.
Kitab ini barangkali bermanfat untuk panduan kita dalam menghadapi orang yang berkhianat pada kita. Siapapun itu.

Jogjakarta, 20 Oktober 2008

Menjawab Tantangan Kritik Cerpen Mutakhir

2008-10-15T15:49:00.000-07:00

Judul Buku : Jurnal Cerpen Indonesia, Edisi 09/2008
Penulis : Frans Nadjira, Martin Aleida, Mezra E.Pellondou, Gde Agung Lontar, Fahruddin Nasrulloh, Hery Sudiono, Yanusa Nugroho, Zulkarnaen Ishak, Shiho Sawai, dll.
Penerbit : Akar Indonesia-Yogyakarta
Cetakan : I, Juli 2008
Tebal : xvii+182halaman

Sejak terjadinya polemik Takdir-Pane tahun 30-an, fenomena “Perdebatan Sastra Kontekstual” di tahun 80-an, dan sampai beberapa kongres cerpen di nusantara di tahun-tahun belakangan ini, ada kecenderungan dominan dalam sejarah kritik sastra sosialistik kita, yakni menjadikan “yang publik”, “yang massa”, atau “yang-lain” (the other) sebagai basis tolak ukur berhasil tidaknya suatu karya sastra. Realitas sosial dipandang menjadi tanggung jawab—sekaligus hantu—yang membayangi kerja kesusasteraan, dalam hal ini khususnya cerpen. Dan sampai saat ini, kritik cerpen masih berada dalam ketegangan permasalahan bagaimana “mendamaikan” pengarang dengan teks cerpen sebagai ciptaanya serta realitas sosial yang membayanginya.
Sedemikian mendesaknya alasan krisis sosial yang harus segera menjadi tanggung jawab pengarang, sehingga banyak terjadi pemukul-rataan kritik terhadap banyak cerpen yang dituduh sebagai “cerpen eksklusif”, “cerpen individualistik”, bahkan terhadap cepen-cerpen yang melakukan suatu permainan bahasa yang amat dalam dan ekperimental. Hal ini disebabkan terutama adalah karena kritik sastra belakangan ini lebih terpaku kepada wacana, bukannya berbasis teks.
Dan ini justru malah berdampak serius pada tradisi penciptaan sastra, yakni marginalisasi karya-karya tertentu yang akan membawa sastra pada kemandegan. Di sisi lain, kesulitan ini makin ditambah dengan adanya standarisasi yang cenderung menjadi mitologisasi atas karya dan sosok pengarang besar dan ternama oleh pusat-pusat kekuasaan sastra.
Atas hal ini, maka Jurnal Cerpen Indonesia edisi terbaru ini menampilkan teks-teks yang cukup relevan untuk menjawab permasalahan di atas. Cerpen “Pohon Kunang-kunang” karya Frans Nadjira, meski tidak riuh dengan suara sosial, dan slogan perlawanan yang penuh api, ia terlihat menyingkapkan empati antar tokohnya yang hanya tiga orang itu. Jadi, meskipun cerpen ini memancarkan aura soliter yang kuat, tetapi ia bukan teks yang psikopat. Ada suara yang-lain didalamnya. Cerpen ini adalah cerpen sosial yang bersudut pandang eksistensial.
Sudut pandang seperti ini terlihat pula pada cerpen “Kupu Malam, Anjing Kurus, dan Udin” karya Yanusa Nugroho. Namun bedanya, Yanusa menggunakan jurus surealis dalam melukisakan berbagai konflik dan kemuraman wajah masyarakat kita. Dengan jurus itu pula, ia leluasa untuk memainkan permainan suspensi dan ketegangan alur yang akan diakhiri dengan penyelesaian yang penuh kejutan.
Adapun Martin Aledia, dengan memoarnya yang berjudul “Ratusan Mata Dimana-mana” menyuguhkan variasi dan teknik lain dari cerpen. Memoarnya bersahaja dan menggugah serta jujur dalam menampilkan setiap sisi tokoh-tokohnya, dan inilah yang membuat pembaca tidak hanya berempati pada sang tokoh protagonis “aku”, tetapi juga pada tokoh-tokoh antagonisnya.
Yang menarik adalah cerpen karya Fahrudin Nasrulloh yang berjudul “Tiga Kisah dari Giri”. Lewat cerpen itu, sang pengarang menampilkan dirinya sebagai oposisi kultural dengan cara menghadirkan tokoh-tokoh minor dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa. Ia menghadirkan tokoh “Sunan Prapen” yang nyaris tidak dikenal dalam kancah “per-sunan-an” Jawa. Dalam karyanya yang lain, ia juga pernah menghadirkan Syekh Branjang Abang dan Syekh Bejirum di tengah tokoh tunggal kontroversial Syekh Siti Jenar. Dengan karakter penulisan semacam ini, Fahruddin telah memperlihatkan karakter penulisannya, sekaligus juga memperlihatkan daya kapaitas sastra sebagai wacana alternatif yang akan melengkapi secara dialektis keberadaan wacana mainstream.
Bukan hanya karya cerpen, jurnal ini juga menampilkan esai kritik cerpen yang kompeten. Satu hal yang menjadi kekurangan dari kritik cerpen di negeri kita adalah pembahasan cerpen yang lahir dalam konteks kultur yang baru dan unik. Menjawab tantangan ini, seorang peneliti berkebangsaan Jepang, Shiho Sawai menuliskan esainya yang berjudul “Potensi Teleopoesis dan Marginalitas Ganda Transnasional dalam Karya Buruh Migran Perempuan di Hong Kong”. Ia memaparkan analisis yang mendetail tentang adanya penggambaran konflik nilai yang kuat dalam kehidupan para buruh perempuan Indonesia di Hong Kong. Amat mencengangkan bahwa karya para buruh yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan formal yang tak terlalu tinggi itu memiliki daya kritis yang bagus.
Karya-karya para buruh imigran perempuan itu adalah “Jilbab in Hongkong” karya Wina Karnie, yang memotret masalah benturan religiusitas antara majikan dan kaum buruh. Sang tokoh wanita muslim dalam cerpen itu mendapati hambatan saat ia melakukan tradisinya memakai jilbab, lantaran sang majikan merasa risih melihatnya. Setelah melewati sekian banyak negosiasi, maka akhirnya sang majikan merelakan pembantunya untuk memakai jilbab.
Dibandingkan dengan karya sastra transnasional yang lain seperti “Ayat-ayat Cinta” (AAC) karya Habiburrahman E-Shaerazy misalnya, karya para buruh ini lebih jujur dan realistis. AAC menampilkan sosok protagonis mahasiswa berkebangsaan Indonesia yang dengan status sosialnya sebagai intelek terpelajar, tidak harus banyak menghadapi konflik dan negosisasi identitas diri yang panjang. Tokoh protagonis dalam AAC lebih banyak berkhotbah sementara tokoh yang lain terlalu cepat menerimanya begitu saja. Novel cenderung AAC memakai persfektif yang hanya satu sisi dari tokoh protagonisnya semata, sedangkan “Jilbab in Hongkong” menampilkan pula suara dan alasan sang majikan dalam penolakannya terhadap jilbab berdasarkan pandangan dunia yang ia miliki.

(Jawa Pos, 7 September 2008)

Setelah Idul Fitri

2008-10-11T06:57:00.000-07:00

Seiring hari-hari yang kian bergerak ke depan, suasana Idul Fitri semakin memudar dari kehidupan kita. Simbol-simbol Lebaran dan Ramadhan yang beberapa waktu yang lalu digembar-gemborkan, dikibar-kibarkan demikian kencang dan ramai di berbagai media baik televisi, radio ataupun, kini satu-persatu mulai raib. Tetapi adakah spirit Ramadhan dan Idul Fitri tetap tegar menggaung di lubuk jiwa kita? Kita bergegas, ranah-ranah kebudayaan bergegegas, pasar bergegas, budaya pop kita bergegas. Memburu sesuatu yang lebih baru, tersedot oleh segala yang lebih segar, trendy dan top. Mungkin kita kembali kepada kesibukan yang dulu, problem-problem yang dulu dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu, juga kriminalitas yang tetap seperti dulu.
Harus kita akui, bahwa kelemahan kita dalam masalah keberagamaan bukan sekedar tekstualisme atau skripturalisme yang sempit dan stagnan, tetapi juga momentualisme yang tidak berefek dan seremonial belaka. Selama ini, Ramadhan dan Idul Fitri bukan menjadi media berkontemplasi dengan intens dan penuh kesungguhan, tetapi kesempatan untuk berpesta simbol. Sikap seperti ini kemudian dikawinkan dengan kebiasaan yang sangat buruk: lupa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengidap amnesia sejarah. Sebuah tragedi nasional datang hari ini, selang satu minggu, kita begitu saja melupakannya, seolah dengan “lupa bersama” itu problem bisa terselesaikan.
Lalu, akankah Idul Firi juga kita perlakukan demikian? Selang beberapa hari setelahnya, kita lupakan begitu saja. Dan pada hari-hari seperti ini, Idul Fitri seakan telah menjadi sesuatu yang ‘out of date’ sehingga rasanya mungkin membosankan dan tak penting lagi. Benarkah?
Idul Fitri secara formal memang bagian dari hukum dan ajaran agama umat Islam. Tetapi secara perenial dan estoteris ia adalah milik semua manusia. Ia universal dan kosmopolit. Dan makna antropologis yang dibawakannya pun universal pula; perdamaian. Dan saling memaafkan adalah proses menuju perdamaian dan kedamaian itu.

Memaafkan yang Tak-termaafkan
“Memaafkan (sejatinya) adalah memaafkan yang tak-termaafkan” ujar Jacques Derrida dalam buku “On Cosmopolitanism and Forgiveness”. Bila kita memaafkan perbuatan salah orang lain yang levelnya kecil, maka itu adalah hal biasa. Tetapi bila kita sangup memaafkan perbuatan manusia bahkan yang paling kejam dan tak-terampunkan kepada kita, maka di sinilah sesungguhnya makna memaafkan yang hakiki, yang benar-benar menantang sejauh mana keluasan hati kita untuk keluar dari luka sejarah, baik pribadi ataupun kolektif.
Dengan tradisi saling memaafkan, kita mungkin selesai dan clear dalam persoalan-persoalan personal, tetapi selesai jugakah kita dalam problem-problem struktural? Misalnya, konflik etnis dan konflik horizontal antar-agama di Poso. Bila dihitung dengan logika ‘untung-rugi’, rasanya sulit—apalagi seandainya kita menjadi orang yang terlibat dalam konflik-konflik itu, untuk memaafkan berbagai perbuatan kejam dan tak manusiawi yang menimpa kita. Tetapi, bisakah—dengan ‘kegilaan’ dan keluasan hati kita melupakan luka sejarah yang teramat pahit itu?
Memaafkan adalah suatu hal yang melampaui keadilan. Keadilan dalam arti tertentu menuntut suatu pembalasan atau hukuman yang (dianggap) setimpal dengan perbuatan melanggar etika sang pelaku kejahatan. Hukuman itu biasanya dimaksudkan untuk kejeraan si pelaku. Dapat dikatakan, hukuman yang setimpal adalah syarat dari keadilan.
Tetapi hukuman dari memaafkan adalah ‘hukuman yang bijak’ yang membuat si pelaku menjadi malu untuk mengulangi kejahatan serupa. Dengan memaafkan nurani pelaku—yang menghukum dirinya sendiri itu, akan berdaya tetak bekali lipat. Tidakkah justru ini hakekat hukuman dan keadilan yang sesungguhnya?
Memaafkan pun membutuhkan suatu keahlian untuk ‘melupakan’, tetapi tentunya bukan ‘lupa’ dalam artian keliru. Melupakan di sini berarti melupakan semua kesalahan orang lain, dan memandang hari esok adalah hari baru yang terbebas dari jejak masa lampau yang buruk.
Tidak mungkinkah hal ini diaplikasikan pada ranah kehidupan yang lebih besar lagi? Misalnya memaafkan dalam konteks konflik politik regional, atau bahkan mungkin konflik politik global. Konflik-konflik dunia yang bekepanjangan—sehingga menjadi labirin konflik, menunjukkan bahwa manusia sangat lemah untuk memaafkan.
Kelihatannya utopis, memang. Tetapi bukankah filsuf Jerman, Ernst Broch mengatakan bahwa hakekat utopia adalah “the not-yet ontology”, yakni suatu bentuk ontologi yang belum ada, tetapi ia sangat mungkin untuk ada? Mungkin proses kolosal memaafkan akan kita mulai dengan suatu awalan yang amat puitis dan terkesan amat aneh; memaafkan adalah ketika kita bangun tidur dan mendapati hidup serta dunia seakan-akan baru saja dimulai. Tak ada masa lalau, tak ada sejarah, tak ada hasrat untuk menjajah yang lain, tak ada hasrat untuk memperumit perseteruan. Percayalah, bahwa segala yang bisa diharapkan, bisa terjadi. Seberapa utopis pun itu.
Saatnya kita memilih, apakah momentum ritual keberagamaan akan kita posisikan semata sebagai momentum atau seremoni ataukah kita ingin sungguh-sungguh menjadikannya sebagai kaldera waktu dimana kita akan meraih kekuatan untuk menjadikannya sebagai spirit baru untuk meraih hari esok yang cerah yakni dunia yang damai dan merdeka dari luka sejarah.
Dengan spirit perdamaian dan etos memaafkan yang sungguh-sungguh diterapkan sebagai prinsip fundmental dalam paradigma setiap lini kebudayaan kita, perdamaian dunia niscaya bukan angan-angan lagi. Waktu kosmologis kita mungkin telah melaju meningalkan 1 Syawal. Tetapi waktu spiritual kita selalu berporos kepadanya. Hati kita ber-Idul Fitri setiap saat. Semoga.

2008-09-20T01:13:00.000-07:00

"aku akan berbuat lebih baik karena perempuan, aku akan lebih positif karena perempuan, aku akan rajin ibadah karena perempuan, aku akan jadi lebih ganteng karena perempuan--inilah yang membuat laki-laki menjadi bodoh dan lemah"

(jogja, september 2008)

2008-09-06T16:28:00.000-07:00

“semua perempuan itu material dan duniawi—apa? kau melihat wajah Tuhan pada kecantikannya?”
(jogja, September 2008)

2008-08-22T04:56:00.000-07:00

"puisi tak pernah kenal malu dengan pengalamannya. mereka mengeksploitasinya"
(Nietzsche, dalam buku "Beyond Good and Evil")

oh, jiwa yang lapar

2008-08-16T15:22:00.000-07:00

Bung Pram, Siapa yang Akan Kita Lawan Sekarang?

2008-08-07T08:39:00.000-07:00

Aku tak perlu menulis catatan obituari tentang dirimu. Sebab kau selalu hidup dalam ingatanku. Pram, karyamu telah mengubah hidup banyak kaum muda. Sebab kau menulisnya dengan darah. Darah sungguhan. Bukan darah klise.
Kesunyian telah mengguratkan jejaknya begitu dalam dan curam pada tubuh dan jiwamu. Bila aku menengok diriku; oh, alangkah malu. Mentalku lembek dan manja. Betapa tidak pantas mengaku-ngaku diri sebagai seorang pengarang. Bukan hanya kesunyian yang menggilasmu, tapi juga riuh ramai sejarah yang menyatimkanmu.
Tapi siapakah sesungguhnya sejarah, Pram? Siapakah waktu yang menuliskanmu?
Seluruh hidupmu kau habiskan dalam peperangan. Panjang tak bertepi. Perang untuk menebus damai dan kemerdekaan yang sampai saat ini masih menjadi harapan dan nyaris menjadi semata khayalan. Perang yang membuatmu selalu terjaga dalam tidur. Perang yang memberikan mimpi-mimpi buruk tak berkesudahan.
Maka pena kau jadikan senjata, melawan sang tiran yang mencengkeram lubuk bahasa kita. Kau melawan dan melawan. Digerus. Mati berulangkali. Lalu bangkit lagi secepat yang kau bisa.
Tapi kini, siapakah tiran? Siapakah musuh bersama?
Sebab barangkali kondisi yang paling bahagia dari suatu masyarakat adalah tatakala mereka memiliki musuh bersama.
Siapa yang harus kita lawan, Pram? Sedang segala kapitalisme, kolonialisme, neo-liberalisme atau segala tiran apapun namanya, kini tidak lagi menjadi pagar rumah kita yang redup dan ringkih, melainkan sudah memanjangkan dirinya ke kamar tidur.
Siapa! Siapa!

jogja, agustus 2008

2008-08-03T05:42:00.000-07:00

Untittled,1

2008-07-30T11:39:00.000-07:00

maka siapakah sesungguhnya halaman buku yang seakan mengekalkan tanda tanya itu.
aku yang dibaca dan membaca. diukur dan terukur,
sungguh ingin mempertemukan setiap tanda dengan apapun yang paling gelap dalam dirinya.
tapi siapa pula engkau yang memberikan tanda seru bagiku
untuk mencari kebun teks yang baru

ah, bibir yang kelabu
dengan ciuman sepahit jamu
ramukan lagi untukku kalimat-kalimat baru
yang dingin
dan asing

dan aku kembali tergeragap
pada labirin tanda
di halaman berikutnya

jogja, juli 2008

Ketika Superhero Menjadi Dewasa

2008-07-17T07:20:00.000-07:00

Ada nuansa baru yang diciptakan. Ada imajinasi yang dipanjangkan. Ada ide baru yang ditimbulkan. Itulah kesan yang paling mencolok saat saya menonton film-film animasi-real superhero alias pahlawan khayali produk perfilman Barat (saya belum tahu bagian mana tepatnya dari istilah ini) akhir-akhir ini. Bila di komik dan kartun kisah superhero ini disajikan dengan gaya menghibur yang longgar, ringan dan bebas khas imajinasi anak-anak, maka di film animasi real ini kisah mereka dihadirkan kembali dalam suasana dan penceritaan yang serius, futurologis, dan semi-ilmiah, meski tentu saja tetap menghibur.
Pada mulanya, tokoh-tokoh X-Men diciptakan begitu saja dengan ringannya. Komiknya terbit dan laku keras, sebab memang kaum anak-anak sangat menggemarinya. Ceritanya sarat dengan action memukau; bagaimana para pahlawan pujaan itu membasmi para penjahat dengan kekuatan istimewa yang mereka miliki. Selesai sampai disitu.
Tapi saat para superhero itu dipanjangkan dalam film animasi real, segalanya berubah menjadi serius. Keberadaan X-Men tiba-tiba saja berkaitan dengan sejumlah problem dan ketegangan yang tidak main-main; X-Men tak lain adalah spesies manusia mutant yang harus berhadapan dengan sesama spesies mereka yang ingin bebas dan memiliki otonomi sendiri. Mereka ingin bebas dari segala peraturan manusia dan menjadi dirinya sendiri sesuai kehendak alam, dengan mengklaim bahwa mereka adalah sebuah rantai evolusi baru yang lebih unggul. Para mutant pemberontak ini kemudian membuat kerusuhan yang meneror setiap manusia yang ada.
Begitu juga dengan tokoh Iron Man, yang harus begelut di tengah konflik Timur Tengah, atau tokoh Spiderman yang dalam diceritakan kembali dengan karakter yang dewasa. Dan yang terbaru “The Transformer” yang diangkat dari film kartunnya yang pernah ditayangkan di Indonesia oleh TVRI pada tahun 90-an kemarin. Para robot itu adalah utusan dari planet luar angkasa yang bertugas untuk menyelamatkan keseimbangan kehidupan alam raya dari ancaman sang calon tirani “Megathron”.
Seingat saya, penggambaran dengan sudut pandang baru ini mungkin sudah dimulai sejak dikeluarkannya film “Batman Forever” dalam versi animasi real. Film Batman sudah serius, meski masih sedikit kekanak-kanakan.
Dengan didukung teknik animasi dan visualisasi yang berkembang semakin matang dari masa ke masa, perkembangan tematik dari mitologi superhero ini adalah sebuah fakta dari tumbuhnya kepribadian mental para subjek yang memiliki ingatan akan superhero itu.
Film adalah gambaran kepribadian sebuah masyarakat. Dalam film, ingatan masa lalu, masa kini dan pembacaan akan masa depan bertemu. Setiap kemungkinan di masa depan sudah dipikirkan sejak dalam film. Bahkan ramalan pemikir Mitchel Foucault tentang “era kematian manusia” diilustrasikan dengan baik oleh film “Resident Evil” dan “I’m Legend”.
Dari sini, kita semakin sadar akan peran para sineas dalam keberlanjutan kebudayaan. Para sineas yang memanjangkan mitologi superhero itu, sepertinya sadar betul akan betapa berharganya sebuah ide yang tersimpan dibalik simbol-simbol mitologi superhero.
Dan jika demikian, maka selanjutnya saya selalu saja sampai pada pertanyaan klasik yang monoton dan amat sangat membosankan; “lalu bagaimana dengan perfilman Indonesia?”.

jogjakarta, juli 2008

2008-06-26T02:33:00.000-07:00

2008-06-20T06:11:00.000-07:00

“lelaki ketika rapuh menjadi perempuan. Perempuan ketika rapuh menjadi hantu”
(2006)

“mengenali diri sendiri berarti juga mengenali musuh-musuh kita”
(2007)

“bila kau mengutuk tubuhmu, kau akan dikutuk olehnya”
(2007)

“aku minta maaf pada Tuhan dan iblis sekaligus. Pertama, aku tak bisa se-suci yang diharapkanNya, dan kedua akupun tak bisa sejahat yang diharapkannya"
(2007)

“ilmu yang tidak manfaat? saya lebih melihatnya sebagai ketidakmampuan—atau ketidakmauan—memanfaatkan ilmu”
(2006)

The Music of Being

2008-06-13T11:38:00.000-07:00

-untuk Martin Heidegger

“Being is the whole itself”. Ada adalah keseluruhan itu sendiri. Demikian kesimpulan sementara yang saya dapatkan dari pemacaan kita atas bab pertama buku Being and Time karya filsuf Martin Heidegger yang diterjemahkan oleh Joan Stambaugh ini. Istilah ‘keseluruhan’ disini sesunguhnya saya kira merupakan satu kata yang penuh ‘keretakan’, penuh dengan jebakan, sebab kata itu umumnya membawa kita pada pembayangan tentang ‘jumlah dari segala sesuatu’. Namun sesungguhnya tidak.
Keseluruhan itu tidak sama dengan jumlah bagian-bagian(nya); Ada (yang sejati, yang tak tersentuh) itu bukanlah akumulasi dari segala pengada (meskipun ia ‘melingkupi’ segala pengada). Akumulasi menyiratkan bahwa keseluruhan akan terancam keutuhannya apabila Padahal Ada tidak pernah tergantung pada pengada; ada tidaknya suatu pengada tidak berpengaruh pada keutuhan Ada.
Ada adalah yang materi sekaligus yang immateri. Adalah yang tampak sekaligus yang tak-nampak. Yang fenomena sekaligus yang noumena. Yin dan Yang sekaligus. Yang terdefinisikan sekaligus yang tak-terdefinisikan. Yang universal serentak yang partikular. Yang terucapkan sekaligus yang tak-terucapkan (oleh bahasa).
Heidegger membedakan Ada dan pengada (huruf besar untuk untuk ‘ada’ saya gunakan untuk membedakan ada dengan pengada, meskipun sesungguhnya saya ragu bisakah Ada dibahasakan?). Pengada sendiri mustahil ada tanpa Ada, pengada inheren dalam Ada. Bila setiap pengada, termasuk manusia, berada—dengan terlemparkan—ke dalam dunia (sein un der welt), hal itu menyiratkan bahwa setiap pengada memiliki modus berada. Dan modus berada setiap pengada berbeda-beda sesuai perbedaan karakter pengada itu sendiri (namun kalimat ‘modes of being’ disini juga saya kira mengandung suatu ‘keretakan kosmik’, sebab ‘modus’ berarti tata-cara dan itu artinya ‘teratur’ yang dengan sendirinya ‘kontadiktif’ terhadap ‘keterlemparan’ yang menjadi asumsi Heidegger yang paling awal dan mendasar akan awal pengada-pengada).
Atau ada pilihan lain? Misalnya, saya berasumsi bahwa gerak kehidupan pengada pada mulanya berawal dari keterlemparan yang misterius dan ‘khaotik’, namun dalam gerak hidup selanjutnya pengada-pengada—khususnya manusia sebagai pengada yang unik— bergerak secara teratur dan ‘sistemik’. Dengan demikian dapat dilihat bahwa irama gerak subsisten (keberlanjutan) pengada (terhadap Ada, terhadap pengada yang lain dan terhadap dirinya sendiri) selalu bersifat dinamis dalam irama kosmik dan khaotik sekaligus.

Dalam gerak fenomenologis (dan supra-fenomenologis)
Kita, manusia, yang sebagai pengada yang selalu bertanya dan dibimbing oleh yang ditanyakan untuk mencapai jawaban atas segala misteri Ada dan pengada. Pengetahuan dan pengalaman tak lain adalah pencapaian kesadaran manusia atas yang lain. ‘Ketercelupan ontologis’ antar satu pengada dengan pengada lain memungkinkan lahirnya pengetahuan.
Dan pengetahuan (dalam berbagai levelnya) tak lain adalah manifestasi dari adanya pengada (the being of being). Selain memungkinkan untuk suatu pengalaman epistemologis terhadap suatu pengada yang lain, adanya pengada adalah jalan bagi pencapaian Ada pencapaian ini layaklah disebut sebagai transendensi (aletheia) yang tak lain adalah pengalaman unifikatif dengan Ada itu sendiri.
Heidegger membedakan antara Ada, adanya pengada dan pengada (secar simbolik saya memahaminya dengan permainan huruf; Being, being dan beinG). Namun Heidegger sendiri mengatakan bahwa “Being is always the being of a being”. Ada selalu berarti adanya suatu pengada. Dan hukum ini tak dapat sebaliknya. Heidegger sepertinya ingin me-mutlak-kan pengalaman terhadap Ada selalu dan mutlak dalam gerak fenomenologis. Tapi saya kira manusia akan mencapai sisi noumena Ada lewat kesadaran yang supra fenomenologis, dimana tidak ada lagi jarak ke-pengadaan yang memungkinkan timbulnya dualitas subjek-objek. Suatu masa dimana kita menyadari dan menghayati bahwa kita inheren dalam Ada.
Kita adalah Ada itu sendiri…..

(Ditulis: 27 Juli 2007: 22:24 WIB)

Bahasa dan Lingkungannya

2008-06-06T08:45:00.001-07:00

***

“Bahasa adalah tindakan sosial” kata Komaruddin Hidayat. Tampaknya pengertian ini tidak hanya diberlakukan pada tataran praksis dari kebahasaan, namun juga pada karakter dasar dari sistem konseptual bahasa yang lahir dari kesadaran personal kemudian diafirmasi oleh konvensionalitas kolektif.
Berbahasa selalu menyiratkan kehadiran yang lain. Tindak berbahasa dilakukan dengan iringan suatu sense of otherness. Bahasa selalu dan mutlak berada dalam gerak komunikasi. Namun, kepada apa atau siapa bahasa diarahkan, adalah relatif dan terkadang misterius. Sifat sosio-komunikatif bahasa tidak selalu berarti bahwa bahasa selalu terarah pada eksisten lain yang bersifat eksternal dari diri pengucap, namun seringkali bahasa terucap bagi kehadiran sesuatu yang asing, sunyi, dekat dan di dalam, tak tersentuh, atau pada Keheningan yang teka-teki.
Perbedaan objek, intensionalitas, dan muatan nilai dalam konsep maupun tindak berbahasa menyiratkan sebuah jalan untuk memahami akan adanya suatu dimensi—tepatnya, lingkungan dari bahasa, dimana pada saat yang sama adanya lingkungan bahasa ini menunjukan adanya perbedaan level fungsionalitas dari masing-masingnya.
Secara mendasar saya membagi lingkungan bahasa itu dalam tiga dimensi; miltwetl sprache, umwelt sprache, dan eigenwelt sprache.

a.Miltwelt Sprache
Istilah miltwelt berarti lingkungan interaksi antara manusia dengan alam/kosmos—dengan eksisten yang non-manusia. Pada dimensi ini, bahasa adalah jaring untuk mengekalkan kehadiran yang lain dalam tanda.

b.Umwelt Sprache
Umwelt adalah lingkungan sosial antar manusia. Satu das Sein dengan dan Sein lainnya. Bahasa umwelt adalah sarana komunikasi dimana “ketercelupan eksistensial” dimungkinkan terjadi.

c. Eigenwelt Sprache
Eigenwetl adalah lingkungan diri das Sein. Ekawicara merupakan tindak bahasa utama dalam lingkungan ini; adalah komunikasi dengan diri yang berefleksi dengan diri yang terefleksikan.
Pada tahapan tertentu, bahasa eigenwelt juga menjadi sarana integrasi diri/integrasi kesadaran.

***
Namun pada prakteknya, ketiga lingkungan itu seringkali terintegrasi, atau berubah secara siklikal, dinamis dan efisien tergantung tingkat kebutuhan fungsional dalam intensi komunikasinya.
Misalnya, bahasa miltwelt seperti ‘kotak’, ’piring’, ‘gelas’ bukan hanya tanda atas terjadinya ketercelupan eksistensial-fenomenologis antara manusia dengan alam, sebab kemudian kita mengkomunikasikan kata-kata tersebut pada eksisten sadar yang lain.
Pada saat yang sama pula,--dalam setiap tindak komunikasi—si eksisten memakai sebuah kata dari bahasa milwelt itu untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, sebab mustahil seseorang mengkimunikasikan sebuah kata tanpa kesadaran, tanpa intensionalitas. Dan intensionalitas komunikasi bahasa diawali oleh pemahaman reflektif internal dalam kesadaran.
Ya. Satu lingkungan bahasa bisa berjalin kelindan dengan lingkungan bahasa yang lain. Dalam jalin kelindan jalur lingkungan bahasa itu saya, anda, dia, atau mereka sama-sama mengalami ketercelupan eksistensial satu sama lain: kita telah bertemu dan berkumpul bersama dalam rumah bagi ada, yakni bahasa.

Jogjakarta, 27 Mei 2007

Ruang dan Waktu, 2

2008-05-31T07:54:00.000-07:00

Ruang dan waktu. Dua dimensi pembentuk kosmos yang paling fundamental. Ruang. Bagaimanakah ruang (meng-)ada? Atau tepatnya, bagaimanakah ruang terbentuk. Mengapa?
Ruang ada tersebab adanya entitas material. Entitas-entitas material berada, terkomposisi dalam sebuah harmoni lalu terbentuklah ruang. Jadi, ruang tak lain adalah akumulasi dari hylomorf (materi dan bentuk) dari entitas-entitas partikularnya….ya, bahkan entitas yang paling terkecil sekalipun merupakan sebuah ruang tersendiri……
Dan waktu, apakah ia? Mungkin ia adalah semacam energi misterius; energi yang memungkinkan perubahan terjadi dalam setiap entitas. “segala sesuatu yang dikenai waktu akan dikenai hukumnya” ujar Faisal Kamandobat. Barangkali kesadaran kita pun berada pada horizon waktu. Bisakah kesadaran manusia melampaui horizon, semesta waktu?
Berawal dari kelekatan eksistensial kita dengan ruang dan waktu, panca indera dan kesadaran kognitif kita dapat mengetahui keberadaan diri dan keberadaan yang lain. Mengetahui keberadaan berkaitan dengan mengetahui posisi yang lain sebagai entitas ditengah hamparan kosmos.
Dalam keseharian, kita sering bertanya kepada seorang kawan secara spontan; “kamu ada dimana?” kemudian terdengar jawaban; “aku disini” atau mungkin ” aku ada dikamar sebelah”.
Nah, jawaban itu sesungguhnya memiliki dua kehadiran tersirat; yakni posisi keruangan dimana ia berada, dan posisi kewaktuan; kapan ia berada.

Posisi keruangan;
Seorang fisikawan berkata: “dengan mengetahui panjang, lebar, dan tinggi suatu objek, kita sudah dapat mengethui posisi dari suatu benda tiga dimensi.’
Yang dimaksud statement itu adalah posisi suatu entitas dalam dimensi keruangan. Anda mengetahui gelas itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, volumenya sekian, berikut pula warnanya apa dan bahan dasarnya apa.
Pengetahuan posisi keruangan tersebut adalah informasi konstruktif/akumulasi atas kejelasan kategori-kategori entitas yang dimaksud dalam kesadaran kita.

Posisi kewaktuan
Kesadean kita mengetahui kehadiran atau keberadaan yang lain pada suatu petak waktu tertentu. Kita tahu ia berada disini saat ini atau kemarin bisa dengan akurasi hitungan waktunya.
Mengapakah demikian? Mungkin waktu pun adalah sebagian dari diri kita, yakni apa yang disebut waktu psikologis. Meskipun, waktu yang tertangkap (sebagai fenomenon) oleh kesadaran bukan semata psikologis, tetapi intuitif dan mungkin pula kognitif.
Dan kehadiran tidak lain adalah masuknya suatu eksistensi pada alam fenomenon yang lain sehingga terbukalah kejelasan posisi keruangan dan posisi kewaktuan (sebagai identitas) terhadap kesadaran yang lain.

Jogja, kamar Lanceng, 24 Mei 2007 (15:12 WIB)

2008-05-20T01:12:00.000-07:00

2008-05-10T22:14:00.000-07:00

2008-05-10T12:38:00.000-07:00

"cinta akan tetap memberikan kekuatan yang dahsyat, baik yang kesampaian ataupun tidak"
(Jakarta, 11 Mei 2008)

2008-05-07T08:17:00.000-07:00

"menjadi diri sendiri berarti berubah dengan cara kita sendiri"
(jakarta, mei 2008)

2008-05-07T08:14:00.000-07:00

"di Indonesia, umat islam adalah umat yang paling mementingkan diri sendiri. mereka lupa bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang membutuhkan sesuatu yang bernama kebenaran..."
(jakarta, mei 2008)

2008-05-07T08:08:00.000-07:00

"aku ingin hidup dengan keimanan yang mendalam, tapi tanpa agama. sebab agama adalah penyakit dari sistem sosial yang penuh dengan kecemasan yang aneh dan delusi yang datang dari ketidakmampuan mengatasi permasalahan-permasalahan realistis"
(jakarta, mei 2008)

2008-05-07T08:06:00.000-07:00

"kebenaran itu membebani manusia"
(jakarta, mei 2008)

Sebuah Ingatan untuk Chairil Anwar (1922-1949)

2008-04-27T11:11:00.000-07:00

AKU

Kalau sampai waktuku
Ku mau tak seorang kan merayu
Tidak juga kau

Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang

Biar peluru menembus kulitku
Ku tetap meradang, menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari, berlari
Hingga hilang pedih perih

Dan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi
(1943)

Saya yakin betul: puisi serius yang pertama kali saya baca waktu kecil adalah puisi karya satu-satunya penyair Indonesia yang patungnya dipajang di depan Monumen Nasional: Chairil Anwar. Bertemu dengan puisi-puisinya, tentu saja di sekolahan (SD). Saat itu sekitar tahun 1994-an. Saya lupa lagi, kelas berapa saya waktu itu. Puisinya yang saya kenal pertamakali adalah “Krawang-Bekasi”, setelah itu saya kenal juga dengan puisi “Dipenogoro”.
Perasaan saya terhadap puisi Chairil saat itu memang bukan kekaguman, sebab bagaimana anak kecil seperti saya tahu puisi? Tapi naluri saya cukup dapat menangkap sesuatu yang lain pada karya itu; hening dan kelam. Hampir tak dapat dilukiskan. Sebuah suasana lain dan baru yang berporos pada sesuatu yang sama dari yang disajikan oleh bacaan-bacaan saya umumnya pada masa itu; cinta bangsa, cinta Indonesia. Majalah anak “Si Kuncung”, novel-novel anak dan remaja keluaran Balai Pustaka semacam “Anak-anak Laut”, “Anak Laut Kembali Ke Laut”, cerita-cerita pahlawan, dan masih banyak lagi bacaan semacam itu yang rata-rata saya curi dari perpustakaan SD.
Bila bacaan-bacaan itu menanamkan rasa cinta Indonesia dalam nuansa bahasa yang akrab dengan dunia anak-anak, maka kehadiran aura puisi Chairil adalah penanda tertentu dari waktu “perasaan zaman” saya untuk masa yang akan datang. Jadi ia memang futuristik, setidaknya saya merasakannya dalam sejarah pribadi saya sendiri. Dan saya kira bukan tanpa maksud pula bahwa karya-karya Chairil dimasukan ke dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia waktu SD dulu.
Menginjak masa SMP, karya-karya Chairil yang saya kenal selanjutnya adalah puisi “Aku”. Meski samar, namun sempat terbetik keheranan dalam benak saya; bagaimana mungkin ada orang yang demikian jujur dan lugas (atau mungkin bangga) mengaku dirinya “binatang jalang”, apalagi “dari kumpulannya yang terbuang”. Kata-kata “jalang” dan semacamnya adalah hal yang saya pikir tabu atau kurang sopan. Tentu saja, sebab saya terdidik di dalam ruang masyarakat sunda yang penuh dengan tata norma moral yang lumayan ketat. Meski demikian, saya agak mengerti juga bahwa itu metafora atau konotasi. Nah, momen mengenal metafora itu mau tidak mau menciptakan kontradiksi tertentu dengan ingatan didikan normatif dalam benak saya.
Maka saya mulai menilai bahwa Chairil ini orang yang aneh, yang kontroversial terhadap karakter bangsa Indonesia yang konon memuja adat dan pakem norma itu.
Tapi anehnya lagi, kok bisa ya orang yang aneh macam ini karyanya dijadikan kanon dalam kesusasteraan nasional negara kita ini? Apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkinkah Chairil memang—seperti yang sering diungkapkan Kahlil Gibran tentang puisi dan penyairnya—telah melampaui zamannya?
Sebab mungkin nilai neologis dari sebuah puisi erat kaitannya dengan watak sintesa budaya yang puisi itu sendiri. Para kritikus sastra kawakan bilang, dalam puisi Chairil terdapat guratan dari watak rasionalisme Barat, juga memiliki kecenderungan watak eksistensialistik. Di tangan Chairil, bahasa dan sastra Indonesia menemukan jeda kedewasaannya dengan membaca karakter budaya lain, yakni Barat tadi.
Dan dalam kontkes yang paling sederhana, watak khas puisi Chairil yang terbilang baru dan agak “nyeleneh” itu menyimpan isyarat tersendiri yang tentunya merupakan suatu kontribusi bagi pertumbuhan kepribadian manusia-manusia Indonesia.
Tapi saya tidak tahu dengan pasti apa sebenarnya yang dibaca dengan cermat oleh Chairil dari dunia Barat. Yang saya rasakan, puisinya justru mencandra ke dalam “sesuatu bernama Indonesia” dengan suatu semangat baru yang sarat dengan harapan eksistensial yang resah, kelam namun juga jujur dan melegakan.
Maka saat duduk di SMA, saya bertemu dengan novel “Kepundan”—entah siapa pengarangnya—yang saat itu dimuat bersambung di harian Republika, saya mulai tahu apa yang disebut “cara pandang” dan “kekuatan individu”. Dalam novel itu diceritakan seorang tokoh siswa SMA bernama Ivan Illich yang menentang gurunya yang menuduh bahwa puisi “Aku” Chairil Anwar adalah puisi yang jelek, terutama untuk kalangan pemuda lantaran semangat individualistiknya yang bisa membuat para pemuda menjadi a-sosial. Maka sang tokoh pun maju ke depan kelas seraya membacakan puisi “Aku” itu dengan suatu deklamasi yang “beda” dan elegan serta kemudian bertanya secara retoris kepada gurunya “nah, dimana letak nilai individualistiknya?”.
Jadi watak individualitas apa yang sesunguhnya yang dihembuskan oleh nafas puisi Chairil itu?
Entah mengapa saya tiba-tiba teringat pada konsep individu pada zaman romantik Eropa, yakni individu sebagai subjek yang memiliki suatu universalitas di dalam dirinya. Individu yang “menyemesta”, sehingga dirinya mampu menjadi pucuk dari kehidupan komunitas sosialnya.
Dan untuk periode hidup saya yang sekarang, saya ingin memiliki semangat dan keteguhan seperti itu. Meski mungkin saya barulah sekedar “pelajar puisi”. Dan saya yakin, tidak mustahil ruh puisi semacam itu bisa hadir dan tumbuh dalam sejarah hidup saya. Puisi yang tidak harus dengan kata-kata tentunya.

(Jakarta, 28 April 2008)

Integrasi Teori Relativitas dan Teori Kuantum (Sebuah Asumsi Filosofis)

2008-04-24T00:12:00.000-07:00

***

Bismillahirrahmanirrahiiim:
Saya ingin mendefinisikan teori relativitas (Einsteinian) dari sudut pandang ontologi makro; ada beberapa poin penting yang harus dicatat:
[1]. pertama, relativitas merupakan sebuah hukum alam (sunatullah) pada tataran lapis realitas yang paling luar, yakni realitas empirik. Misalkan hukum “gerak bersifat relatif” didasarkan pada kenyataan empirik bahwa keberlangsungan gerak sebuah benda merupakan “produk” atau konsekuensi logis dari interaksi antara benda yang bergerak itu dengan entitas-entitas lainya.
[2]. Berdasarkan kenyataan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa hukum relativitas sebuah benda terkait dengan prinsip kausalitas. Sebuah entitas memiliki potensialitas yang inheren didalamnya untuk berbagai kemungkinan transformasi wujud dalam tatanan gerak becoming (menjadi). Potensialitas ini bersifat eksklusif, dalam artian ia berlaku untuk proses-proses transfigurasi forma bagi dirinya sendiri. Selain itu potensialitas ini bersifat inklusif, yang dicirikan dengan adanya “keterbukaan”potensi suatu entitas untuk melakukan korespondensi dengan entitas lain yang kemudian menghasilkan transfigurasi wujud yang baru yang dihasilkan dari interaksi keduanya.
[3]. Realitas keberadaan sebuah entitas bisa dianalisis berdasarkan proses-proses kausasi yang melatar belakanginya. Misalkan, Anda melihat sebuah kursi; terbayang di benak anda proses-proses yang menyebabkan kursi itu berada (bukan being) dan menampakan diri dengan identitas eksistensialnya (becoming); proses penebangan kayunya, konstruksi, pengukiran, pengecatan, dsb. Jelas sekali terlihat ada transfigurasi wujud dari sebongkah kayu jati menjadi kursi. Proses pembuatan kursi tersebut dipengaruhi, dilatarbelakangi oleh berbagai macam campur tangan; kehendak manusia, dsb. Lain lagi seandainya manusia berkehendak menjadikan sebongkah kayu itu menjadi benda lain. Inilah yang saya maksud reativitas dalam proses becoming.(relativity in becoming process)
[4]. Kesalingterkaitan eksistensi (sekaligus aksiden dan potensialitasnya) dalam interaksi antar entitas di alam semesta ini secara general menghasilkan sebuah stuktur kausalitas general yang didalamnya mengandung kausalisasi yang bersifat majemuk. Kausasi struktural tersebut mengandung hierarki kausa (dalam prinsip kausasi Aristotelian) ; kausa material, kausa efisien, kausa formal, dan kausa final. Distingsi kausa ini berdasarkan pada kenyataan bentuk struktural forma (multi-aksiden) yang menyusun \sebuah entitas (material).
Struktur kausasi tersebut pola yang mengatur benda-benda dalam proses becoming yang secara potensial “tak-terbatas (ad infinitum)”.
Saya simpulkan bahwa; hukum relativitas berkorelasi dengan hukum kausasi struktural.

Loncatan di realitas sub-atomik; Prinsip Quantum.
Peristiwa-peristiwa kausasi dalam realitas empirik bukanlah sebuah keniscayaan final. Berbagai entitas plural hasil proses kausasi tersebut memang memiliki kapabilitas untuk epistemologi sains; accountable dan verrificable. Artinya keberadaan dan pososi empirik entitas tersebut dapat dihitung, diverifikasi (secara empiris) yang selanjutnya melahirkan hukum realitas a priori yang mempunyai reliabilitas sebagai tolok-ukur “kebenaran”.
Sejauh ini tak ada masalah dalam penjabaran dan pengukuran realitas empirik berdasarkan berbagai ilmu; fisika, geometri, kimia, biologi dll. Tapi kemudian perjalanan keilmuan alam itu sendiri –dengan berbagi infrastruktur riset yang makin canggih--makin mendekati alam pasca-empirik, realitas ini lazim diistilahkan dengan alam sub-atomik. Di alam inilah, berbagai keajaiban yang semula tak diperhitungkan oleh prinsip-prinsip pengukuran realitas empirik luar terjadi. Bahkan prinsip-prinsip ‘mekanika organik’ sub-atomik tampak membuat peristiwa-peristiwa empirik seperti sebuah ilusi saja.
Ini titik awal kelahiran teori kuantum;
[1]. Sebuah entitas/ benda struktur fundamental fisiknya terdiri dari aneka ragam formula atom . proses tansfigurasi dan transformasi wujud entitas tersebut terjadi dengan mengindikasikan adanya perubahan tertentu dalam struktur atau formula atom-atom entitas tersebut.selanjutnya perubahan ini berimplikasi pula pada struktur kimiawi maupun biologis entitas tersebut.
[2]. Perubahan sebuah entitas dalam kenyataan realitas sub-atomik bukanlah hasil kausasi struktural sebagaimana yang kita fahami dalam pandangan kita di dunia empirik. [Dalam dunia empirik kausa-kausa yang mempengaruhi entitas didasarkan pada interaksi fisis].
[3]. Heissenberg, seorang pakar kosmologi Jerman pernah mempostulasikan “prinsip ketidak pastian “ dalam laju gerak sebuah benda, proses transformasi sebuah entitas atomik bukanlah dilatar belakangi oleh sebab keberadaan sebuah entitas lain, ia sepenuh-penuhnya tergantung pada energi yang “gaib” yang berada di ‘belakang’ entitas-entitas atomik itu. Dengan kata lain yang menjadi penyebab (kausa) bagi transformasi sebuah entitas adalah kausa yang berwujud metafisis-energetik.
[4]. Maka, apakah kausa final dari seluruh proses kausasi ini jika bukan energi metafisis tersebut? [Dalam pandangan saya], inilah kausa final dari setiap peristiwa fisika apapun. Oleh karena itu terlihat secara jelas bahwa kausa final (energi metafisis) tadi selalu hadir dalam setiap proses transformasi wujud. Dengan kata lain, keberadaan entitas lain dalam hubunganya dengan entitas yang mengalami transformasi tadi hanyalah berperan sebagai lokus kehadiran kausa final yang energetik-metafisis.
[Inilah pokok pemikiran filsafat Islam yang termanifestasi dalam konsep emanasi-illuminasi integralnya.]. sebuah entitas yang dari persfektif empiris dipandang sebagai kausa material (berderajat kualitas keberadaan paling rendah), juga bisa tersambung dengan kausa final-metafisis tanpa terhalangi oleh “birokrasi” struktural dalam hierarki kausa lain di belakangnya. Sebab kausa final-metafisisi selalu hadir dicelah-celah alam semesta yang terbukti secara mikroskopik ternya bersifat “koloid”ii.

Kesimpulan:
Tetapi kemudian kejadian nyata dari proses kausasi material di dunia empirik sebagaimana yang telah dibuktikan oleh sains-sains empiris memang tak dapat dinafikan, bahkan sebaliknya; ia memang benar (pada tingkatnya kebenaran yang sesuai dengan jenjang realitasnya sendiri dan semesta kemaknaan yang ada pada lingkup realitas itu).
Realitas integral terdiri dari hierarki majemuk realitas plural didalamnya yang bersifat sinergis dan interdependen. Sebuah diktum, postulat, proposisi kebenaran mempunyai wilayah realitas dan semesta kemaknaanya masing-masing. Hukum relativitas, kausasi struktural adalah benar, dalam artian ada dan dapat diterapkan dalam ruang lingkup realitasnya.
Tetapi tentunya masing-masing hukum-hukum itu tidak dapat berdiri sendiri, dalam memahami realitas secara holistik, kesadaran manusia senantiasa mencari nilai-nilai semesta kemaknaan yang lebih tinggi. Setelah tuntas dalam memahami hukum-hukum empirik, manusia masuk pada semesta kesadaran yang lebih tinggi. Inilah yang disebut trnsformasi kesadaran manusia terhadap semesta. Semesta atau makrokosmos sendiri merupakan sebuah universum ayat-ayat kauniyah yang berjenjang-jenjang sesuai dengan makna yang direpresentasikanya.
Semakin dalam manusia memahami realitas, semesta semakin menunjukan hal-hal lain di balik dirinya. Pencarian makna dan nilai yang kontinyu terhadap realitas yang berjenjang-jenjang (hierarkis) pada akhirnya akan menghasilkan kesadaran yang utuh akan kemanunggalan Esensial di balik semesta kemaknaan yang direpresentasikan masing-masing realitas itu. Selanjutnya amat sederhana; kemanakah kesadaran kita kembali selain pada unifikasi total terhadap Yang Maha Benar dan Tunggal/Esa itu?
Inilah salah satu prinsip paradigma integral dalam memandang dan membaca realitas. Lalu, pertanyanya kini; setelah sampai di hukum kuantum, apa kelanjutan dari penemuan realitas integral selanjutnya? Kita tak boleh menunggu, kita-lah yang bertugas mencarinya. Wallaahua’lambishawwaaab.

(Pesantren KUTUB, 16 April 2006 14:13 p.m WIB)

i) Dalam hal ini saya memberikan batasan definisi kausa final-metafisis dalam hal alasan keberadaan (rasion d’etre)dan hubungan fungsionalitasnya dengan entitas-entitas makrokosmos yang lain. Jadi istilah “final” ini saya anggap (yakini) bukan final dalam lingkup semesta makna transensden-teologis karena hal itu berarti ekuivalen dengan Kausa Prima yang berarti Allah itu sendiri. Kausa Prima hanya pantas untuk Allah Yang Maha Takterbayangkan. Bukankah tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan energi bagaimanapun ragamnya?
ii) Ini didasarkan hasil hasil penelitian bahwa tidak sesuatu entitas material apapun yang sepenuhnya padat materi sebagaimana yang kita rasakan oleh indera. Bukankah materi sendiri secara fundamental terdiri dari trilogi atom yang saling berjauhan satu sama lain? Adanya jarak yang memisahkan antar atom-elektron-bahkan sampai pada tataran entitas sub-atomik quark, menyiratkan bahwa alam semesta memilki pintu-pintu iluminatif terhadap realitas yang lebih tinggi darinya/ supra- kosmos.

Kesembuhan

2008-04-24T00:10:00.000-07:00

sudah lama
kita mencoba bunuh diri
dalam parodi
dalam jeratan mimpi buruk
dalam tawa dan duka yang sia-sia
juga dalam cinta yang tergesa

jangan lagi sia-siakan
sepasang sayap hijau
yang akan membawa kita
keluar dari jurang curam itu
terbanglah
ke langit tak bertepi
dan saksikanlah keajaiban:
bagaimana
mendung moksa menjadi hujan
bagaimana nafas pohonan mengalir teratur di setiap musim
bagaimana senja menggigil
lalu padam pada tubuh malam
yang akan mengkhirinya dengan mimpi
yang nyata
pada dini hari

sampai akhirnya,
pada bentangan
hari esok
tiap kehadiran
terbaca oleh pintu dan halaman

(jogjakarta, mei 2007)

dunia bayangan

2008-04-24T00:08:00.000-07:00

bayangan benda-benda bersetubuh
hingga menjadi dunia tak tersentuh.
Di sudut itu
sebuah peta riuh oleh nama-nama
dan tanda seru yang tak kenal isyarat waktu
kujawab dengan sebilah tanda tanya
yang gelisah dan terbakar

telah tiba waktunya
mata angin menunjukan arah yang rahasia
aku memegang kunci dari pintu yang sama sekali tak kukenali
sebuah kata adalah mantra
pembuka dunia;
memanggil musim dan pancaroba
serta perubahan skala peta

namun dunia bayangan itu tak bergeming
ia merekam kehadiran bayangan-bayangan baru lewat mata kasatnya

sebuah kata adalah mantra
terwariskan melalui lisan yang menyembunyikan
hasrat membunuh

dinding-dinding retak
mempersilahkan bayangan maut datang
menikamku tiba-tiba dengan pisaunya yang halus dan tumpul

lalu
aku hadir pada sepetak tanah
menjelmakan diri sebagai nafas bumi
membelai akar-akar
serta daun-daun kering nan renta
dan jawaban matahari hanyalah berupa bayangan dari benda-benda yang kukenali

tanda Tanya yang kusangka milikku itu
ternyata ia hanyalah tunas
sebatang pohon baru
setia menunggu musim-musim lain yang perih………

(jogjakarta, april 2007)

Menyelami Makna Keseimbangan Sejarah

2008-04-24T00:05:00.000-07:00

***

Jika kita baca sejarah berbagai peradaban dan kebudayaan manusia di muka bumi ini, niscaya takkan pernah luput dari yang namanya tragedi, ketimpangan, bercak darah, perang, kudeta, penjajahan, diskriminasi, perbudakan dan lain semacamnya yang pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai ketimpangan sejarah (disequiblirium history).
Momen-momen sejarah bukan sebuah peristiwa bentukan ruang dan waktu yang datang begitu saja dan dengan demikian kita menerimanya begitu saja dengan pasrah. Sejarah adalah harapan manusia akan realitas. Sejarah adalah manifestasi kesadaran waktu (consciusness of time) manusia yang membentang dari masa lalu hingga menjangkau ke takterhinggaan kemungkinanan di masadepan. kedua sisi itu bertemu disini, di waktu sekarang. Dan apakah yang menentukan bentuk sejarah di masa depan selain harapan-harapan, keinginan, bahkan nafsu-ambisi umat manusia yang saling bergulat-berkejaran pada masa sekarang?
Ideologi, culture mainstream, agama (sisi eksoteriknya) power/kekuasaan, imagologi kolektif adalah contoh-contoh dari sekian banyak bentuk varian 'motivasi kreatif' pembentuk sejarah.
Dialektika, tindih-menindih antar berbagi varian sejarah tak terelakan sebab manusia kemudian tak bisa terlepas dari rasa ingin berkuasa (will to power) terhadap manusia lain. Sebuah ideologi ataupun cita-cita masa depan (futuristic dream) yang pada mulanya timbul dari seseorang menyebar pada fikiran manusia lain yang menjadikan mereka berkumpul dalam satu komunitas. Komunitas-komunitas tersebut tercipta demikian banyak sehingga umat manusia yang hidup di satu tempat; Planet Bumi menjadi terkotak-kotak dalam ekslusivisme ideologi.
Tapi selalu saja tragedi sial itu terulang; ketika laju kebebasan sejarah mulai dikendalikan oleh sebentuk rezim ideologi yang berhasil mendominasi suatu wilayah kebudayaan, entah itu negara, kerajaan, kesultanan ataupun yang lainya.
Dalam sejarah yang timpang, selalu terdapat bipolaritas ektrim; borjuis-proletar, maskulin-feminim, patriarki-matriarki, rezim-minoritas, raja-budak, agama-ilmu, gereja-non-gereja, kapitalisme-sosialisme, dan masih banyak lagi.
Padahal sejatinya, setiap manusia memiliki hak yang sam untuk menentukan masa depan. Setiap jiwa memiliki hak yang sama untuk mengukir sejarah. dan karena nafsu dan keserakahan segolongan orang itulah maka terjadi berbagai tragedi dan ketimpangan sejarah. Dalam kasus sejarah diskriminasi wanita contohnya, ideologi maskulinisme yang mendapatkan legitimasi dari rezim kekuasaan pada akhirnya akan meluas menjadi mainstream kultural yang membuat diskriminasi itu tamnpak seolah-olah bukan perbuatan dosa lagi.
Dalam bahasanya Richard Brodie, seorang programer sekaligus ahli memetika, hal itu disebut sebagi penularan virus akal budi melalui meme (informasi substansial dalam otak), yang membuat seorang bertindak bukan berdasarkan penalaran kritis dan berdasar pada akal budi yang sehat, melainkan berdasarkan tolok-ukur perilaku kolektif yang mengungkungnya; imagologi.
Dan modernisme merupakan wajah sejarah manusia yang paling timpang yang pernah kita (generasi sekarang) rasakan secara langsung. Dengan modus-modus kolonialisme yang kasat mata. Maka kelak, kebangkitan era posmodernisme ini akan dicatat sebagai sebuah ledakan sejarah (explotion of history) yang bersumber dari kemuakan terhadap pembentukan sejarah satu dimensi (one dimentional history) yang merupakan salah satu proyek terbesar dalam agenda politik modernisme.
Maka pluralisme, atau tepatnya keterbukaaan, rasa legowo terhadap keaneka ragaman adalah salah satu kunci melepaskan diri dari kebuntuan peradaban dan sejarah satu dimensi. Namun, cukupkah pluralisme sebagai satu-satunya solusi?

Profetisme sebagai Paradigma Sejarah

aku ingin
meletakkan sekuntum sajak
di makam Nabi
supaya sejarah menjadi jinak
dan mengirim sepasang merpati
--Kuntowijoyo ( Daun Ma'rifat, Ma'rifat Daun 1.3,1995)

Ada nuansa kerinduan eskatologis dalam puisi yang ditulis budayawan Kuntowijoyo (alm). Kerinduan akan terciptanya keseimbangan sejarah atau sejarah yang seimbang (equlibrium/ harmonic history).
Kerinduan tersebut secara simbolik dilukiskan pada bait kedua: supaya sejarah menjadi jinak/ dan mengirim sepasang merpati/.assosiasi merpati mengacu pada simbol kearifan, toleransi, cinta dan kasih sayang serta harmonitas antara segenap umat manusia sebagai pelaku sejarah. Dan dengan sendirinya cinta-kasih sayang dan kearifan menjadi kebutuhan mutlak dalam mengenal pluralitas dimensi kemanusiaan.
Namun, pada bait pertama terasa ada sebuah penegasan dari sisi lain; profetisme. Aku ingin/ meletakan sekuntum sajak/ di makam Nabi/. Secara implicit ini barangkali merupakan imperasi yang lebih tertuju pada proses penciptaan sejarah yang tengah dipahat oleh peradaban dan kebudayaan kita saat ini. ‘Sekuntum sajak’ adalah metafor dari produk peradaban atau produk kebudayaan lain yang diletakkan dimakam Nabi.
Apakah artinya itu? tentu saja bukan berarti kreatifitas kebudayaaan kita harus ‘dibunuh’ dengan aturan normatif keagamaan yang kadang direduksi sehingga bersifat restriktif dan rigid, makam Nabi merupakan simbol dari spirit profetisme, spirit nubuwwah yang bergandengan erat dengan nilai-nilai ilahiah.
Mengapa nilai ilahiah? Sudah banyak para pemikir yang sadar akan pentingnya keseimbangan sejarah, walhasil untuk mewujudkanya mereka membikin antitesis terhadap nilai-nilai mainstream yang mapan yang segera diprogramkan untuk implementasi kebudayaan secara kolosal. Contohnya Karl Marx pada Abad Pertengahan, melihat ketimpangan peradaban yang didominasi oleh kapitalisme maka dengan segera ia membangun tesis tentang ‘masyarakat tanpa kelas’, ‘diktatur proletar’; dsb. Namun terbukti bahwa usahanya kandas dan gagal.
Kegagalan Marx(isme) dalam membangun harmonitas sejarah bukan hanya difaktori oleh masuknya unsur politik-egosentris serta pragmatisme pada ranah praksisnya, melainkan karena ide Marx sendiri tentang ‘masyarakat tanpa kelas’ adalah faham yang ekstrim sehingga bertentangan dengan sunatullah, bertentangan dengan ‘hukum alam’.
Sesuatu yang ekstrim tidak bisa disembuhkan dengan yang ekstrim lagi. Maka profetisme merupakan pilih tepat bagi umat manusia, siapapun yang mendambakan universalitas cinta dalam membangun sejarahnya. Tanpa universalitas cinta ideologi pluralisme tak akan kekal. Sebab, perlu keluasan batin dalam mengayomi dan memahami perbedaan sesama, agar toleransi itu sendiri kekal dan istiqamah.

(Jogjakarta 2006)

Kisah Pendusta

2008-04-24T00:03:00.000-07:00

inilah nikmat berdusta pada nasib sendiri;
kelelawar yang lupa tidur
mimpi buruk melipat-lipat ingatan
seinci demi seinci
kudapati hasrat dan berahi membeku
pada mimik yang wagu

kututupi tubuh dengan
pakaian yang dijahit dengan cerita bualan indah
seperti dongeng-dongeng tahayul pada lipatan pantat sejarah

melayari meja-meja pertemuan
sambil tak lupa menyalakan dupa
seharum aroma ludah
terukir sudah cerita indah tentang kenangan yang tak pernah terjadi
aku berharap gerak waktu di ruang pesta ini
dapat meliuk sekehendak lidahku

pekak nasib pesing
memahat kalimat pada
aroma kakus
menjadikannya paragraf sepadat tumpukan sampah yang
selamanya takkan sempat didaur ulang

aku menemukan untaian
dusta lain merusak dusta yang telah menjadi sebagian hidupku

sungguh sial, kudapati tiba-tiba
tangan waktu yang halus
menjelma cakar,
merobek semua jahitan pada pakaianku
dan kisah-kisah mulai tersibak oleh teka-teki tak terpecahkan

lidahku telah belati
dusta yang dulu madu
kini empedu

(jogjakarta, 04 april 2007)

si tuli dan sebilah gitar dalam labirin partitur

2008-04-24T00:00:00.000-07:00

perlahan kau raih gitar itu. usang dan berdebu. Berbulan-bulan tak kau mainkan, hanya kau peram di sudut gudang belakang

“sejak ketulian menguasai hidupku, kulihat
lagu-lagu yang pernah kumainkan melambaikan tangan lewat gemanya yang tersisa pada ceruk lembah dan halaman rumah”

kini gitar itu tampak beku. Pada tubuhnya masih tertinggal aroma pohon dari mana ia terlahir. Ia menatapmu dengan nada-nada tak kentara. Dan kau mulai menerjemahkan isyaratnya lewat pendengaran yang sepi.
Kau petik satu senar. Dua senar. Tiga senar. Lima senar. ternyata jemarimu belum lupa pada nada-nada yang dulu amat mengenalinya.
Senar pertama. Senar kedua. Senar ketiga. Kelima. Nada-nada melonjak gembira. Muntah ke dalam arus hening. Gema musik deras seperti hujan dalam tabung gitar itu. Mengalir ke dinding-dinding gudang. Tembus ke setiap benda yang tak bertelinga.
Alunan lagu bergerak selambat waktu menunggu sesuatu yang takkan pernah tiba. Tiap patahan nada menyaksikan pendengaranmu yang lumpuh mereguk dirinya dengan haus. Nada-nada itu begitu asing, bukan? Padahal dulu kau menyangkanya sebagai milikmu yang utuh. Dan kini ia begitu dekat dan tak tersentuh. Pada tubuhmu, urat-urat kebas dan beku, menanti jilatan hangat musik pada kesedihan yang dingin.
perlahan hari tenggelam ke dalam lagu duka. Labirin dunia; partitur waktu yang bernyanyi dengan nada-nada masa lalu dan masa depan yang luka.

ketulianmu telah mengenali musik yang paling nyata.

(jogjakarta, April 2007)

Musik Semesta, Musik Manusia, Musik Kata

2008-04-23T23:56:00.000-07:00

***

Dapatkah anda bayangkan semesta ini bisa hidup dengan tiada bergerak? Jika tatasurya berhenti bergerak, takkan ada pergantian siang-malam di planet bumi. Jika seluruh atom-atom, partikel-partikel, quark-quark di alam semesta berhenti bergerak, dapat dipastikan bahwa kehidupan ini akan berakhir. Diam merupakan keheningan absolut, sementara diam-nya manusia adalah diam yang semu, 'pseudo-silent'. Diam merupakan suatu kemustahilan bagi yang namanya mahluk hidup: ketika anda duduk di taman rumah dengan pandangan menerawang pada suatu sore, mungkin ada yang mengatakan anda sedang berdiam diri, padahal anda tahu dibalik diam termenung, jantung anda tengah berdebur dengan kencang menunggu kedatangan sang kekasih.
Tidak ada yang sungguh-sungguh bisa diam, kecuali Tuhan Sang Maha Hening.
Kehidupan manusia dan semesta tak bisa dipisahkan dari gerak. Gerak merupakan uotput dari sinergi ruang dan waktu. Ruang dan waktu bergerak berkelindan, mengembangkan dirinya sebagai manifestasi sunatullah yang diperuntukkan bagi manusia. Gerakan-gerakan alam semesta memiliki pola ritme yang musikal-dinamis. Alam semesta hidup dengan irama dan musik.
Ketergelitikan dan kegemaran terhadap irama musik merupakan fitrah yang inheren dalam kesadaran estetis (sense of aesthetics) manusia. Ini tidak heran mengingat bahwa manusia merupakan entitas bagian dari alam semesta yang berkesadaran, bahkan semenjaka manusia turun ke alam semesta ini, fitrah estetik-musikal ini sudah ada secara primordial.
Ceritanya begini; pada waktu di azali (alam pra-dunia) Tuhan menitahkan ruh untuk masuk pada jasad manusia, namun ruh malah mbandel menolak titah itu, maka kemudian Tuhan sigap cari akal;disuruhnya para malaikat menyanyi dan memainkan musik. Tanpa dinyana, si ruh terlena dan mabuk mendegar merdunya lagu yang dinyanyikan para malaikat, kesempatan ini dimanfaatkan Tuhan untuk segera 'menjebloskan' ruh kedalam jasad (tubuh biologis) yang saat ini kita diami.
Makanya, sampai saat ini belum pernah ada sejarah kebudayaan manusia zaman apapun yang tidak ada catatan tentang peradaban musiknya. Tak ada manusia yang tak menyukai musik.. Manusia memilki ketertarikan akan musik-musik yang tersebar di alam; lantunan batang bambu yang tertiup angin, kericik sungai, kicau burung. Kesemuanya itu menyatu dalam harmoni. Dan konon kabarnya Al Farabi, (seorang ilmuwan Muslim yang terkenal kecerdasan matematisnya) adalah orang yang pertama kali mampu merumuskan pola-pola dasar dari berbagai macam variasi komposisi bunyi.
Musik merupakan representasi dari irama hidup, dari gerak semesta maupun jiwa-jiwa manusia. Musik ada dimanapun, di setiap sudut hidup; musik adalah kehidupan itu sendiri. Musik ada dalam setiap jenjang realitas; musik ada di alam materiil, musik hadir pula di alam supra-materiil, meskipun pada hakekatnya musik hanya ada Satu. Transfigurasi wujudnya- lah yang membuat kehadiranya menjadi berbeda di setiap kondisi dan realitas kesadaran yang berbeda pula.

Musik Semesta di Jiwa Manusia
Sang guru besar sufi dari India, Hazrat Inayat Khan mengatakan bahwa masing masing nada dalam musik memiliki kertersambungan secara mistis dengan berbagai entitas alam semesta; setiap nada mewakili satu tipe gerak-ritmis suatu planet atau benda angkasa luar lainya. Jadi jika anda memainkan musik yang tentunya memvariasikan banyak nada, anda sedang melakukan kombinasi tarian dari masing-masing planet ; anda (disadari atau tidak) tegah menyambungkan rasa dengan dengan segenap penghuni jagat raya; anda menjadi penyalur ekspresi dari kesadaran semesta!
Dan sabda Hazrat Inayat Khan ini rupanya bukan ‘idletalk’, omong kosong atau spekulasi metafisis belaka. Pada mulanya, secara teleskopis kita melihat alam semesta sebagai hamparan langit yang ditaburi bintang gemintang. Namun penelitian kosmologi mutakhir mengatakan bahwa jika dilihat secara mikroskopik-subatomis, keseluruhan alam semesta ini terlihat seperti rangkaian senar-senar (super-strings) yang berjalin kelindan satu sama lain secara kompleks. Langit yang selama ini kita lihat sebagai kekosongan, ternyata jika dilihat secara mendalam terdiri dari bebagai partikel-partikel mini juga, hanya saja kerapatan massanya yang berbeda dengan karaketer entitas partikular yang ada di bumi atau di tempat lain.
Satu senar merupakan rangkaian homogen entitas subatomik. Senar ini memanjang dari ujung semesta yang satu ke ujung semesta yang lain, menghubungkan setiap macam elemen wujud yang memiliki karakteristik fundamental sama. Sementara senar yang lain merangkaikan wujud entitas yang lain pula.
Ambil salah satu contoh, misalkan elemen besi yang ada di kursi, di meja atau di telepon genggam, jika dilihat berdasarkan kenyataan subatomik, akan terlihat satu elemen besi di masing-masing benda tadi terangkai dalam suatu jalur energi, dan jalur energi itu tak lain dari wujud senar semesta. Analogi ini berlaku pula bagi elemen-elemen kesadaran manusia.
"Hati manusia adalah satu" tulis novelis Brazil, Paulo Coelho dalam novel masterpiece-ya Sang Alkemis. Adagium menyiratkan akan adanya kesatuan nilai-nilai universal di hati (nurani) setiap manusia.

Puisi : Musik Kata-kata
Jika irama-irama dalam jiwa manusia mengalami transfigurasi wujud dengan sebuah daya dorong ajaib berupa energi kreatif; dikomposisiskan sedemikian rupa, sehingga lahirlah nyanyian atau lagu, maka demikian pula halnya dengan puisi.
Puisi merupakan sebentuk komposisi bahasa hasil peraduan kompleks antara makna-makna capaian kontemplasi nalar dengan musikalitas jiwa. Musikalitas dalam puisi bisa menjadi suatau jalan yang efektif dalam sambung rasa sang penyair dengan pembacanya dimana ini akan menyebebakan efek-efek psikologis tertentu ketika si pembacan dihantarkan pada suatu arasy makna.
Musikalitas bahasa puisi sanggup menukik kesadaran pembaca sampai pada suasana epistemologis dimana lapis-lapis realitas yang selama ini tersembunyi mencapai titik terang.
Hal ini barangkali disadari para ulama Timur Tengah klasik seperti Al-ghazali, Al Junaid ketika mereka menulis kitab kuning dengan menggunakan kemampuan sastrawinya. Bahkan disana-sini terlihat dinukilkan banyak syi’ir yang kesemuanya dilakukan demi menyentuh human interest pembaca lewat kepekaan emosinya.
Marilah kita simak sebuah agadium populer: pada mulanya bunyi, lahirlah musik/ pada mulanya dzarrah lahirlah semesta/ pada mulanya kata lahirlah………

(Jogjakarta, 2006)

Nyanyian Kurusetra

2008-04-23T23:53:00.000-07:00

-sebuah variasi untuk film “Revolver”

di padang kurusetra
gaung gemuruh peperangan
berdenyut ke setiap sudut
matahari telah dinyalakan
amarah telah dinyalakan

kuraih pedangku yang
tajam diasah waktu
angin menghembuskan isyarat kematian yang
senantiasa mengendusi urat-urat
siapapun yang hidup,
ajal yang selalu tak peduli siapa prajurit siapa panglima
"musuh terhebat bersembunyi di tempat yang tak kau duga"

pedang beradu dengan pedang
berdenting
serupa petikan harpa
dalam lagu cinta
perisai bertemu perisai
saling menjilat dengan rasa takut terluka

kuhunus pedangku
yang tajam diasah waktu
kusongsong engkau musuhku, kesombonganku
"satu-satunya jalan menjadi pintar adalah menjadi lawan yang lebih pintar"

karena
perang dan damai bukanlah pilihan
aku menggemakan nyanyian keduanya pada setiap sudut jiwaku
"tidak ada perang yang terhindarkan, hanya tertunda untuk keuntungan musuh"

berjudi dengan nasib sendiri
di tengah lautan topeng
dimana tertanam kebebasan berganti-ganti diri
"semakin hebat permainan, semakin hebat musuhnya"

pemenang dalam setiap peperangan
adalah mereka
yang setia membawa kedamaian dalam hatinya

jogjakarta, januari 2007

Sebuah Jalan di Pagi yang Panjang

2008-04-23T23:52:00.000-07:00

jalan ini
selalu basah oleh embun yang merincik dari daun-daun
atau sisa hujan semalaman

dan jika telah tuntas kau kenali semua nama bunga
yang perlu kau kenali

jika telah cukup kau penuhi kendimu
dengan air sejuk di kolam tepian itu

rasakan,
segalanya berdenyut dalam jantungmu
dan biarkan jantungmu memberi denyut
bagi segala sesuatu

Jogjakarta, November 2006

Bahasa Gaul, Budaya Kuis dan Rejuvenasi Kebahasaan Kita

2008-04-23T23:49:00.000-07:00

***

Sebagai salah satu modus sekaligus aset kebudayaan, bahasa tidak pernah lepas dari problematika kebudayaan yang terjadi di luar sekaligus melatarbelakangi sistem bahasa itu sendiri. Bahasa adalah cermin budaya, jadi problema apapun yang terjadi pada kebudayaan dan mengakibatkan perubahan signifikan di dalamnya, secara otomatis akan terlihat pada tubuh bahasa. Bahasa memiliki keterpautan erat dengan yang di luar bahasa.
Vitalitas bahasa termanifestasikan secara nyata dalam kehidupan sosial bahasa itu. Dalam dinamika masyarakat. Dalam penggunaan secara kolosal-lah fungsionalitas bahasa menjadi maksimal. Sebagai suatu sistem tanda yang lahir dari daya cipta karsa akal budi manusia, bahasa pun menjadi sebuah dunia yang terbuka untuk pelbagai macam aktifitas reflektif, diagnostik dan evaluasi terhadap sejauh mana perkembangan sistem berfikir akal budi masyarakat kita, baik secara individual maupun kolektif. Karenanya, karakter suatu sistem bahasa menunjukkan karakter masyarakat penggunanya.
Komaruddin Hidayat dalam sebuah bukunya “Menafsirkan Kehendak Tuhan” (Teraju: 2003) memberikan kiasan yang kritis sekaligus ironis tentang keadaan masyarakat kita dan bahasanya; “….karena kita lahir dan tumbuh sudah dalam bahasa yang kita gunakan, seringkali kita tidak lagi kritis menilai dan meneliti pertumbuhan bahasa yang kita gunakan, sebagaimana ikan yang tak pernah mempertanyakan hakekat air. Padahal, ibarat udara ataupaun air yang kita hirup, bahasa bisa juga terkena polusi, virus dan terkontaminasi yang pada gilirannya mendatangkan penyakit pada sistem berfikir individu maupun masyarakat…” (hal. 4). Nah.

Kontaminasi Virus Bahasa
Dewasa ini kita lihat; kontaminasi makin tidak karu-karuan dalam kebahasaan kita; terutama dalam praktek keseharian atau bahasa tuturan. Pada satu sisi, kontaminasi kebahasaan terjadi sebagi akibat dari batas-batas kebahasaan yang semakin mencair adalah salah satu implikasi dari semakin mencairnya batas-batasan geografis antar kebudayaan. Muncullah kemudian bahasa ‘hibrida’ yang kacau.
Salah satu bentuk dari kontaminasi hibrid ini adalah bahasa gaul. Sepintas lalu, tampaknya tak ada masalah dengan bahasa gaul. Bila bahasa gaul digunakan sesekali untuk bercanda, mungkin kadar problematikanya tak perlu sungguh-sungguh kita perhatikan. Tetapi menurut hemat saya, dalam bahasa gaul terdapat suatu penyakit mental dan penyakit kognitif tertentu.
Saya mendiagnosis beberapa kemungkinan latar belakang munculnya bahasa gaul; pertama, ekspansi bahasa teknologi yang semakin merangsek hingga efek negatifnya adalah terjadi suatu dekarakterisasi terhadap bahasa dari kebudayaan yang menerimanya—objek ekspansinya.
Di negara kita, bahasa gaul adalah bentuk dekarakterisasi itu. Jean Baudrillard dengan tegas memperingatkan hal ini: ”power isn’t only politics, but also speech” kekuasaan bukan hanya politik, melainkan juga bahasa. Kekuasaan dalam kalimat Baudrillard tersebut saya tafsirkan sebagai kekuasaan yang eksfansif atau hegemonistik yang tersembunyi dibalik penyebaran bahasa.
Dan sejatinya bukan sekedar faktor eksternal yang mensukseskan hegemoni bahasa asing itu, namun lebih pada faktor internal-psikologis masyarakat kita sendiri; sebab, bahasa gaul tertutur dari mental yang mendekam rasa minder/inferior dengan bahasa ibu dan nasionalnya sendiri.
Bahasa gaul bahkan telah ada kamusnya. Perlahan tapi pasti ia mulai berdiri sendiri sebagai sebuah rumpun bahasa tersendiri. Bahasa gaul semakin populer hingga jumlah penuturnya semakin banyak dari hari ke hari, apalagi didukung oleh semakin mudahnya akses televisi—yang tidak lain adalah media yang penuh dengan bahasa gaul itu-- ke tiap rumah bahkan di pedalaman. Kemudian, dengan perlahan tapi pasti pula, bahasa nasional dan bahasa lokal sedikit demi sedikit memudar dari ingatan masyarakat kita.
Ini berarti kemungkinan punah bagi bahasa-bahasa lokal dan nasional kita cukup lebar, sebab bukakah faktor utama kepunahan suatu bahasa/rumpun bahasa adalah jumlah penutur yang kian hari kian berkurang lalu kalis sama sekali? Lalu apakah arti berkurangnya para penutur selain penutur itu sendiri yang meninggalkan bahasa originalnya?

TTS sebagai Cagar Bahasa Kita
Mungkin penting untuk merenungkan kembali mengapa kita mesti melestarikan bahasa nasional dan lokal kita. Ini bukan suatu sikap over-historisis atau anti perubahan, namun keinginan untuk melestarikan bahasa sendiri. Hanya bangsa yang memiliki keberakaran kuat terhadap sejarahnyalah yang akan muncul sebagai bangsa yang memiliki karakter kuat di tengah pergaulan kehidapan bangsa-bangsa seluruh dunia. Dan salah satu jalan keberakaran sejarah kita tak lain adalah dengan lestarinya bahasa lokal kita sendiri.
Seorang ahli bahasa, Gerard Bibang, pada tahun 2002 dalam penelitiannya tentang umur bahasa-bahasa lokal mengatakan bahwa setiap tahunnya rata-rata 10 bahasa di berbagai belahan dunia punah. Alasannya selalu hamper sama; kehilangan penutur.
Jika suatu bahasa punah, maka punah pula suatu kebudayaan. Dan selama ini yang banyak musnah adalah bahasa-bahasa lokal. Padahal bahasa lokal adalah bahasaibu (mother tongue) yang dijamin sebagai salah satu hak asasi manusia dalam undang-undang PBB tentang bahasa.
Menariklah apa yang ditradisikan oleh media-media massa kita, yakni adanya kuis-kuis kebahasaan (TTS). Beberapa media massa seperti Koran Tempo atau Kompas seringkali memberikan teka-teki berupa arti dari kosakata lokal atau istilah-istilah bahasa Indonesia klasik yang sudah jarang diketahui orang. Dan karena kuis-kuis itu menjanjikan hadiah yang menggiurkan, maka para pengisi TTS pun mau tidak mau harus mencari jawaban dari setiap teka-teki dengan rigorus dan akurat.
TTS, tanpa disadari, sedikit banyak telah banyak berpengaruh pada ingatan sejarah kebahasaan kita. TTS telah menjadi ‘cagar bahasa’ kita. Cagar bahasa yang cukup populer dan ringan tapi berbobot untuk masyarakat kita Bahasa-bahasa lokal dan bahasa klasik yang melapuk dari ingatan kebanyakan masyarakat kita, di rejuvenasikan (diremajakan) kembali dengan kehadiran TTS-TTS itu.
Dengan demikian, terlihat adanya suatu perang bahasa yang seru; di satu sisi bahasa asing gencar menyisihkan bahasa-bahasa lokal dan klasik kita, disisi lain ada tradisi-tradisi tertentu yang gigih mempertahankan kelestrian bahasa lokal-klasik. Dan saya melihat, pertarungan kekuatan antar bahasa ini memiliki nilai positif juga; banyangkan jika kedua-duanya berjalan seimbang dan sinergis; masyarakat kita akan menjadi masyarakat heterolingual; menguasai bahasa asing dengan baik juga menguasai bahasa lokal-klasik dengan baik. Dan mereka tidak mencampuradukan keduanya.
Mungkin selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana cara dan strategi kita untuk menambah cagar-cagar bahasa itu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya pada level populer-entertainer tapi juga pada level yang lebih serius dan intensif [.]

(jogjakarta, 2007)
*tulisan ini pernah dimuat di Koran Surya di tahun 2007

Lirik Lagu Pop Sebagai Litterary Force

2008-04-23T23:42:00.000-07:00

***

Jika dirasa-rasakan dan ditelisik lebih mendalam, banyak lirik lagu-lagu pop --sebagai salah satu varian budaya pop-- memiliki nuansa makna yang samasekali tidak nge-pop. Istilah pop sendiri bermakna suatu nilai yang simplistis dangkal, masturbatif, kacangan. Tak heran kemudian jika banyak kalangan pemikir dan filsuf melakukan perlawanan dan kritik yang pedas terhadap keberadaan art of pacotille (seni sampah; Milan Kundera) yang selalu menuai kontroversi di wilayah kebudayaan secara umum.
Padahal, sesungguhnya, kita belum menilai lebih jauh, tepatnya, melihat sisi lain dari keberadaan budaya pop. Jika selama ini musik pop dinilai negatif berdasarkan kedangkalannya, maka kini kita harus mengetahui dengan tepat dimana letak kedangkalannya; dangkal secara nilai/maknawi ataukah hanya sebatas simplisitas arsitekturasi estetik yang ditampilkannya.
Juga, seandainya Anda setuju dengan paradigma Adornoian yang mengkategorikan musik pop ke dalam strata budaya rendah (low culture), kita pun harus peka melihat kemungkinan bahwa kriteria budaya rendah yang dimaksud Adorno barangkali semata menunjukan wilayah geografis dan wilayah distribusi sosio-kultural dari anasir budaya pop terkait.
Memang secara mayoritas, musik pop lebih bayak bergulir berkelindan di wilayah massa, grassroot: band-band pop-rock, dangdut Inul, dsb senantiasa membahana di warung-warung kopi, sudut-sudut jalan atau ‘ruang-ruang rakyat’ lainnya. Meskipun dewasa ini, saat batasan antara high culture dan low culture menjadi semakin mencair atau bahkan kabur; lagu-lagu pop dengan cepat dan akrab dapat mengalun di gedung-gedung birokrasi, institusi-institusi formal; ia terbuka untuk siapapun.
Dan uniknya, saat ini musik pop, dengan simplisitas komposisinya (biasanya dengan instrumen yang minimalis; bass, gitar dan drum dan corak beat-beat rhythm dan melodi yang sederhana) dipadankan dengan lirik-lirik lagu yang memiliki nuansa dan nilai sastrawi yang ‘lumayan’; ini suatu peningkatan signifikan tersendiri. Pada sisi inilah musik pop tak dapat lagi diremehkan. Perhatikanlah lirik-lirik lagu band anak muda Indonesia seperti Radja, Dewa, ADA Band, atau Letto yang memiliki suatu nuansa filosofis yang serius dan benar-benar estetis secara sastrawi. salah satunya, lihatlah kedalaman makna cinta dalam lirik lagu “Dealova”-nya Dewa yang ditulis Opick; /aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu…../ kau seperti nyanyain dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu…../kau selalu ada…..” Dahsyat!
Pada titik ini pula, terlihat adanya suatu kerjasama kultural antara musik dan sastra (dalam konteks ini sastra serius, belle litterature), dan kemungkinan untuk memperluas kerjasama sinergis-mutualisme itu. Relevansi utama dari musik pop adalah daya jangkau sosiologisnya. Sastra serius selama ini mendapatkan berbagai kesulitan aksebilitas dan daya tarik publik, entah karena memang coraknya ‘terlalu’ serius sehingga menjenuhkan, atau karena kondisi ekonomi rakyat (daya beli) yang tidak memungkinkan terhadap buku-buku sastra serius.
Begitu juga dengan musik puisi dan musikalisasi puisi, menjadi kurang luas dan maksimal mendapat apresiasi publik lantaran, sekali lagi; terlalu serius dengan corak musik yang tidak mudah dicerna. Lain halnya dengan lagu pop; dengan corak musik yang ‘renyah’, gampang dicerna dan komunikatif menjadikannya mendapat tempat tersendiri dalam psikologi masyarakat.
Karenanya, adalah suatu strategi yang tepat jika lirik lagu yang sarat dengan muatan nilai humanisme-sastrawi dikolaborasikan dengan musik pop. Dengan animo sastra yang tumbuh terbantu oleh musik pop, terbuka kemungkinan besar untuk hidupnya literacy culture (budaya bersastra) di masyarakat. Adalah suatu fakta positif bahwa generasi muda kita menjadi senang menulis puisi akibat ketertarikan awalnya terhadap lirik-lirik lagu pop diatas. Sementara muatan filosofis yang inheren dalam lirik lagu itu sendiri ikut membentuk cara berfikir generasi muda. Dan dalam kontinuitas waktu, evolusi kreatif generasi muda ini akan semakin terarah, berkembang matang dan semakin berkualitas. Jika Ayu Utami pernah berkata “sastra berutang pada film” maka sastrapun berhutang budi pada musik pop.
Di sisi lain, meningkatnya kualitas lagu pop dengan muatan filosofis-sastrawi ini menyiratkan bergeraknya dekontruksi nilai budaya pop. Budayawan Yogya, St Sunardi pernah mengatakan ” ….dalam musik pop ada jaringan kekuasaan dahsyat yang sudah kita rasakan namun belum tahu betul jenis kompleksitas jaringan tersebut, dan dengan demikian kita belum tahu betul bagaimana memanfaatkan jaringan kekuasaan tersebut secara maksimal untuk kepentingan kemanusiaan….”( Majalah GONG, Desember 2006; 15).
Jika selama ini musik pop merupakan suatu kuasa estetik yang mencengkram jiwa masyarakat untuk sekedar hiburan-hiburan yang eskapistik, dan alkoholik, maka lirik-lirik lagu pop yang telah memiliki kualitas filosofis setidaknya dapat ‘menormalisasikan’ karakter eskapisme lagu pop menjadi suatu mediasi kontemplasi ringan. Ya, memposisikan lagu pop sebagai literary force (basis sastra) ini adalah langkah awal untuk mengarahkan budaya pop sebagai partisipator rekontruksi kemanusiaan; apalagi melihat kondisi bangsa Indonesia yang saat ini rakyatnya tengah mengalami ambiguitas karakter; antara keseriusan yang mengakibatkan kegilaan dan canda-tawa dan hura-hura yang sia-sia……[]

(Jogjakarta, 2007)
*tulisan ini pernah dimuat di Koran Surya di tahun 2007

Ketika Iklan Menjadi Berhala Kebudayaan

2008-04-23T23:38:00.000-07:00

***

Salah satu titik paling krusial dari krisis kebudayaan kita adalah terletak pada keberadaan pasar yang saat ini kian menggurita menjadi sistem kuasa yang mengendalikan hampir setiap gerak determinasi seluruh segmen kebudayaan. Misalnya, ukuran-ukuran kualitas suatu komoditas industri yang seharusnya didasarkan pada kenyataan objektif yang melekat pada komoditas industri itu sendiri kini telah punah, digantikan oleh suatu “standar imagologi”, yakni sukses tidaknya aktivitas periklanan dalam menarik libido konsumsi masyarakat.
Benar, bahwa hidupnya ranah ekonomi merupakan titik strategis dari majunya suatu kebudayaan, tapi di Indonesia, ledakan distribusi pasar yang bertumpu pada iklan dan perilaku ekonomi yang tidak sehat justru merupakan awal dari lumpuhnya kebudayaan Indonesia. Perilaku ekonomi yang tidak sehat itu telah menjadi lingkaran setan yang terbagi dalam dua kutub; Pertama, pola produksi komoditas yang tidak matang, tergesa (instant), minus fungsi, serta kapitalistik. Kedua, pola konsumsi yang bertumpu pada moral panic, masyarakat jadi buta terhadap objektivitas nilai guna dan prioritas kebutuhan yang proporsional dalam mengakses suatu komoditas ekonomi.
Pola lingkaran setan ini dapat kita temukan dalam banyak hal, bayangkan seandainya setiap aktivitas dan kreativitas budaya dikontaminasi oleh logika produksi ekonomistis yang berorientasi laba dan popularitas pasar; para agamawan kita akan terreduksi kesejatian motivasi religiusnya, dimana mereka melihat artefak-artefak keagamaan sebagai suatu benda yang marketable.. Singkatnya, masyarakat ‘berkesadaran iklan’ adalah masyarakat yang jauh dari rasionalitas dan sikap modern yang sejati. Masyarakat berkesadaran iklan adalah primitif dengan segala aktivitas konsumsinya yang barbar.

Iklan yang melahirkan Ikatan Sosial Baru
Konsumtifisme iklan adalah kepuasan halusinatif, yang membuat para pelakunya menjadi narsistik. Dalam skala yang lebih luas halusinasi ekonomi ini menjadi syndroma yang membias ke berbagai hal. Pada tataran sosiologis, misalkan, pola konsumsi telah berubah menjadi gaya hidup (life style) yang kemudian menjadi faktor pembentuk identitas diri; baik secara individual atau secara komunal. Ikatan-ikatan sosial seperti agama, suku, bangsa, ideologi atau norma-norma telah digantikan oleh ikatan kepentingan ekonomi dengan standarisasi perilaku konsumsi tertentu yang disepakati. Hal ini bisa terlihat secara transparan utamanya di kota-kota yang bertaraf metropolis, sekalipun semakin kesini mulai menggejala di banyak kota kecil dan pedesaan.
Dan karena pola konsumsi itu bersifat majemuk berdasarkan perbedaan level kepentingannya, maka ikatan sosial yang dihasilkannya pun majemuk serta bervariasi pula. Ironisnya, dengan kompetisi konsumsi yang terjadi selanjutnya, suatu komunitas sosial baru ini bersifat ekslusif bahkan represif terhadap komunitas sosial lain, apalagi terhadap komunitas yang dianggap lebih inferior ‘strata konsumsinya’.
Efeknya kemudian ketimpangan dan kecemburuan sosial semakin mendidih. Timbullah kemudian opoisisi biner yang tiranik dalam struktur sosial; kaya menindas miskin. Dalam disparitas sosial semacam ini, tak heran jika kemudian angka kriminalitas semakin tinggi, problema kemiskinan semakin akut.
Pun dalam ranah kesenian, iklan dan orientasi pasar telah menjadi standardisasi estetika yang menentukan proses kreatif berkesenian. Misalkan, anasir budaya pop (lagu pop, sastra pop, dan pop-pop yang lain) dengan segala nuansa dangkal dan simplistisnya menarik libido estetika masyarakat yang diiringi dengan penafian terhadap artefak-artefak kesenian yang kunch (seni sejati).
Di sini kesenian terlihat mengalami involusi sehingga terjebak dalam profanisme dan hegemoni standar estetika yang keduanya terlahir lewat ‘ideologi pasar’. Celakanya, hegemoni standar estetika bentukan pasar ini bersifat over-restriktif, hingga tak heran jika dalam pola hegemoni semacam ini, “kreativitas mendapatkan pembatasan oleh ruang-ruang yang telah lebih dulu didefinisikan untuk kepentingan tertentu” (Irwan Abdullah, “Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan”, Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2006).
Lalu bagaimana kesenian kita akan bangkit menemukan otentisitasnya, jika idealisme kreatifitas para seniman selalu dinafikkan oleh para pemilik modal dan dipaksa menjadi budak dari selera pasar? Suatu pertanda dari matinya estetika.

Dekontruksi Iklan dan Kesadaran Nilai Fungsi
Derrida, sang pakar dekontruksi (1930-2004) dalam film autobiografinya berucap “…dekontruksi terhadap suatu sistem bukan berawal dan berasal dari luar sistem, tapi dari dalam sistem itu sendiri……” Bila kita bercita-cita mengembalikan kebudayaan ekonomi pada kesejatiannya, maka hal yang pertama yang cukup vital adalah menempatkan aktivitas konsumsi pada tempat yang semestinya. Kesadaran ekonomi harus diseimbangkan dengan kesadaran moral dan etika kemanusiaan, sehingga aktivitas ekonomi baik secara kultural keseharian maupun struktural-sistemik tidak destruktif terhadap fihak lain.
Untuk membentuk etika konsumsi/pola konsumsi yang etis, tidak dapat terlepas dari pendekontruksian karakter periklanan di pasar budaya kita, baik dekontruksi secara arsitektural (bentuk visual iklan) maupun dekontruksi psiko-linguistik (penghilangan nuansa bahasa sugestif yang berlebihan). Singkatnya, iklan mesti dibebaskan dari nuansa takhayul dan iming-iming yang irrasional lainnya.
Iklan sebagai entitas simbolik pasar budaya yang selama ini ditekankan untuk keuntungan sepihak jajaran pemilik modal industri, harus dikembalikan pada fungsinya sebagai media komunikasi penawaran yang objektif, jernih dan apa adanya. Dengan demikian dalam mengakses suatu komoditas, masyarakat berangkat dari pilihan dan perhitungan yang berdasar pada nilai guna yang tepat, efektif dan proporsional.
Pasar bukanlah segala-galanya dalam kebudayaan, meskipun tanpa pasar kebudayaan kita akan sulit bergerak progresif. Tinggal bagaimana keberadaan pasar direkayasa ulang, direposisi dan direformasi dengan orientasi kemaslahatan yang lebih demokratis dan holistik. Pasar hanyalah tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secukupnya. Tidak lebih.

(Jogjakarta, 2007)

2008-04-16T02:20:00.001-07:00

"langkah pertama untuk menjadi ahli ekonomi adalah dengan menghayati kemiskinan"
(jakarta, April 2008)

2008-04-16T02:18:00.000-07:00

"masa kecil kurang bahagia memang berbahaya, tapi juga lebih berbahaya masa kecil yang terlalu bahagia"
(jogjakarta, 2007)

2008-04-16T02:17:00.000-07:00

"aku takut kaya sama bahayanya dengan aku takut miskin"
(jogjakarta, 2007)

2008-04-15T08:44:00.000-07:00

"agama seharusnya memang menjadi rumah yang nyaman bukan hanya bagi para pemeluknya saja, namun kenyataannya agama telah menjadi rumah penjara"
(jakarta, 15 April 2008)

Kekuasaan Dalam Parodi Tubuh, Tubuh dalam Parodi Kekuasaan, Tubuh dan Kekuasaan dalam Parodi

2008-04-01T11:58:00.000-07:00

--Catatan untuk Lukisan-lukisan Dipo Andy

Kedatangan saya ke Jakarta dipenuhi dengan fragmen waktu yang dramatis. Mungkin ini sudah ditakdirkan. Sumpah, secara pribadi belum pernah ada niatan terbetik dalam hati saya untuk menginjakkan kaki di tanah Ibukota yang menakutkan itu. Tapi lantaran tuntutan tugas, akhirnya tak urung bisa juga saya datang. Dan saya meyakini dalam hati bahwa apapun yang terlanjur harus disyukuri dan dinikmati. Jadi akhirnya “keterlemparan” ini saya niatkan sebagai petualangan saja.
Fragmen yang pertama adalah saat kaki saya turun di stasiun Pasar Senen. Melantunlah dalam ingatan lagu-lagu Iwan Fals. Konon beliau pernah hidup lama meniti karir di tempat ini sebagai seniman jalanan. Dan saya mencoba mencari kesinkronan antara nuansa lagu itu dalam ingatan serta kondisi sebenarnya yang ada di depan saya saat ini. Yah, lumayan, meski banyak sekali perubahan tentunya. Perubahan seringkali tak acuh lagi pada masa silam, itulah dugaan saya.
Yang kedua adalah saat tubuh saya dan tubuh kawan seperjalanan saya, Yusrianto, mulai memasuki tubuh Ibukota; langsung kami bertemu monumen pahlawan—yang sampai saat ini belum saya ketahui namanya—yang tengah berteriak garang meski tak bersuara, bertubuh kekar dengan lilitan bendera putih pada kepalanya. Hm, suatu penanda sejarah yang bagus. Hampir tiba di tempat tujuan, puncak Tugu Monas muncul dari balik kerimbunan taman, kokoh dan tegar menembus langit fajar. Inilah Jakarta.
Dan yang ketiga adalah saa saya memasuki kantor Indexpress di Jalan Veteran I, saya bertemu dengan lukisan-lukisan pelukis kelahiran Sumbawa, Dipo Andy.
Tubuh. Itulah kesan pertama saya akan lukisan Dipo Andy. (“tubuh”, jangan kau bayangkan kata ini seperti halnya kata keseharian lainnya, tapi ucapkanlah ia laiknya puisi mantra). Saya teringat, beberapa waktu yang lalu saya sempat menuliskan sebuah gumaman “bangkitlah wahai tubuh dan ketubuhan”. Dan pertemuan saya dengan lukisan-lukisan ini saya anggap sebagai penanda atas mulai menteranya makna kalimat di atas dalam sejarah pribadi saya.
Belakangan memang terbukti bahwa kesadaran ketubuhan saya semakin naik; minimal saya bisa mandi lebih bersih dari biasanya. Disamping pula kepekaan tubuh saya pada tubuh lawan jenis yang juga meningkat.
Tapi bukan itu yang hendak saya bicarakan tentunya.
Tubuh adalah struktur organis dan natural. Kekuasaan adalah struktur komposit, seperti halnya tekhnologi yang merupakan perpanjangan fungsional tubuh manusia yang belakangan semakin menguasai tubuh manusia, menjadikannya objek dan entitas subordinan dalam horizon kuasanya.
Alasan mendasar dari metaforisasi kekuasaan dengan simbol tubuh dalam lukisan Dipo barangkali adalah bahwa antara “tubuh” dan “kekuasaan” memiliki relasi metonimis serentak relasi enigmatis. Relasi metonimis, sebab keduanya sama-sama melambangkan kekuatan (Dipo menggambarkan fitur-fitur simbol di sini dengan tubuh yang kekar). Kedua, tubuh dan kekuasaan sama-sama dekat dengan hasrat, maka menyadari ini berucaplah seorang kebangsaan Amerika “power tends to currupt, more absolutely more corrupt”.
Juga relasi enigmatis, sebab saat tubuh hendak kita perangkap dengan suatu jaring pengetahuan tertentu, selalu ada wilayah gelap yang misterius dan tak terpermanai. Kalau tidak percaya silahkan tanya pada kalangan dokter yang paling menguasai perkara dan seluk beluk tubuh. Dijamin mereka akan berkata bahwa tubuh memang misterius.
Tubuh memang real dan materil. Tetapi ia memiliki kerentanan hipereal di dalam dirinya, yakni citra. Muntahan-muntahan citra telah membawa baik tubuh ataupun kekuasaan pada jurang banalitas yang membuatnya mengambang di tengah kenyataan.
Maka tubuh-tubuh kekuasaan itu mengambang pada dinding yang terdapat coretan-coretan iseng khas anak kecil, sebagaimana yang sering kita dapati di dinding rumah kita. Ini barangkali melukiskan betapa sederhananya keinginan dan kebutuhan rakyat kecil; paling cuma urusan perut. Maka betapa kontras dan paradoksalnya dua hal ini; keinginan sederhana dari publik dan over show of force dari tubuh kekuasaan.
Bila tubuh membutuhkan sang liyan, yakni tubuh lawan jenis dalam dinamika reproduksinya, maka kekuasaan (dalam arti politik) membutuhkan sang liyan yakni publik untuk pengukuhan dirinya di tengah sejarah
Tubuh, dalam sifat alamiahnya masih masih menghormati dan menjunjung tinggi keseimbangan harmonis dengan sang liyan. Tetapi peran dominasi dan watak hegemonik nampaknya sudah menjadi karakter mendasar dari kekuasaan. Demokrasi, anarki, komunisme, atau sistem apapun yang menjunjung publik, nampaknya selalu kalah oleh watak dominatif dari kekuasaan yang sentralistis yang seringkali menafikan suara-suara lain dari sang liyan.
Dinding ini pula sekaligus menggambarkan jarak yang lebar antara kuasa politik dan kuasa publik (saya pakai kata “kuasa” untuk publik, agar kita tidak terjebak pada oposisi biner yang sering terjebak dalam pandangan bahwa publik absolut nir-kuasa). Maka pose tubuh yang membelakangi dinding ini bisa kita tafsirkan sebagai bentuk ketak-acuhan sekaligus suatu narsisisme kekuasaan tatkala ia mengeliminir pihak (yang dianggap sebagai) minoritas yang lagi-lagi untuk pengukuhan dirinya sendiri.
Jarak ini memang tak nampak dalam lukisan, sebab ia tidak diguratkan dengan lugas, melainkan ia adalah efek paradoksal yang dipancarkan terhadap kesadaran para pencermat lukisan ini.
Cermatilah sekali lagi dan akan terasa kuatnya kesan parodial dari berbagai pose serta gaya tubuh-tubuh itu. Ini mungkin sebuah bentuk desakralisasi kekuasaan. Setiap desakralisasi menuju pada demitologisasi, dan ini dalam konteks ini lukisan ini membantah semua citraan mewah dan agung pada kekuasaan serta menggantinya dengan citraan yang profan dan mungkin lucu.
Mungkin ini bukan hal baru, sebab di dalam relitas sesungguhnya, publik tidak lagi menyembah kekuasaan atau menganggap sang raja sebagai jelamaan dewa yang harus dituruti setiap maunya sebagaimana di zaman Hidhu-Buddha dulu.
Namun sayangnya, demitologisasi ini tidak berakhir dengan happy-ending sebagaimana galibnya utopia rakyat kecil semacam saya, melainkan tergantikan oleh kuasa mitos baru yang lebih banal dan rusak. Sederhananya, kini citraan kekuasaan politik demikian negatif di mata publik sehingga sampai mengakibatkan krisis kepercayaan yang akut.
Krisis kepercayaan serta berbagai resistensi terhadap kekuasaan yang paling kuat dalam hal klaim historis serta justifikasi yuridis ini telah melahirkan pelbagai dendam sejarah serta konflik sosial yang tak hanya panjang dan lebar, namun juga absurd.
***

Banyaknya montase dalam teknik komposisi Dipo semakin melengkapkan nuansa “estetika dari kerusakan” dalam lukisan-lukisannya. Pecahan pamflet, aksara-aksara absurd, wajah-wajah penguasa yang berkelebatan buram dan terkesan ambigu, semuanya adalah bentuk muntahan dari transgresi bawah sadar sang pelukis selaku subjek yang membaca realitas kekuasan.
Tempat lukisan ini pun tergolong unik dan istimewa; ia bertempat di Blora Institut yang letaknya hanya selemparan ludah dari Istana Negara Indonesia. Jadi, dia adalah sebuah suara kritis yang subversif yang langsung menusuk di tengah-tengah kawasan sang pusat.
Dan bila memungkinkan kita menafsiri lukisan Dipo dalam kacamata Lacan, maka mungkin dapat dikatakan bahwa lukisan ini adalah sebuah diskursus histeris. Bukan diskursus histeris yang terisolasi dalam wilayah gelap dari tubuh publik yang gaduh, melainkan diskursus histeris yang tegak dan nyalang membaca “lawan” di garis seberang, yakni diskursus ideologi milik sang penguasa. Bila sudah memasuki tingkatan ini, maka hubungan tubuh dan kekuasaan tidak lagi berjalan dalam relasi konotatif, melainkan sebaliknya.

Jakarta, 31 Maret 2008

2008-03-18T06:30:00.001-07:00

"bila sesuatu ditunda, ia akan menjadi lebih sulit di esok hari"
(Jogjakarta, Februari 2008)

2008-03-18T06:26:00.001-07:00

"menikmati hidup bukan dengan kemanjaan"
(Jakarta, 18 Maret 2008)

2008-03-18T06:23:00.000-07:00

"cermin dan pisau sama beningnya; mana yang kaupilih
untuk kau berikan pada si hantu?"
(Jakarta,18 Maret 2008)

pengembara sesat dan rumah tua

2008-03-18T02:58:00.000-07:00

aku hidup
pada halaman rumah yang pintunya tertutup
kadang ia setengah membuka
tapi aku selalu ragu jika kau masuk ke dalamnya

batapa ingin aku menjamu kalian
sedang yang kupunya hanya sedikit kue dan jamuan
betapa tak cukup untuk perut sendiri
“nikmat tak akan habis jika dibagi”
begitu kata seorang sufi

setelah kutuliskan dusta pada catatan harian
dan kugeletakkan begitu saja di bawah meja,
aku ingin berlari jauh:
bawalah aku ke jalan yang sebenarnya
sebab gang-gang sempit di depan rumah
tak cukup lagi menampung langkah gelisah

rumah akan membawa kita kemana?
kemana kita akan membawa rumah?
rumah hanya untuk diam
sedang setiap gerak berada di jalan

ah tidak, tanpa rumah yang berdiri dalam ingatan
aku takkan sanggup bertahan di jalanan

tapi, bagaimana kau bisa bertahan di jalan ramai
sedang di gang sempit ini
setiap rambu
tak kau tau

atau ciptakanlah
jalan di dalam rumah
dan sebuah jendela
untuk menekuri orang-orang yang lewat tanpa perlu kau ingat

memang aku selalu berjalan di dua arah
tapi sejak kapan aku terbelah menjadi dua?
yang satu tak henti bersiap di halaman depan
dan satunya lagi tak kunjung bosan bermain di kebun gelap halaman belakang

tapi jalan dalam rumah selalu membuatku tersesat ke tempat sampah
di sudut dapur.
dapur itu, ibu, betapa rentan ia terbakar
sebab aku yang pandir tak pintar menjaga tungku api.

bila suatu saat dapur terbakar
aku akan cepat-cepat berlari ke kamar mandi
sambil kuingat sebuah pepatah berharga dari masa kanak-kanak:
“hidup adalah petualangan yang panjang”

Jakarta, 11 Maret 2008

Indonesia, Maret 1954

2008-03-08T03:03:00.000-08:00

1 Maret 1954
Laporan delegasi Indonesia ke Konperensi Permanent India Commission dari UNESCO, Mr.Sumitro Reksodipuro adalah sebagai berikut:
Sikap yang diambil delegasi ialah hanya memberikan persetujuan prinsip terhadap beberapa soal yang dapat dianggap telah mendapat perhatian umum di Indonesia yakni; pendirian suatu Educational Development Fund (dana untuk memajukan pengajaran), pendirian Fundamental Education Centres di daerah-daerah dengan kemungkinan bahjwa dalam negar-negara yang cukup besar, centre tersebut dapat diadakan atas dasar nasional. Pertukaran, tenaga ahli dalam lapangan ilmu pengetahuan, menyebarkan unsur-unsur kebudayaan Asia dan Afrika ke dunia Barat, menyebarkan film kesenian, film anak, dll.
(Harian Umum, 2 Maret 1954).

Dr.Mayor Polak, anggota Parlemen, mengirim surat pengaduan kepada Jaksa Agung berhubung tulisan dalam majalah “Pegawai”: No.I/Januari 1954 yang dipandangnya berisi penghinaan terhadapa golongan Indo:
1. bahwa kaum wanita Indo adalah sebagai pelacur yang dapat diperjualbelikan untuk menghibur lelaki kesepian.
2. bahwa kaum secretaresse Indo mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan para sep Indonesia hingga para sep itu apabila ditinggalkan akan merasa sedih hati.
3. bahwa wanita Indo adalah pelacur untuk dikirim ke Irian Barat sebagai penghibur para tentara yang kesepian.
4. bahwa Irian Barat yang merupakan daerah integrerend dari wilayah Indonesia akan dijadikan tempat penampungan pelacur-pelacur.
(Harian Umum, 2 Maret 1954).

Dengan surat putusannya yang dikeluarkan hari ini, Menteri Penerangan mencabut surat putusannya mengenai restitusi kertas kepada SSR Nasional 25 Oktober 1952 dan 1 Februari 1954, untuk menetapkan peraturan baru demi mengatur sokongan untuk pembelian kertas koran kepada perusahaan-perusahaan surat kabar, dari yang dulunya 60% dengan tidak pandang oplah kini hanya 30 % untuk 10.000 oplah atau kurang, dan 15 % kelebihannya dengan maksimal jumlah oplah 15.000 eksemplar. Keputusan ini direncanakan akan mulai berlaku sejak 1 April 1954 mendatang.
(Harian Umum, 5 Maret 1954)

2 Maret 1954
Keterangan pemerintah dengan resolusi Badan Kontak Organisasi Islam Djakarta Raya (BKOI-DR) adalah sebagai berikut:
1.tanggal 28 Februari ’54 yang lalu, pemerintah menerima resolusi yang disampaikan BKOI-DR dengan diiringi oleh rapat raksasa dan demonstrasi pada hari itu juga yang diorganisir olehnya.
2. resolusi tersebut adalah “desak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penghina-penghina agama Islam dan Nabi besar Muhammad SAW”.
3. berhubung dengan resolusi tersebut perlu ditegaskan sebelumnya pemerintah telah mengambil tindakan melalui saluran hukum terhadap peristiwa yang jadi persoalan dalam rapat raksasa itu.
4. tindkan-tindkan tersebut sudah sampai kepada tingkat penyelesaian oleh Kejaksaan Agung sebelum diajukan resolusi itu.
5. pembesar-besaran perkara melalui hukum menghendaki bantuan lancar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pemerintah menyesalkan orang yang dapat memberikan keterangan yang penting adalah Sdr. Isa Anshary yang sampai 4 kali dipanggil, baru datang ke Kejaksaan Agung.
6. Dengan demikian pemerintah sebelumnya berpendapat demonstrasi serta resolusinya itu kurang mempunyai urgensi. Akan etetapi walaupuj demikian pemerintah akan memberi perhatian sepenuhnya terhadap resolusi BKOI-DR itu sebagaiman ia selalu memperhatikan sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa serupa.
(Harian Umum, 3 Maret 1954).

3 Maret 1954
Hari ini Pemerintah Indonesia menolak protes yang dismapaikan oleh Pemerintah Belanda atas penahanan warganegara-warganegara Belanda yang terbukti terlibat gerakan bersenjata ilegal bertujuan merobohkan RI. Pemerintah RI berpendapat bahwa menurut peraturan seoal pembelaan hukum pada taraf pemeriksaan ini belum dapat dipersoalkan selama perkara-perkara itu oleh Kejaksaan Agung belum diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Pun pemerintah RI menyatakan jawabannya kepada pemerintah Belanda dengan suatu bukti dan alasan hukum yang kuat kenapa orang-orang Belanda itu ditangkap.
(Harian Umum, 4 Maret 1954).

4 Maret
Diadakan pertemuan persahabatan antara pelajar Indonesia dengan pelajar-pelajar dari RRT dan Australia di Jl.Panglima Sudirman, Surabaya. Ketua tamu adalah Hsieh Pang Ting, Wakil Ketua IUS RRT dan Arthur Pike Sekretaris IUS Australia.
(Harian Umum, 5 Maret 1954)

6 Maret 1954
Di geladak RI “Hang Tuah” diadakan upacara timbang terima Komando Korvet Dauri Tangga Kapten Sudiarso kepada Mayor A.Agus Subekti. Kapten Sudiarso menyatakan harapannya agar dalam pimpinan komandan yang baru nanti, para anak buah kapal tersebut tetap giat supaya kedudukan kapal lebih maju dari kapal-kapal yang lain.
(Harian Umum, 9 Maret 1954)

Dengan menunjuk pada Undang-undang Darurat 1954 No.5 Th.1954 (Lembaran Negara 1954 no.23) maka LAAPN mengumumkan:
A.(1).Mulai tanggal 2 Maret ’54 izin-devisen pengiriman uang ke luar negeri yang semata-mata merupakan pembayaran jaga-jaga (invisible) hanya dapat diberikan apabila kepada LAAPLN diperlihatkan, bukti yang diberikan oleh suatu bank devisen, bahwa tambahan pembayaran 66,2/3 % harga lawan rupiah dari jumlah valuta yang tercantum dalam izin- devisen tersebut dengan kurs penjualan yang resmi oleh Bank telah dibayar untuk selanjutnya bukti tersebut yakni bukti Tambahan Pembayaran Transfer (TPT).
(2). dalam arti pembayaran jaga-jaga (invicible) tidak termasuk pembayaran jaga-jaga yang bersangkutan dengan barang-barang dalam lapangan impor dan ekspor seperti; pembayaran ongkos pengangkutan, pembayaran premie assuransi, aklims, komisi, atas ekspor dan ongkos-ongkos bank.
(3). semua iin-devisen tersebut dalam soal 1 diatas yang dikeluarkan sebelum tanggal 12 Maret ’54 tapi pelaksanaannya belum dilaksanakan dan juga harus disertai TPT sejumlah harga lawan rupiah dari jumlah valuta yang tercantum dalam iinnya.
B. atas penetapan sub A 1 dikecualikan; izin-devisen yang:
(1). Yang dikeluarkan berdasarkan surat edaran LAAPLN C No.290 tanggal 3 Desember 1953
(2). Pengiriman uang ke luar negeri dari hasil (keuntungan) perusahaan asing dalam lapangan perindustrian yang didirikan dalam tahun 1954 atau sesudahnya
(3). Pengiriman uang ke luar negeri yang dibebankan di atas Belanja Negara atau Daerah Autonom secara langsung.
(Harian Umum, 9 Maret 1954)

Mengenai kedudukan presiden dan alat-alat negara seperti yang dimaksud di Pasal 44 UUDS sebagai “waliyul amri daruri yang wajib dita’ati”, Pimpinan Badan Seruan Islam (PBSI) berpendapat bahwa:
a. putusan beberapa Ulama mengenai kedudukan Presiden sebagai waliyul amri daruri tidak sesuai dengan UUDS yang saat ini masih berlaku.
b. putusan tersebut ditinjau dari sudut agama, tidak ada manfaatnya, dan bahkan sebaliknya.
c. putusan tersebut pada masa kini belum pada tempatnya terletak di bumi Indonesia.
PBSI pun menyerukan:
a. kepada para alim ulama dan ahli-ahli Islam supaya memperbincangkan soal putusan ini sedalam-dalamnya serta meninjau kembali.
b. kepada Menteri Agama supaya mengundang seluruh ulama dan ahli-ahli Islam untuk meneliti dan membina persoalan ini dari sudut agama.
Pendapat tersebut didasrkan kepada:
1. negara Indonesia saat ini bukan/belum negara Islam, tetapi negara yang berlandaskan Pancasila.
2. UUDS Pasal 83 menetapkan Presiden Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagian sendiri-sendiri. Menjadi terang bahwa presiden kita adalah lambang negara; yang memerintah dan yang bertanggungjawab adlah para Menteri (kabinet). Ketentuan yang tercantum dalam UUDS ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dimana Kepala Negara (Chalifah) mengendalikan pemerintahan negara.
3. parlemen yang sekarang ini adalah tunjukan, belum pernah dipilih baik oleh rakyat maupun oleh umat Islam Indonesia, sehingga kadang-kadang putusan yang diambil bertentangan dengan kehendak rakyat yang terbanyak dan kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
4. kalau ayat Qur’an yang artinya: “ikutilah Allah dan Rasul dan Ulil Amri daripada kamu” dibawa-bawa untuk mencapai putusan tersebut, maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan ke hadirat Allah dan di negeri akhirat nanti.
5. kita umat Islam sebagai WNI harus patuh pada segala peraturan-peraturan dan Undng-undang Negara tetapi bukan berarti putusan penutupan pemerintah itu sudah sah/sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang harus kita ta’ati berdasarkan Islam.
Peraturan-peraturan dan hukum-hukum Islam untuk menjadi hukum-hukum dan peraturan negara yang harus berlaku bagi umat Islam Indonesia, ini sedang diperjuangkan oleh umat Islam dalam pemilu yang akan datang.
(Harian Umum, 16 Maret 1954)

7 Maret 1954
Hari ini adalah hari terakhir dari seleksi tahap akhir PSSI di stadion Ikada Jakarta untuk menyusun tim kesebelasan nasional yang akan bertanding di Asian Games II. Susunan timnya terbagi dua kesebelasan, sebagai berikut:
PSSI A: Mursanjoto, Chris Ong, Chaeruddin, Ramlan, Idris, Liuong Houw, Ranang, Ramli, J.Siregar, Thiam Gwan, dan Nono.
PSSI B: Saelan, Sardjiman, Rasjid, Anas, Sidi, Pattinasarae, San Liong, Djaimat, sumardjo, Samsuddin, Pattirai.
Kedua kesebelasan ini dilatih oleh Pogacik dari Yugoslavia.
(Harian Umum, 9 Maret 1954)

8 Maret 1954
17 partai dan organisasi di Jakarta diantaranya PNI, Parindra, PKI, Perti, Permai, dan Perbeppsi mengeluarkan pernyataan bersama mengenai peristiwa pembunuhan atas Mayor Supratawidjaja agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku peristiwa itu dan agar pemerintah memperhatikan keluarga yang ditinggal almarhum.
(Harian Umum, 10 Maret 1954)

9 Maret 1954
Partai Sosialis Indonesia (PSI) melangsungkan konperensi Dewan Partai-nya yang ke-IV di Jakarta dari tanggal 6 kemarin dan berpuncak hari ini. Pembicaraan dalam konferensi itu yakni seputar pre-adivies politik mengenai keadaan dan perkembangan di lapangan politik internasional dan kedudukan serta keadaan Asia-Afrika umumnya dan Indonesi khususnya, membenarkan pendapat bahwa zaman yang kita hadapi ini dalam jangka pendek adalah zaman yang akut dan sulit terutama lapangan politik internasional dan lapangan ekonomi dalam negeri.
(Harian Umum, 10 Maret 1954)

Dalam sidang kali ini, Dewan Menteri menyetujui untuk mengangkat Trio King Sun dari Sintang (Kalimantan Barat) menjadi anggota DPR-RI untuk mengganti Tjung Ling Seng. Kabinet pun menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah untuk merubah PP No.24 Th 1953 tentang pembelian uang duka atau penghibur kepada janda atau wahli waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya dan suatu penerangan Keputusan Presiden tentang pemerian izin menimbun (menyimpan) bahan-bahan cair yang termksud dalam Petroleum Opslag Ordonnatie (stb.127 No.199)
(Harian Umum, 11 Maret 1954)

10 Maret 1954
Hari ini Front Pemuda Indonesi (FPI) memberikan tuntutan kepada pemerintah, yakni:
1. menjamin ketentraman belajar pada para pelajar Indonesia di Nederland
2. mengehentikan pengiriman pelajar dari Indonesia ke Nederland
3. segera memindahkan para pelajar di Nederland ke negeri lain.
4. bertindak tegas dan setimpal dengan juga mengadakan pembatasan bertempattinggal bagi warga negara Belanda di Indonesia
(Harian Umum, 11 Maret 1954)

11 Maret 1954
Hari ini di Padang Panjang, lahir Direktur SDM PT.Telkomsel Indonesia (periode 2006-..), John Welly. Pendidikan yang dilaluinya tercatat; S1 di Teknik Elektro Institut Teknologi (ITB) Bandung (1979), Post-graduated di University Essex, Colchester, United Kingdom, dengan gelar Master of Science Degree dalam bidang Telekomunikasi dan Sistem Informasi, 1987. Ia pernah bekerja sebagai Presiden Direktur PT INTI (industri Telekomunikasi), Bandung (2001-2005), Direktur PT. Gemawidia Statindo Computer, Jakarta (2000-2001), Direktur Teknik dan Pemasaran P.T TELKOM, Bandung (1998-2000).
(PT. Telkomsel Indonesia, Sejarah Telekomunikasi Indonesia, 2006:40)

Pemerintah menyampaikan RUU tentang opsenten atas cukai kerosine, bensin, gula, saccharine, dsb. Berhubung dengan gentingnya kas negara dan karena tarif cukai atas barang-barang tersebut belum sesuai dengan tingkat harga dalam negeri sekarang. Menurut RUU itu cukai atas minyak lampu (kerosine) dinaikan dengan dengan 50 opsenten atas bensin gasolin dan segala minyak bumi dan yang mempunyai sifat sama dinaikkan dengan 20 opsenten, sedang atas gula serta saccharine dan barang-barang pemanis lainnya yang dibuat secara sintesis dengan zat pemanis yang lebih tinggi daripada gula dinaikkan dengan 85 opsenten.
Kenaikan cukai itu ditetapkan untuk waktu yang tidak ditentukan dan undang-undang akan berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(Harian Umum, 13 Maret 1954)

Berhubung dengan pembreidelan harian “Tinjauan” di Makassar beberapa waktu lampau, hari ini Sekretaris Djenderal Serikat Sekerja Perusahaan Surat Kabar SPS, Sutardjo Tjokrosisworo menemui Wakil Perdana Menteri I Wongsonegoro menyatakan protes SPS atas larangan terbit surat kabar tersebut.
(Harian Umum, 13 Maret 1954)

12 Maret 1954
Kementrian Perekonomian mengumumkan:
Guna keperluan uniformitas mengenai syarat-syarat untuk pengakuan sebagai importir nasional, maka perlu diadakan lagi tinjauan mengenai struktur dari perusahaan-perusahaan yang dulunya telah memperoleh pengakuan sebagai “importir yang diperlundingi” atau lazim disebut importir benteng.
Syarat-sayaratnya adalah:
a. mengenai perusahaan-perusahaan yang mempunyai organisasi berbentuk “namloze venootschaap” (N.V), pemegang-pemegang sahamnya harus seluruhnya Warga Negara Indonesia.
b. Mengenai perusahaan yang mempunyai bentuk organisasi lain, maka persero-persero seluruhnya harus Warga Negara Indonesia.
c. Bilamana perlu status kewarganegaraan ini harus dikaitkan dengan surattanda Warga Negara Indonesia.
d. Jumlah modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp.250.000,-
e. Mengenai organisasi berbentuk NV, semua saham harus dengan atas nama.
f. Dalam acte pendirian harus dimuat satu fatsal, bahwa semua saham-saham tidak boleh dipindahkan kepada warga negara asing (WNA).
g. Karena untuk keperluan statistik Djawatan Perdagangan perlu dinyatakan beberapa persen dari saham-saham benda dalam warga negara asli, maka acte pendirian perusahaan yang berbentu NV hendaknya dapat nyata besarnya modal yang dimiliki oleh warga negara asli tadi. Mengenai perusahaan yang mempunyai bentuk organisasi lain, maka hendaknya dinyatakan besarnya modal disetor oleh masing-masing firma (Ppengumuman Menteri Perekonomian No.4050/M tertanggal 12 Maret 1954).
(Harian Umum, 15 Maret 1954)

13 Maret 1954
Diberitakan hari ini: dengan surat edaran KP-UI No.13 ditetapkan bahwa para importir yang mempunyai pengakuan semua barang free-list (kecuali pharmacie, dsb) harus segera memilih 3 golongan barang saja, ialah yang sesuai dengan surat edaran P.54 tahun lalu.
Diberitahukan pula bahwa mereka yang belum memiliki masih diberi kesempatan terakhir sampai 31 Maret, dan jika terlambat maka KPUI sendiri yang akan memilihkannya.
(Harian Umum, 15 Maret 1954)

14 Maret 1954
Rapat besar PNI di Salatiga hari ini menyatakan bahwa PNI akan mempertahankan Kabinet. “suatu oposisi dalam negara yang demokratis memang sangat diperlukan, sebagai koreksi-koreksi terhadap jalannya pemerintahan” demikian kata Sidik Djojosuharto, Ketua Umum PNI. Ia menambahkan, “namun oposisi tetap harus demokratis dan tetap dalam jalur-jalur parlementer, jika tidak justru ia akan merusak demokrasi”. Dalam pandangan ini, partai PKI pun sejalan dengan PNI.
(Harian Umum, 17 Maret 1954)

Di gedung SR Tandes diadakan rapat Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) ranting Tandes. Rapat ini membicarakan masalah penyelesaian hasil Kongres PPDI di Semarang tahun 1953 silam, yakni untuk mendesak pemerintah mengenai uang subsidi Pamong Desa tahun 1952, serta sikap PPDI mengenai pemilu dan kursus anggota PPDI
(Harian Umum, 17 Maret 1954)

15 Maret 1954
Diberitakan oleh “Antara” bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Belanda supaya mengembalikan benda-benda kebudayaan Indonesia yang saat ini berada di negeri Belanda. Benda-benda kebudayaan milik Indonesia itu antara lain; naskah tulisan dan lontar yang dibawa oleh Pemerintah Hindia-Belanda sebelum masa perang, diantaranya terdapat satu-satunya lontar Negarakertagama. Juga arca-arca seperti patung Pradjanja Parmita yang kini ada di Leiden, temuan-temuan arkeologi berupa tulang-tulang Pitechantropus Erectus dari Trinil, dan tengkorak Megalojavanicus dari Sangiran. Selain itu juga kertas-kertas dokumentasi peperangan dunia ke-dua sebanyak kira-kira 100 peti.
(Harian Umum, 16 Maret 1954)

16 Maret 1954
Anggota Parlemen Belanda Van Rijck Vorsel mengemukakan kepada Kementrian Luar Negeri supaya memberi keterangan kepada Parlemen Belanda mengenai maksud dari adanya Biro Irian. Berlanda bertanya apa Indonesia tidak kerepotan dan tidak terganggu dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat Irian dengan adanya biro tersebut. Dan juga bertanya apakah Indonesia mengirimkan suatu nota protes berhubung dengan adanya niatan dari Nederland untuk memperingati 4 tahun organisasi RMS.
(Harian Umum, 18 Maret 1954)

Menteri penerangan Dr.FL. Tobing mengumumkan:
I. Pada siang hari ini bahwa kabinet mendengar mendengar penyelesaian dari pembicaraan antara Menteri Keuangan Dr.Ong Eng Die dengan pihak Belanda di Nederland; yakni menyelesaikan beberapa urusan keuangan yang masih tergantung-gantung sejak pemulihan kedaulatan.
II. Mengenai pertambahan pembebasan-pembebasan pemungutan tambahan pembayaran pada pasal 1 PP No.11/1954, Kabinet menyetujui dalam;
a. pengiriman uang keluar negeri guna pembayaran ongkos-ongkos penumpang daripada jemaah haji atas alat-alat pengangkutahn yang disewa baik oleh pemerintah maupun oleh maskapai-maskapai pengangkutan nasional dan ongkos yang dibutuhkan oleh para jemaah haji ke luar negeri
b. mengenai pengiriman uang dalam urusan pembelian ruamh untuk keperluan diplomatik dan urusan PBB.
III. Dalam hal Peraturan Pemerintah tentang pekerjaan, pemerintah adalah tujuannya terutama untuk menjamin perlakuan yang uniform bagi para pekerja yang di daerah-daerah dipekerjakan pada pelbagai usaha pemerintah. Antara lain diatur:
a. upah yang besarnya didasarkan pada cara dan ongkos hidup setempat.
b. Pemberian upah lembur yang layak untuk pekerjaan yang dilakukan di luar waktu kerja.
c. Upah yang dibayarkan terus dalam waktu sedikit dalam batas tertentu, pada hari istirahat, mingguan dan hari-hari libur resmi, pada hari-hari perlop tahunan, hari-hari pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena pekerjaan, karena haid, karena hamil, dalam waktu adanya halangan misalnya kematian.
d. Pemberian uang lepas.
e. Pemberian uang tunggu pada kalangan jawatan terpaksa menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu.
f. Pemberian tunjangan pada ahli waris, apabila pekerja meninggal dunia
(Harian Umum, 18 Maret 1954)

17 Maret 1954
Suasana di kalangan sejumlah 11.000 kaum buruh minyak di perusahaan SUPM Sumatera Selatan menjadi tegang karena tuntutannya mengenai cuti besar ditolak oleh P4 Pusat yang menurut Perbum, hal ini berawal dari keterangan-keterangan yang menyesatkan dari pihak majikan.
(Harian Umum, 18 Maret 1954)

Konperensi Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang pertama diselenggarakan di Jakarta hari ini dengan dipimpin oleh Ketua Panitya Dr.Suradji. Konperensi membicarakan segala tentang usaha penerbit-penerbit nasional, kedudukan penerbit nasional, hubungan pengarang-penerbit, perdagangan buku-buku, dan soal mati-hidupnya penerbit-penerbit nasional Indonesia.
Ketua Umum IKAPI, Notosutardjo mengutarakan tentang jeritan penerbit nasional di tengah alam kemerdekaan ini. Masalah yang paling mendasar adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap penerbit-penerbit nasional, sehingga kedudukannya masih seperti dalam jaman penjajahan dulu. Sementara penerbit-penerbit kolonial yang kini masih ada menduduki posisi yang masih seperti dulu juga.
(Harian Umum, 18 Maret 1954)

18 Maret 1954
Berhubung degan penyerah-dirian 166 anggota gerombolan barisan Bambu Runtjing kepada alat-alat negara, hari ini Wakil Perdana Menteri I Mr.wongsonegoro dalam keterangannya kepada pers, mengatakan bahwa penyerahan gerombolan itu adalah akibat dari salah satu tindakan tegas dari politik pemerintah di lapangan keamanan. Saat ini, kedudukan para gerombolan sudah terdesak, meskipun alat-alat negara belum dikerahkan sepenuhnya. Diantara mereka yang menyerahkan diri, terdapat pula para pemimpin gerombolan yang sudah lama dikejar-kejar, jadi gerombolan sekarang tinggal yang liarnya saja. Selanjutnya Mr. Wongsonegoro pun merencanakan bagaimana nebhandelung yang baik, supaya tidak ada kekecawaan yang timbul di kalangan mereka yang sudah menyerahkan diri.
(Harian Umum, 19 Maret 1954)

19 Maret 1954
Pengurus pusat pleno PWI membicarakan berbagai masalah kewartawanan yang terjadi baru-baru ini, seperti soal penyerbuan terhadap kantor surat kabar “Nasional” di Jogjakarta oleh kaum difable, pembreidelan surat kabar “Tindjauan” di Makassar, hukuman pengasingan terhadap wartawan S.Salman dari surat kabar “Marhaen” di Makassar dan penangkapan atas seorang wartawan surat kabar “Indonesia Merdeka” di Kotabaru, Kalimantan.
Rapat mengambil keputusan untuk menyampaikan suatu nota protes kepada pemerintah dan parlemen, juga direncanakan akan mengadakan pertemuan antar pemimpin redaksi se-Indonesia guna membicarakan sekitar kode etik jurnalistik.
(Harian Umum, 22 Maret 1954)

Pemerintah mengeluarkan PP No.27-1954 tentang pemberian Persekot Hari Raya kepada pegawai negeri. Besarnya persekota tersebut adalah separoh penghasilan bersih yang diterima terakhir dalam bulan sebelum bulan surat-surat perintah pembayaran disiapkan oleh kantor-kantor pembayaran.
Pembayaran persekot dibayar 20 hari sebelum hari raya yang bersangkutan dan dipungut kembali dalam enam angsuran dengan memotong gaji pegawai yang bersangkutan tiap-tiap bulannya, dimulai dengan bulan sesudah persekot dibayarkan.
(Harian Umum, 12 April 1954)

20 Maret 1954
Dinas Pers Penerangan Kementrian Pertanian mengumumkan bahwa rombongan Menteri Pertanian Sudjarwo yang juga diikuti oleh Sekdjen Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Kepala-kepala Djawatan Pertanian Rakjat Kehewanan, Kehutanan, Perikanan Laut, serta Administratur “yayasan Perikanan Laut” telah kembali dari tinjauannya selama 2 pekan ke Maluku Tengah dan Utara untuk menyaksikan masalah-masalah serta kemajuan di lapangan pertanian. Rombongan pun singgah di beberapa tempat di Sulawesi.
Diterangkan mengenai rencana-rencana pertanian untuk Sulawesi antara lain:
1. mempertinggi hasil tanaman jagung.
2. menambah bentuk pertanian serupa (monocultuur) di tanah kering dengan mengadakan tanaman sela diantara tanaman-tanaman kelapa yang di Sulawesi merupakan kurang lebih separo dari luas tanah pertanian.
3. menyempurnakan pertanian di tanah kering terutama dengan mengikhtiarkan adanya perusahaan maupun peternakan dan pertanian.
4. menyempurnakan peternakan.
5. memperluas penerangan mengenai perikanan darat.
6. mangasuh hutan sebaik-baiknya.
7. memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perluasan tanaman tembakau viginia dan tebu rakyat.
8. meneruskan motorisasi perikanan laut
9. memperluas irigasi.
Mengenai lapangan pengairan, oleh Sekdjen Kementrian Pekerjaan Umum telah disusun rencana 5 tahun yang dapat menambah luas pengairan sawah seluas 314.000 ha sehingga sawah yang akan mendapat pengairan seluruhnya menjadi 60.000 ha. Sementara itu perikanan di Minahasa ditujukan agar daerah itu lebih produktif dalam menghasilkan bahan pangan, sehingga tidak terlalu bergantung pada daerah lain. Diterangkan juga, bahwa daerah Maluku adalah daerah yang subur dan lautnya kaya namun sebagian besar rakyatnya terbelakang dan miskin.
(Harian Umum, 22 Maret 1954)

21 Maret 1954
Hari ini adalah hari puncak dari Konperensi IKAPI yang memutuskan:
a. IKAPI akan membentuk badan kontak dan kerjasama antara penerbit dan pengarang.
b. IKAPI akan turut serta dalam penyusunan undang-undang hak cipta.
c. IKAPI akan menyiapkan pedoman perjanjian mengenai naskah antara penerbit dan pengarang.
IKAPI juga menghendaki agar pemerintah mengindahkan kedudukan penerbit-penerbit nasional dengan memesan buku-buku yang dibutuhkan pemerintah dari penerbit-penerbit nasional dan tidak menerbitkan sendiri buku-buku yang dapat diterbitkan penerbit nasional. IKAPI pun menyarankan supaya pemerintah menyediakan kredit bagi penerbit-penerbit nasional untuk usahanya menerbitkan buku-buku dan membantu usaha penyebaran hasil buah pena pengarang Indonesia di luar negeri.
Ketua IKAPI, Njoto Subardjo mengatakan bahwa IKAPI akan memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan idiil dan tidak semata tujuan komersil, karena itu penerbit berpedoman pada peraturan rabat penjualan yang tertentu dna mengusahakan agar buku-bukunya dijual dengan harga menurut daftar harga.
(Harian Umum, 23 Maret 1954)

22 Maret 1954
Konperensi para diplomat Indonesia di Asia, Afrika dan Pasifik yang diselenggarakan di Jakarta sejak tanggal 9 Maret kemarin, diakhiri dengan resmi hari ini. Menteri Luar Negeri Sunarjo mengatakan bahwa para wakil diplomatik Indonesia akan segera kembali ke tempat kedudukannya masing-masing dengan membawa keterangan yang lengkap tentang politik luar negeri pemerintah dalam menghadapi soal-soal penting, diantaranya di lapangan politik bebas-aktif, soal kerjasama dengan negara-negara Asia, soal-soal kolonialisme, konperensi di kolombo dan jenewa yang akan datang. Juga di lapangan ekonomi mengenai keadaan bahan-bahan mentah di Indonesia, soal kebudayaan dan pengajaran yang dapat merekatkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangga.
(Harian Umum, 23 Maret 1954)

23 Maret 1954
Bertempat di Kementrian Luar Negeri, hari ini diadakan perundingan terakhir antara delegasi Indonesia dengan delegasi KLM tentang perubahan kontrak GIA, sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua delegasi di hari-hari kemarin, dimana telah dicapai tingkat persetujuan dalam segala hal pokok dan mendasar.
Sedangkan persetujuan kali ini ditetapkan antara lain tentang perubahan direksi GIA yang semula dipimpin oleh KLM, selanjutnya akan dipegang oleh pemerintah RI. Demikian pula persetujuan pemberian bantuan teknik oleh KLM kepada GIA dalam jangka waktu tertentu.
(Harian Umum, 24 Maret 1954)

Badaruddin Faiz Hasan Badruddin Tyabji, Duta Besar India di Jakarta memberitahukan kepada Menteri Luar Negeri RI bahwa pemerintah India memutuskan akan mendermakan 10.000 Rupee India untuk korban bencana Merapi. Pihak pemerintah RI berterimakasih atas bantuan ini.
(Harian Umum, 25 Maret 1954)

Dr. Purwo Suwardjo, Kepala Djawatan Pemberantasan Penjakit Pest di Bandung, meninggal hari ini.
(Harian Umum, 27 Maret 1954)

24 Maret 1954
Kuasa Usaha Indonesia Susanto Tirtoprodjo menemui Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan nota pemerintah RI mengenai usul mengadakan pembicaraan tentang pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan soal Irian Barat.
(Harian Umum, 26 Maret 1954)

Sesuai dengan pendirian pemerintah (kabinet) bahwa sumber minyak Sumatera Utara akan diusahakan oleh pemerintah, hari ini 35 partai dan organisasi di Sumatera Utara (kecuali PSI dan Masjumi) mengambil keputusan untuk menuntut kepada pemerintah agar mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaksanaan nasionalisasi sumber-sumber minyak di Sumatera Utara.
(Harian Umum, 25 Maret 1954)

25 Maret 1954
Di gedung Kementrian Luar Negeri siang ini dilakukan upacara timbang terima jabatan antara akting Sekretaris Djenderal Kementrian Luar Negeri Mr.St.Moh.Rasjid kepada sekjen baru yakni Roeslan Abdoelghani yang disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Sunarjo dan para pembesar lainnya.
(Harian Umum, 26 Maret 1954)

26 Maret 1954
Berhubung dengan akan bertambahnya turis-turis asing ke Indonesia, apalagi sesudah maskapai-maskapai penerbangan internasional mengadakan dinas-dinas turis yang murah, hari ini “Antara” menemui salah satu travelbureau Indonesia untuk mengetahui usaha-usaha dari pihak Indonesia untuk menampung pelancong-pelancong itu.
Diperoleh keterangan bahwa sejak beberapa minggu perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri memberikan visa tourist yang mudah sekali didapat, asal orang yang berkepentingan dapat menunjukan kunjungannya ke Indonesia itu betul sebagai turis, yakni dengan memperlihatkan aturan-aturan yang dilihatnya dengan travelbureau Indonesia mengenai pelancongannya di sini.
Formalitas-formalitas yang harus dipenuhi pada waktu keluar-masuk dan keluar Indonesia pun dikurangi sampai minimum bagi orang-orang pemegang visa-tourist tersebut.
Sementara yang perlu diakomodasi dengan baik adalah penerbangan, taxi dan kereta api serta koordinasi ketiganya. Dalam hal ini Djawatan Perjalanan Negeri dapat memberi bantuan besar. Adapun organisasi travelbureau Indonesia, sambil berjalan terus dan diperbaiki, kini sedang dipikirkan suatu badan yayasan dimana perusahaan-perusahaan travelbureau dapat bergabung. Yayasan itulah yang nanti sebagi badan non-politik kedalam dan keluar menyelenggarakan koordinasi dan pemberi pendorong, sehingga memungkinkan servis yang sebaik-baiknya oleh masing-masing travelbureau.
(Harian Umum, 27 Maret 1954)

Sekretariat Musjawarat Musik Indonesia (MMI) hari ini mengabarkan bahwa oleh beberapa anggotanya, musisi dan komponis sedang disusun suatu buku/brosur tentang hasil penyelidikan mengenai musik daerah sebagai musik rakyat yang terdapat di kepulauan kita. Buku ini akan dipersembahkan oleh MMI kepada pemerintah (kementrian PP dan K). Penyelidikan ini didasarkan pada keilmuan, dimaksudkan sebagai penjernihan arti dan kedudukan musik rakyat dalam kebudayaan (musik) suatu bangsa. Hal ini perlu, karena pandangan masyarakat sering keliru atau mengacaukan pengertian musik rakyat. Juga diuraikan antara kedudukan musik rakyat (volksmuziek) dan musik seni (kunstmuziek).
MMI juga berniat memohon pada pemerintah supaya di Musium (Gedung Gadjah) diberikan tempat untuk MMI, sebab disana banyak alat-alat musik lama dan dokumentasi lainnya.
(Harian Umum, 27 Maret 1954)

27 Maret 1954
Mendagri Prof. Mr.Dr. Hazairin atas pertanyaan pers menerangkan bahwa pembahagian daerah Indonesia menjadi lebih banyak daerah otonom tingkat I (propinsi) pada pokoknya diserahkan pada keinginan dan pertumbuhan-pertumbuhan dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya, secara bertanggungjawab. Mendagri menyatakan bahwa memang benar ada keinginan beberapa daerah untuk berdiri sendiri sebagai propinsi tepai keterangan-keterangan yang ada menimbulkan kesan bahwa keinginan itu pada umumnya tidak seimbang dengan kemampuan daerah-daerah yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suatu daerah otonom tingkat I.
(Harian Umum, 29 Maret 1954)

28 Maret 1954
Kongres PKI di kota Malang jam 09.00 ini penuh dengan suasana panas. Sebelum rapat dimulai, yang berwajib menurunkan poster-poster yang dipandang menyinggung perasaan golongan lain. Ketua PKI, D.N Aidit menyampaikan pidato yang tidak berbeda dengan yang diucapkannya dalam rapat raksasa di Jakarta baru-baru ini, yakni tentang hasil-hasil Kongres Nasional PKI di manifest pemilu. Kongres kali ini mengambil tiga putusan penting yakni; pertama, apa yang dinamakan jalan untuk mencapai Pemerintah Demokrasi Rakjat. Kedua, program PKI guna mewujudkan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat, dan ketiga manifes pemilu yang dikatakan konsep partai tersebut untuk mengalahkan Masjumi dan PSI dalam pemilu nanti.
Pada kesempatan itu L.Aanens Wakil Partai Komunis Australia yang menyatakan bahwa ia mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Indonesia
(Harian Umum, 29 Maret 1954)

Penutupan Konperensi Perpustakaan Seluruh Indonesia yang diadakan sejak tanggal 25 kemarin, hari ini ditutup dengan suatu “malam reuni” bertempat di Gedung Merdeka Selatan.11. Keputusan-keputusan Kongres itu antara lain:
1. konperensi menganggap perlu adanya suatu dewan perpustakaan nasional dan untuk itu dibentuk suatu panitia yang bertugas membentuk dewan tersebut. Anggota-anggotanya terdiri dari; Rutam Sutan Palindih, OOP.Sihombing, Tatengkeng, Sutardja Siswohartojo, dan Hamzah Nasution.
2. Perpustakaan Umum sebaiknya diselenggarakan atas inisiatif dan usaha masyarakat dengan bantuan seperlunya dari pemerintah.
3. memandang perlu adanya perpustakaan universiteit untuk tiap-tiap universiteit disamping perpustakaan fakultet untuk tiap-tiap fakultet.
Selain itu, diputuskan pula untuk “mendorong berdirinya sebuah Perhimpunan Ahli Perpustakaan seluruh Indonesia”, perlunya mengembangkan perpustakaan khusus seperti perpustakaan ilmu, perpustakaan kementrian, Djawatan dan perpustakaan perusahaan. Untuk mendukung semua itu perlu juga adanya pendidikan muas bagi para petugas perpustakaan.
(Harian Umum, 31 Maret 1954)

29 Maret 1954
Berhubung dengan tersiarnya berita Dewan Pimpinan PNI telah mengambil putusan menyetujui pemasukan bagian Komersil Bank Indonesia di dalam Bank Negara Indonesi, Wakil Ketua Dewan Pimpinan PNI S.Mangunsarkoro hari ini menerangkan kepada pers sebagai berikut:
Dewan Pimpinan PNI belum pernah membicarakan soal tersebut, tetapi dalam rapatnya yang baru lalu, Menteri Keuangan Dr.Ong eng Die sebagai anggota PNI menjelaskan politik keuangannya dnegan mengirimkan rencana dan kedudukan bagian komersil yang akan dipisahkan dari bagian sirkulasi Bank Indonesia dan akan dijadikan suatu Bank tersendiri agar jalannya organisasi yang sudah lancar serta menguntungkan itu bisa terjamin. Waktu itu Dewan Partai tidak memberikan suatu usul lain ataupun sesuatu opmerking sehingga dapat dikatakan usaha itu akan dijalankan dengan setahu Dewan Partai PNI.
(Harian Umum, 30 Maret 1954)

30 Maret 1954
Dalam sidang tertutup di gedung Dewna Menteri siang ini, PM Ali Sastroamidjojo melantik Panitya Negara yang diberi tugas untuk mempelajari RUU usul inisiatif parlemen tentang keadaan bahaya dan memajukan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan RUU tersebut. Panitya itu diketuai oleh Let.Kol. widya dari Kementrian Pertahanan. Sedangkan anggota-anggotanya; Letkol Bustomi (MBAD), Mr.Burhanuddin Nasution (MBAD), Mr.Soedrajad (Kementrian Kehakiman), Djanusmadi (Kementrian Dalam Negeri), Mr.Sukartono (Kejaksaan Agung), dan pembantu Komisaris Besar Polisi Agung Basuki (Djhawatan Kepolisian Negara).
Panitya Negara itu akan mempelajari semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Menteri Pertahanan dan Panglima-panglima Territorium mengenai pelaksanaan dari regeling op de staat van oorlog en boteg dan akan mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah untuk mempertahankan, menambah, merubah atau menarik kembali peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi yang berhubungan dengan akibat dan kesukaran yang dialami dalam pelaksanaannya.
(Harian Umum, 30 Maret 1954)

31 Maret 1954
Dari kalangan “Antara” Amsterdam didengar bahwa masa depan bagi industri gula di Jawa penuh harapan, terutama berdasar kenyataan bahwa di Asia dan Afrika sekarang semakin banyak orang mempergunakan gula pabrik. Sebagai contoh di Indonesia sendiri, yang di masa sebelum perang memakan gula kira-kira 330.000 ton, kini mengkonsumsi kira-kira setengah juta ton.
Pabrik-pabrik gula di Jawa akhir-akhir ini mendapat permintaan pasar yang semakin besar. Sementara rehabilitasi pabrik gula di Jawa sudah selesai, kini pabrik-pabrik itu punya aparat yang efisien dan sanggup menggiling gula berapapun banyaknya. Kalangan itu pun menyebutkan bahwa perindustrian gula-lah yang dapat memperbaiki perekonomian Indonesia.
(Harian Umum, 2 April 1954)

Indonesia, Februari 1954

2008-03-08T02:57:00.000-08:00

Februari 1954
Mulai bulan ini oplah surat kabar PKI “Harian Rakjat” meningkat pesat tiga kali lipat dari sebelumnya (15.000 eksemplar). Dengan jumlah itu “Harian Rakjat” menjadi surat kabar dengan oplah terbesar dibandingkan surat kabar manapun yang berafiliasi pada partai.
(M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, 2005: 493)

1 Februari 1954
Di Palembang dibentuk sebuah Panitya Menuntut adanya Pengadilan Agama Sumatera Selatan (PANAPA). Mereka menuntut ketegasan dari berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1946 di luar Jawa dan Madura. Panitya berpendapat bahwa berlakunya Pengadilan Agama hanya di Jawa dan Madura saja, sedang untuk kepentingan umat Islam guna penyelesaian pertikaian masalah seperti nikah, thalaq, rujuk serta persengketaan waris harus seragam dengan di Jawa dan Madura.
Menurut Panitya haruslah ada suatu badan yang mengadili serta memutuskan persoalan menurut kehendak undang-undang Islam serta diadili oleh orang yang memang berhak dan fahamserta ahli dalam segi-segi Islam, yang mana kesemuanya itu dewasa ini belum terwujud di luar Jawa dan Madura. Dikatakan pula bahwa Udang-undang No.22 Tahun 1946 didaerah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah telah mendapat persetujuan dari Gubernur untuk dilaksanakan, namun berupa yuridies formiel-nya belum lagi ada karena segi-segi hukumnya masih dianggap lemah.
Pembentukan Pengadilan-pengadilan Agama Negeri telah diprotes oleh bekas kepala Pengadilan Negei Palembang, Bangka dan Belitung, Mr.B.R.M Habriojo, pada tahun lalu di Palembang.
(Harian Umum, 4 Februari 1954)

2 Februari 1954
Anggota Parlemen Sudijono Djojoprajitno menerangkan bahwa hingga sekarang belum dilihatnya tanda-tanda akan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang tegas terhadap kecurangan-kecurangan dalam Djawatan Peladjaran. Kecurangan itu adalah penjualan besi tua milik Djawatan Peladjaran yang dilakukan fihak lain kepada Firma Oriental Shipping Coy Ltd dengan kontrak sebesar 441 ton seharga Rp.110.000,-
Dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen yang telah diserahkannya pada pemerintah 6 bulan yang lalu mengenai fakta kecurangan itu, Sudijono berkata bahwa kecurangan tersebut masih berjalan.
(Harian Umum, 3 Februari 1954)

Pemerintah menyetujui pengangkatan Mr.Usman Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama di Kanada. Dulu ia adalah Duta Besar di Australia dan kemudian atas tugas pemerintah melanjutkan studinya tentang hukum internasional di Perguruan Tinggi Sorbonne, paris.
(Harian Umum, 4 Februari 1954)
Diberitakan hari ini, pemimpin redaksi Harian Belanda “de Vrije Pers” E.Evenhuis yang baru-baru ini ditahan oleh yang berwajib di Surabaya, selekas mungkin akan dipulangkan ke negerinya lantaran dianggap sebagai “ongewenst element” yang berarti “orang yang tidak disukai”.
(Harian Umum, 4 Februari 1954)

3 Februari 1954
Panitya Sensor Film yang diketuai Nj.Mr. Maria Ulfa Santoso menyampaikan surat edaran kepada semua importir dan produsen film yang maksudnya mengharap supaya para importir dan produsen film ini di masa datang tidak lagi menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha bioskop poster-poster mengenai adegan yang tidak ada dalam film. Sebab seringkali adegan yang ada di poster sudah tidak ada di film karena telah disensor. Akibatnya, banyak penonton merasa dikelabui dan terbentuklah citar buruk pada Panitya Sensor Film sebagai perusak film.
(Harian Umum, 4 Februari 1954)

Hari ini datang sejumlah 1010 orang repartrian dari Suriname dengan kapal Langkueng di Padang untuk kemudian ditempatkan di daerah transmigrasi Sukamenanti, Sumatera Barat.
(Harian Umum, 5 Februari 1954)

Sampai hari ini persediaan emas dan devisen di Bank Indonesia adalah 24,44%, yang berarti masih di atas batas minimum yang ditetapkan.
(Harian Umum, 8 Februari 1954)

4 Februari 1954
Sekjen Kementrian Sosial bersama-sama dengan seorang Pegawai Tinggi Kementrian Luar Negeri dan Wakil Kementrian Dalam Negeri menyusun kesempurnaan rencana penerimaan dan panampungan para repartrian dari Suriname .
(Harian Umum, 5 Februari 1954)

Bersamaan dengan HUT ke-6 Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), hari ini sekitar 10.000-30.000 orang pelajar membanjiri Lapangan Ikada untuk menghadiri Rapat Umum yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar IPPI. Hadir pada kesempatan itu, Presiden Soekarno, Perdana Menteri dan Menteri PP dan K, dan Walikota Djakarta Raja.
Dalam pidatonya, Presiden berkata bahwa berkat kemerdekaan 50% jumlah penduduk tidak lagi buta huruf. Dan berkat kemerdekaan pula kini ratusan ribu pemuda dapat sekolah tinggi. Presiden berkata bahwa seandainya ia dulu bersekolah dalam keadaan seperti sekarang ini, maka pasti empat gelar kesarjanaan telah ia raih. Presiden berpesan supaya pelajar-pelajar memiliki jiwa besar, sebab pelajar yang dikehendaki masyarakat adalah pelajar yang juga memperhatikan soal-ssoal negara dan masyarakat. Kalimat pidatonya yang paling berkesan saat ini adalah:
“Pelajar yang belajar sekedar untuk belajar adalah pelajar yang individualistis, pelajar yang tidak belajar tetapi terlalu gemar berpolitik adalah orang sadar yang kurang bekal, pelajar yang hanya berfoya-foya adalah pelajar gladrah.
Pelajar yang ideal adalah pelajar yang sambil belajar juga memperhatikan soal-soal negara dan masyarakat dan mempunyai jiwa “mengabdi” dan bukan “minta-minta”, mengabdi kepada tanah air Indonesia yang kaya raya tapi hingga kini belum dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri”
(Harian Umum, 5 Februari 1954)

Dalam sidang pleno terbukanya hari ini Parlemen telah menerima baik pencalonan 11 orang untuk mengisi lowongan keanggotaan DPR, mengggantikan yang telah meninggal atau mengundurkan diri. Mereka adalah; Imam Sutardjo, Ahmad Niro Hadijarati, Ir.S. Dipokusmo, DN Aidit, Dr.Buntaran, S.Mangunsarkoro, Dr.Zainal Abidin, Husein Puang Limboro, Mr.Budisusetyo, I Gede Ngurah Rai, dan Jakin Lautan Permata.
(Harian Umum, 5 Februari 1954)

5 Februari 1954
Kalangan Dewan Menteri menyatakan bahwa Kabinet Wilopo tidak pernah memberi izin untuk pembukaan bank industri Jepang di Indonesia. Oleh kalangan itu ditambahkan bahwa berita-berita yang menyatakan bahwa keputusan keputusan untuk mendirikan bank-bank industri itu seolah-olah telah diambil oleh Kabinet wilopo di bulan Juli 1953 adalah tidak benar sama sekali. Hal ini dapat diperiksa dalam verslag sidang-sidang Kabinet Wilopo di bulan Juli tersebut yang tak ada menuntut suatu keputusan mengenai pembukaan bank Jepang seperti yang tersebut dalam berita-berita pers itu.
(Harian Umum, 6 Februari 1954)

Dalam acara HUT ke-4 Universiteit Indonesia Prof.Supomo selaku presiden Universiteit itu pada pidato awalnya mnjelasakan tentang Undang-undang Perguruan Tinggi yang sudah lama ditunggu oleh dunia akademi dan sampai saat ini belum diterima. Ia mengharapkan tahun kuliah di tahun periode 1954-1955 Perguruan Tinggi akan berdiri di atas Undang-undang baru itu. Saat ini, lanjutnya, UI masih dalam masa peralihan dari administrasi kolonial menuju administrasi nasional. Bukan saja dalam perubahan staf guru-gurunya, tetapoi juga dalam cara memberikan kuliah. Dalam tahun akademi 1952-1953 jumlah guru besar di UI ada 115 orang; 35 orang diantaranya orang Indonesia dan 80 orang asing. Dari keseluruhan jumlah guru di Indonesia yakni 749 orang, 384 diantaranya orang Indonesia, dan 365 sisanya adalah orang asing. Menurut Supomo ini adalah bukti bahwa proses Indonesianisasi masih berjalan lambat, kita kekurangan dosen Indonesia yang cukup untuk mengisi kekurangan dalam waktu yang pendek. Diterangkan pula olehnya, bahasa Indonesia ssebagai bahasa pengantar telah mulai banyak dipakai para guru besar sebagai bahasa dalam mengajar. Proses nasionalisasi yang lain tampak di Fakultet Hukum, dimana mereka mulai mmempelajari hukum dengan sudut pandang nasional dan bersifat Indonesia-centrisch.
Sementara itu Presiden Soekarno juga hadir dan memberikan pidato serta wejangan. Presiden mengatakan bahwa mahasiswa Universitas harus dapat memberikan sumbangan berharga bagi pembinaan negara dan masyarakat. Anggota-anggoat universiteit adalah bagian dari badan-badan yang akan melaksanakan banyak rencana nasional, karena para mahasiswa itu adalah mereka yang duduk di atas pelangi yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, ungkap Presiden. Ia pun menegaskan bahwa masa ini adalah masa pembentukan negara nasional di Asia, dan Presiden berpesan janganlah para mahasiswa sampai terpengaruh oleh pertentangan ideologi, apalagi dalam situasi menghadapi pemilu.
(Harian Umum, 6 Februari 1954)

Ketua Madjelis Perniagaan Tionghoa Singapura, Tan Siak Kew menganjurkan agar ditempatkannya wakil perniagaan Malaya di Indonesia sebab itu akan sangat membantu keadaan dagang keduabelah pihak. Ia menyarankan pula agar Indonesia memperlunak peraturan-peraturan perdagangannya untuk memungkinkan laju perniagaan Malaya-Indonesia berjalan lancar. Selama ini, dengan mengadakan pembatasan yang terus-menerus, secara tak sadar Indonesia telah memperkuat aksi-aksi penyelundupan antara kedua negeri itu.
(Harian Umum, 8 Februari 1954)

6 Februari 1954
Indonesia menetapkan jumlah kerugian perang yang harus dibayar Jepang sebanyak $.17.200.000.000,-. Hingga saat ini perundingan Jepang-Indonesia berlangsung dalam semangat memberi konsensi.
(Harian Umum, 8 Februari 1954)

Pemerintah mengumumkan Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia yang mengatakan:
1. Jumlah semua uang-kertas-bank, saldo rekening-couratn dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih di Bank harus 1/5 dijamin dengan emas, mata uang-uang-emas, bbahwa mata-uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan World Bank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank dengan Undang-undang.
Jumlah semua uang kertas Bank dan sebagainya dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 1954 berjumlah sebagai berikut:
Bank Rp. 5.030.108.615,75
Rekening Courant Rp. 1.428.821.905,78
Penyerahan kepada kantor dll Rp. 5.196.685,76
¬¬¬¬¬¬¬-------------------------- +
Jumlah Rp.6.464.777.277,29

Emas dan sebagainya dan alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukarkan berjumlah pada tanggal itu.
Rp.1.552.801.552,75 yaitu lebih dari 20% dari jumlah total di atas dengan alat-alat pembayaran yang umumnya dapat ditukarkan dengan emas dari dana devisen ditambah kepada jumlah activa itu, maka presentage dekking menjadi masih lebih besar lagi. Segala berita yang menyatukan bahwa dekking uang yang beredar dan sebagainya tidak lagi memnuhi Undang-undang adalah tidak benar.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

RUU tentang kewarganegaraan Indonesia yang kabarnya telah disetujui kabinet dan dalam waktu yang tidak lama akan disampaikan kepada Parlemen adalah sebagai berikut:
Pasal 1
Warga negara Indonesia adalah:
a.orang yang pada waktu lahir ayahnya warga negara Indonesia atau jika pada waktu tersebut tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, ibunya yang warga negara Indonesia.
b. orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara Indonesia, jik ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan aatau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
c. orang yang lahir di daalam daerah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan kedua orang tuanya.
d. orang yang lahir di dalam daerah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak mendapat kewarganegaraan ayah ataupun ibunya.
Pasal 2
Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat dengan syah oleh seorang warga negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pasal 3
Anak diluar perkawinan dari seorang ibu warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya turut atyahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu menyatakan keterangan untuk itu, ia kehilangan kewarganegaraan asing.
Keterangan tersebut diatas harus dinyatakan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
Pasal 4
Orang yang lahir dan bertempat tinggal di dalam daerah Republik Indonesia yang ayahnya atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf a, juga lahir di dalam daerah RI dan pada waktu lahir orang itu datu kemudian bertempat tinggal di dalam daerah daerah Republik Indonesia melebihi waktu 10 tahun berturut-turut, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu ia menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan RI dan melepaskan kewarganegaraan yang lain.
Keterangan tersebut diatas harus dinyatakan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
Pasal 5
(1). Kewarganegaraan RI karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan kewarganegaraan itu.
(2). Untuk mengajukan pemohonan pewarganegaraan permohonan harus:
a. sudah berumur 21 tahun
b.hadir dalam daerah Republik Indonesia atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggak di dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut.
c. apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan isteri/isteri-isterinya
d. cukup bisa berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia.
e.dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
f. membayar kepada Kas Negeri uang sejumlah Rp.3000,-
g. tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya, apabila ia memperoleh kewarganegaraan RI
Seorang perempuan selama dalam perkawinan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan kewarganegaraan.
(3). Permohonan untuk kewarganegaraan harus disampaikan denga tertulis dan dibubuhi meterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat-ayat kecuali yang tersebut dalam huruf d.
(4). Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan dengan persetujuan Dewan menteri.
(5). Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan kewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah/janji setia dan berlaku saat hingga hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut.
Sumpah?janji setai tersebut sepertyi berikut:
“saya bersumpah (berjanji):
“bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing;
“bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya;
“bahwa saya akan menjunjung tinggi UUD dan hukum-huku Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh;
“bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun”
(6).Setelah pemohon menjadi warga negara Indonesia, Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menetapkan keputusannya dalam Berita Negara
(7).Apabila sumpah atau janji setia karena kelalaian pemohon tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal.
(8). Jumlah uang tersebut dalam ayat 2 dijabarkan kembali, apabila permohonan pewarganegaraan tidak dikabulkan.
Pasal 6
Kewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan negara oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri.
Dalam hal ini dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, dan ayat 6.
Pasal 7
(1).Sorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain dalam hal man aketerangan itu tidak boleh dinyatakan.
(2). Dengan kekecualian tersebut dalam ayat 1, perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan RI 1 tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam 1 tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI-nya.
Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan RI, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
(3). Apabila slah satu dari keterangan tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tiodak boleh dinyatakan.
(4). Keterangan-keterangan tersebut diatas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakn keterangan itu.
(Harian Umum, 9 Februari 1954)

7 Februari 1954
Di Pamekasan dilangsungkan pertandingan tennis antara PTI (Persatuan Tenis Indonesia) Pamekasan dengan pihak DKA (Djawatan Kereta Api) Surabaya. Skor akhir pertandingan tersebut; 7-4 untuk PTI. Tercatat selama tahun ’53 yang lalu, PTI berhasil 5 kali menang melawan Bond Lawang, Sumenep/Kalianget dua kali, dan Res.T.Malang dan CIAD.
(Harian Umum, 10 Februari 1954)

8 Februari 1954
Keterangan Seksi Perhubungan Parlemen Asraruddin menerangkan bahwa seksinya telah mengadakan rapat-kerja dengan Menteri Perhubungan untuk membicarakan soal Damri. Asraruddin mengatakan bahwa terdapat persetujuan mengenai soal-soal prinsip antara Seksi dan Menteri diantaranya adalah untuk meninjau satatus Damri yang kini merupakan perusahaan berdasar ICW untuk dijadikan perusahaan IBW ataukah NV, karena dipandang bahwa status yang sekarang adalah menjadi salah satu sebab tidak lancarnya perusahaan Damri. Pun akan ditinjau pula kemungkinan-kemungkinan untuk meluaskan “operasi” dari Sumatera dan Kalimantan dan dengan begitu dapat dialirkan kelebihan tenaga Damri sekarang. Faktor lain yang menyebabkan Damri di tahun yang lalu menderita kerugian sebanyak enam juta rupiah, menurut Asraruddin adalah karena bus-bus dan alat-alat lainnya yang ada pada Damri semuanya sudah tua, yakni barang-barang dari tahun 1946-1947. Namun meskipun harus bekerja dengan alat-alat tua itu, pendapatan Damri di tahun lalu mencapai dua puluh juta rupiah, itu merupakan bukti bahwa usaha-usaha Damri dilakukan dengan sungguh.
(Harian Umum, 9 Februari 1954)

Wakil Perdana Menteri I wongsonegoro memberi jawaban atas pertanyaan anggota Parlemen Mr.Thambunan mengenai orang-orang Kristen yang teraniaya di Sulawesi Selatan sebagai berikut:
1. Pemerintah memang menerima laporan tentang kejadian itu dan duduknya perkara adalah demikian:
a. pada tanggal 28 Juli 1953 J.Sangka, pendeta di distrik Rongkong Atas, Masambea, Kabupaten Luwu bersama beberapa pemuka Kristen lainnya diambil oleh gero,bolan bersenjata diantaranya yang dikenal nama Djoha yang berasal dari kampung Welawi (Iwara Palopo, sertaterus di bawa ke kampung Malangke (Amassangan) melalui Tarue. Orang-orang yang diambil tersebut; J.Sungkan (pendeta di Rongkong Atas), Ratte dari kampung Sallutalang, Njila (penghantar jemaat Limbong), Moso (guru sekolah Manganan), Ambo Aseng (juru tulis kampung Manganan), Semba (penghantar jemaat Uri), Pango (guru sekolah Uri), Ledo (penghantar jemaat Kenandede), Djima (kepala kampung Pontattu), Sodu (penghantar jemaat Tanete), Njulue (kepala sekolah Limbong), dan Sialana dari kampung Limbong.
b. Pada tanggal 28 Agustus 1953 oleh gerombolan bersenjata diambil pula dari distrik Seko pemuka-pemuka gereja beserta 80 orang pengikutnya. Rombongan singgah di Rongkong Atas dan gerombolan mengambil lagi beberapa pemuka gereja; Rupa (guru indjil), Batu (Wakil Kepala Distrik Seko), Galeon (kepala kampung Kariang), Kepala kampung Baroppa, Karipang (guru sekolah, penghantar jemaat Amballong) dan orang-orang dari Rongkong Atas; Sumbawa (guru Indjil), Ambo Ena (penghantar jemaat Sallutalang), Pabeta (eks kepala kampung Ponglegen), Pemandang, Mappe Ngamma (eks kepala kampung Uri), Bome (guru pembantu sekolah Ponattu). Mereka dibawa ke Jurusan Melangke oleh gerombolan.
c. Karena kejadian-kejadian tersebut dilakukan di daerah yang tidak aman dan dikuasai oleh gerombolan-gerombolan bersenjata, polisi baru mengetahuinya pada tanggal 24 September 1953. Menurut keterangan, maksud dari penculikan itu adalah bahwa orang-orang yang bersangkutan akan dijadikan saksi dalam perkara Sangkala, dimana Kepala Distrik rongkong Atas telah menggabungkan diri kepada grombolan.
d. Kemudian pada tanggal 25 September Polisi dapat keterangan, bahwa dalam bulan Agustus 1953 orang-orang yang disebut di atas telah dibunuh oleh gerombolan di kampung Patimang distrik Malangku.
2. Setelah mendapat keterangan tersebut di atas, Polisi segera melakukan pengusustan akan tetapi oleh karena peristiwa itu terjadi di daerah dikuasai oleh gerombolan, pengusutan belum dapat membuahkan hasil. Sudah tentu pemeriksaan ini akan dapat diperluas sejalan dengan operasi-operasi tentara dan polisi yang kini sedang direncanakan.
3. Tindakan-tindakan Pemerintah dalam rangkaian penyelesaian soal keamanan di Sulawesi Selatan adalah antara lain bermaksud untuk melindungi rakyat pada umumnya dan umat Kristen khusunya.
(Harian Umum, 9 Februari 1954)

Konperensi Tahunan Badan Persatuan Teknisi Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 6 kemarin dan berpuncak hari ini di Jogjakarta, Presidium dari Himpunan Teknisi Indonesia (HTI) mengajukan usul diantaranya sebagai berikut:
1.Kepeghawaian dan Perburuhan:
II.(judul tidak tercantum dalam sumber).
a. Kita harus hanya mempunyai satu Kementrian yang mengurus kepegawaian dan perburuhan yakni Kementrian Perburuhan menjadi salah satu jawatan di dalamnya. Konsekuensi dari itu, maka organisasi-organisasi pegawai negeri harus dengan tegas dirobah namanya menjadi sarekat buruh-buruh zonder menyebut pegawai negeri.
b.atau merubah Kantor Urusan Pegawai menjadi Kementrian Pegawai Negeri ditepi Kementrian Perburuhan.
Konsekuensi dari itu, maka organisasi-organisasi pegewai negeri yang berbentuyk apapun saja harus dirubah dengan tegas namanya menjadi Sarekat-sarekat Sekerdja Pegawai Negeri dan tak lagi memakai nama “Buruh”. Dengan jalan demikian ini, maka pegawai negeri dapat bulat bersatu untuk menuntut adanya peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang yang tegas melindungi pegwai negeri dari segala macam tekanan dan tindasan. Dan juag supaya pegawai negeri bebas dari segala tindakan sewenang-wenang dari fihak manapun, seperti sekarang ini tak ada perlindungan yang tegas bagi pegawai negeri.
a.tetap pada prinsip HTI bahwa di Indonesia kini belum perlu adanya modernisasi-industri, tetapi cukup dengan adanya semi-industrialisasi dan semi-mekanisasi bagi LEBENSRAUM-DESA untuk itu perlu adanya industri-industri.
b.dengan konsepsi tersebut diatas, maka semi-industrialisasi dapat dimeratakan bagi Rakyat-Bank dan tak dimiliki oleh segolongan kecil dari bangsa Indonesia.
c. mengakhiri adanya pertambangan-pertambangan rakyat yang dibantu oleh pemerintah.
III.Pendidikan
a.tetap mempertahankan demokratisasi seiring Pendidikan vak dan Keteknikan selaras dengan keputusan Kongre Antara Indoneia pada bulan Oktober 1949 yang lalu di Jogjakarta yang memutuskan untuk memberi kesempatan dan pimpinan untuk mengangkat yang sejenis menerut bakat dari; TP ke ST, dari ST ke STM dan dari STM ke STT atau Akademi Teknik.
b. karenanya untuk meningkat yang sejenis cukup dengan nilai rata-rata 6 (enam), tidak bebas dari turut aktif menyelesaikan Revolusi Nasional.
c. bentuk sekolah-sekiolah keteknikan tetap: 2-2-2-4 atau 3 (STP-ST-STM-STT- atau Akademi Teknik) merajalela di Indonesia yang sebetulnya hanya Semi-Akademi belaka.
Melaksanakan Konperensi Ir.Hudiono Sontoyudo tentang adanya Akademi Teknik yang hanya 3 tahun lamanya selaras dengan kebutuhan rakyat banyak.
c. dengan bentuk 2-2-2-4 atau 3 ini, maka kita akan menghasilkan teknisi yang praktis sebagai: mandor-tukang-opzichter, arsitek dan insinyur Bedijf. Dengan adanya demokratisai seiring pendidikan keteknikan ini terkecuali kita kan menghasilkan teknisi yang praktis dalam spesialisasi, juga akan menghailkan demokratisasi seiring dnegan alat-alat pembangunan dan kepegawaian yang membebaskan dari saling hantam dan saling tuding disebabkan bekas pelajar Akademi Teknik atau STT pernah duduk dalam satu sekolahan dengan bekas pelajar STP yang menjadi mandor, dll.
IV. yayasan teknik
HTI tidak turut campur organisatoris dan tak turut campur tanggungjawab dengan Yayasan Teknik yang dipimpin oleh Sdr.Abikusno Tjorosujoso dan Sumpeno Surjosugondo di Jakarta.
V. Dewan Perwakilan
Memperkuat pendapat Prof. Ir.Rooseno, bahwa perlu di tiap-tiap DPD di daerah-daerah otonom adanya wakil-wakil dari kalangan teknisi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh golongan besar teknisi. Tidak seperti sekarang ini, dimana Pimpinan Biro tersebut dalam sistim pendidikan saja sudah tidak dapat mengikuti kehendak teknisi banyak.
VI. Kongres Teknisi
Mendesak segera adanya Kongres Teknisi pada bulan Mei atau Juni 1954 yang akan datang dimana akan diminta berbicara:
1.Dr.Ir.Soekarno mengenai teknisi sebagai pelaksana terpenting bagi Revolusi Nasional yang belum selesai.
2. Dr.Moh.Hatta mengenai koperai-ekonomi dan teknisi.
3. Prof.Ir.Rooseno mengenai perlunya ada wakil-wakil tekniksi dalam DPD dan DPR
4.Ir.Hariono Sontoyudo mengenai pelaksanaan demokratisasi seiring sekolah-sekolah keteknikan dan oleh orang-orang dari Eropa.
5. Prof.Ir.Purbodiningrat mengenai semi—industrialisasi dan induk-industri.
(Harian Umum, 9 Februari 1954)

Sidang lengkap yang ke-10 dari Komisi Ekonomi PBB (ESCAFE) dilakukan hari ini di Kandy, Ceylon.
(Harian Umum, 10 Februari 1954)

9 Februari 1954
Peristiwa AURI kini diserahkan ke Jaksa Agung Suprapto di Jakarta. Beberapa perwira yang dituduh tersangkut dalam peristiwa yang terjadi di kalangan AURI ini dalam waktu singkat akan mulai diperiksa oleh Kejaksaan Agung.
(Harian Umum, 10 Februari 1954)

Pemerintah menyampaikan teks baru dari RUU tentang Perjanjian Perburuhan antara Sarekat Buruh dengan Majikan, sebagai ganti teks lama yang disampaikan oleh Kabinet yang lalu pada permulaan tahun 1952. Pokok dari maksud RUU tersebut sebagai berikut:
Perjanjian Perburuhan antara Sarekat Buruh dengan Majikan memuat pada umumnya atau semata-mata syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian dengan majikan atau perkumpulan majikan itu harus sudah didaftarkan pada Kementrian Perburuahn dengan tidak ada keharusan bahwa Sarekat Buruh itu berbadan hukum. Perjanjian Perburuhan itu tidak boleh diselenggarakan untuk lebih dari 1 tahun, tapi dapat diperpanjang tiap-tiap kali dengan setahun.
Secara timbal balik, Sarekat Buruh meupun majikan, tidak boleh mewajibkan penerimaan atau penolakan terhadap seseorang buruh karena alasan agama, politis, atau alasan kewarganegaraan, perlunya untuk mencegah timbulnya kedudukan yang monopolistis.
Sarekat Buruh ataupun perkumpulan majikan yang menyelenggarakan perjanjian perburuhan wajib memberitahukan isi perjanjian itu kepada anggota-anggotanya; mengenai perubahan-perubahannya ataupun jika perjanjian itu diperpanjang waktunya. Anggota-anggota Sarekat Buruh atau perkumpulan majikan tetap terikat oleh perjanjian perbuiruhan meskipun telah kehilangan keanggotaan, kecuali jika setelah mereka kehilangan keanggotaanya itu perjanjian dirubah atau diperpanjang. Pun pembubaran suatu Sarekat atau perkumpulan majikan tidak mengubah hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.
Sesuatu perjanjian kerja antara seorang buruh dan seorang majikan yang berkepentingan denga perjanjian perburuhan yang mengikaty nkeduia merea itu tidaklah syah. Menteri Perburuhan dapat menetapkan supaya seorang majikan yang terikat oleh sesuatu perjanjian perburuhan memenuhi sebagian atau semua aturan-aturannya juga dalam suatu perjanjian kerja yang ia selenggarakan dengan seorang buruh tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian perburuhan itu.
Pun Menteri dapat menetapkan supaya sebagian atau seluruh perjanjian perburuhan yang mengenai suatu lapangan usaha yang tertentu, dipenuhi juga oleh buruh-buruh dan majikan-majikan dari lapangan usaha yang sama yang tidak terikat oleh suatu perjanjian perburuhan tidak dapat menyelenggarakan perjanjian perburuhan dengan Sarekat Buruh yang lain yang memuat syarat-syarat kerja yang kurang atau lebih daripada yang termuat dalam perjanjian perubahan yang sudah ada.
Perjanjian perburuhan yang sudah berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku akan tetap berlaku sampai waktunya habis atau sampai pada waktu perjanjian itu dirubah.selanjutnya harus diturut peraturan-peraturan dalam undang-undang ini.
(Harian Umum, 10 Februari 1954)

10 Februari 1954
Wakil Presiden Moh.Hattta mengunjungi lokasi bencana alam gunung Merapi hari ini dengan pesawat terbang.
(Harian Umum, 12 Februari 1954)

Dewan Partai PSI mengeluarkan pernyataan tentang sikap partai tersebut terhadap soal kewarganegaraan sebagai berikut:
PSI berpendapat bahwa status warga negara yang menentukan naib dan kedudukan seorang turun-temurun terhadap negara adalah soal yang penting sekali. Pemberian status warga negara kepada golongan minoritas oleh Republik Indonesia dengan Undang-undang No.3 1949 serta akibat-akibatnya berdasar Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.10 tidak dapat dipandang dari sudut hukum semata-mata, tetapi mempunyai arti moreel yang mengikat negara. Oleh karenanya PSI menolak tiap usaha yang dimaksudkan untuk meniadakan pemberian status warga negara yang sekali ytalh diberikan itu.
(Harian Umum, 12 Februari 1954)

Komisi Parlemen untuk meninjau Aceh yang diketuai Sutardjo Karto Hadikusumo jhari ini memberikan laporannya kepada Sidang Parlemen pleno terbuka. Selain itu Komisi memberikan anjuran-anjuran yang antara lain:
1. Supaya dari pihak Pemerintah maupaun alat-alat kekauasaan negara dalam menghadapi peristiwa Aceh dijaga betul:
a. jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang melukai hati rakyat.
b. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang dapat memperdalam ketegangan antara golongan-golongan yang bertikai.
c. Malah pemerintah harus berusaha sekuat tenaga, supaya kerenggangan antara golongan-golongan tersebut segera dapat dipulihkan, agar rakyat Aceh lekas dapat bersatu kembali.
2. Supaya dalam hal penempatan tenaga, pemerintah menjaga jangan sampai ditimbulkan kesan seakan-akan pemerintah memberi priorotas kepada salah satu golongan. Pemerintah harus berusaha supaya tiap-tiap tenaga yang ditempatkan pada suatu jabatan baik yang berasal dari daerah Aceh sendiri, maupun yang berasal dari luar daerah dapat memenuhi syarat dalam aseptabilitas, kecakapan dan kejujuran.
3. Supaya kepala daerah Aceh diberi prioritas dalam hala memberi baiaya dan pembekalan (peralatan) kepada alat-alat kekuasaan dan perlengkapan negara, agar segala usaha Pemerintah dalam daerah itu dapat berjalan lebih lancar.
Komisi pun berpendapat pada DPR untuk disampaikan kepada Pemerintah untuk menyatakan penghargaannya pada alat-alat negara, pegawai sipil, dan rakyat yang telah berjasa dalam mempertahankan negara.
(Harian Umum, 12 Februari 1954)

Di Nederland, Nyonya Susanto Tirtoprodjo dan 7 orang wanita Indonesia lainnya ikut hadir dalam perjamuan yang diadakan untuk memperingati 100 tahun lahirnya pelopor pergerakan wanita Belanda Dr.Aletta Jacobs.
(Harian Umum, 13 Februari 1954).

Berdiri Persatuan Sepeda Balap di Surabaya yang diketuai oleh R.Prapto Utomo
(Harian Umum, 24 Februari 1954).

11 Februari 1954
Otto Rondonuwu mengatakan bahwa menurut keterangan menteri, dihentikannya perjanjian dengan Jepang untuk sementara waktu ini dikarenakan masih besarnya perbedaan antara tuntutan masing-masing, terutama mengenai jumlah kerugian yang oleh Indonesia dipandang penting untuk tercapainya suatu perjanjian bilateral. “Saya berpendapat bahwa pembayaran kerugian perang adalah kewajiban moral dan yuridis . Maka sebaliknya kita tanya saja kepad Jepang; suka bayar atau tidak. Kalau Jepang suka membayar, maka kita tentukan menurut perhitungan yang terang dan Jepang mau bayar berapa. Andai kata berdasarkan perhitungan kita yang waktu itu kita menuntut pembayaran kerugian perang berjumlah Rp,100,- tetapi Jepang hanya mau bayar Rp.1,35,- saja misalnya, maka berartilah bahwa Jepang sebenarnya tidak mau bayar. Jika memang begitu, baiklah jangan berunding saja” demikian kata Otto.
(Harian Umum, 13 Februari 1954).

12 Februari 1954
Dalam sidang Parlemen pleno terbuka, pemerintah menolak usul mosi Mr.Burhanuddin Harahap (Masjumi c.s). Jawaban yang panjangnya 10 halaman itu menitik beratkan pada pendirian pemerintah bahwa PP 35 adalah sangat urgen guna penyelenggaraan efektifitas dan efisiensi dalam lapangan pertahanan negara, menginat faktor-faktor nasional dan internasional. Jawaban itu lengkapnya sebagai berikut:
1. Untuk memulihkan keamana yang telah terganggu di beberapa daerah negara, sangatlah perlu adanya tentara yang organisasinya cukup baik bagi pemulihan keamanan itu.
2. untuk mempunyai tentara yang keadaannya sedemikian itu, sangatlah perlu segera diadakan reorganisasi dan reformasi Kementrian Pertahanan yang berdasarkan hukum.
3. Situasi internasioanl menunjukkan adanya pertengkaran-pertengakaran yang hebat dan tidaklah mustahil bahwa masa damai dengan ini tidak akan berlangsung lama. Berhubung dengan itu, maka perlulah pemerintah segera mengadakan reorhganisasi dan reformasi yang akan membawa efektifitas dan efisiensi di segala lapangan pertahanan
Pendirian Yuridis
Dengan menunjukan kepada uraian-uraian anggota Z.Burhanuddin, pemerintah berpendapat bahwa Undang-undang No.3/1948 tidak berlaku sejak pembentukan RIS, sehingga dengan demikian maka susunan Kementrian Pertahanan ternyata tidak mempunyai dasar hukum yang sewajarnya. Peraturan Menteri Pertahan No.26/1949 meskipun labil kedudukannya dalam prakteknya berlaku yang kemudian diadakan perubahan-perubahan dan tambahan diantaranya oleh Penetapan Menteri Pertahanan No.M/P/A/513/52 dan M/P/A/544/52 yang menetapkan kedudukan dan tugas Gabungan Kepala Staf.
Pemerintah tidak membenarkan pendapat bahwa materi PP 35 harus diatur dengan Undang-undang berdasarkan Pasal 126 ayat 2 UUD, karena dasar-dasar susunan dan tugas sesuatu kementrian adalah materil yang termasuk kopetensi pemerintah.
Selanjutnya pemerintah sependapat dengan anggota .Burhanuddin bahwa “alat-alat perlengkapan yang diberi kewajiabn untuk menyelenggarakan pertahan negara pada umumnya” seperti yang termaksud dalam Pasal 126 ayat 2 UUD adalah bukan Kementrian Pertahanan. Perbedaan antara interpretasi Z.Burhanuddin dengan pemerintah ialah bahwa menurut Z.Burhanuddin “alat-alat perlengkapan” tersebut adalah Angkatan Perang, tetapi menurut pemerintah adalah Dewan Pertahanan Negara dan pembesar-pembesar seperti yang dimaksud dalam RUU Pertahanan Negara yang sudah disampaikan kepada Parlemen, yakni dewan dan pembesar-pembesar yang bertugas menyelenggarakan pertahanan negara pada umumnya, termasuk pula seorang Panglima Besar yang dalam keadaan perang, memimpin perang, juga panglima-panglima perang.
Selanjutnya diterangkan, bahwa ayat 1 pasal 126 UUD mempunyai arti sangat penting sebagai sumber hukum yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah dalam batas-batas tertentu untuk dapat menetapkan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap sangat perlu dalam segala urusan pertahanan, karena soal pertahanan inilah pada suatu waktu mungkin menjadi syarat mutlak bagi hidup-matinya negara. Dan berdasar atas ayat 1 Pasal 126 UUD itu maka pemerintah berhak mengeluarkan PP 35.
Inti dari PP 35, menurut pemerintah letaknya pada pasal 2,4,5 dan 6 (pasal-pasal menyebutkan bagian-bagian dari pusat Kementrian Pertahanan, diantaranya Kabinet Menteri dan tugas Nagkatan Perang. Pasal 5 menyebutkan hak-hak dan kewajiban Menteri Pertahanan Sekjen dan Kepala-kepala Staf. Pasal 6 menyebutkan pelaksanaan PP 35 (kepada Menteri Pertahanan).
Maksud pasal 4 ayat 1 PP 35 yang menyebutkan bahwa Kementrian Pertahanan berkewajiban menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti seluas-luanya, ayat 4 yang menyebutkan bahwa Angkatan Perang bertugas sebagai pelopor pertahanan negara dan pelatih keprajuritan bagi rakyat, menurut pemerintah hanya untuk melengkapi gambaran kedudukan Pusat Kementrian Pertahanan dalam hubungannya dengan Nagkatan Perang. Begitu pula menurut pemerintah pasal 4 ayat 4 PP 35 itu tidaklah menjadi materil yang direserveer secara imperatif oleh UUD, sedangkan pasal 3 PP 35 bersifat declaratoir, tidak konstitutif, meskipun menurut pemerintah materil itu dapat dijadikan materil Undang-undang, maka pemerintah tidak berkeberatan untuk memasukkan dalam RUU Pertahanan. Pun diterangkan bahwa pasal 1 PP 35 adalah sebagai ketentuan bahwa ada perbedaan dan pembagian pekerjaan antara Pusat Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang.
Perubahan Gabungan Kepala Staf bentuk lama
Diterangkan oleh pemerintah bahwa dibekukannya Gabungan Kepala Staf bentuk lama, maka terbukalah keempatan bagi Menteri Pertahanan untuk lebih berhubungan secara langsung dengan pimpinan-pimpinan Angakatan-anagkatan sedang efisiensi pekerjaan sehari-hari lebih terjamin dan Angkatan Perang pun akan mendapat kembali anggota-anggotanya yang bentuk lama berpuluh-puluh dipekerjakan secara kurang efisien.
Tentang yang disebutkan oleh pihak pengusul mosi sebagai penyimpangan dari PP 20, pemerintah menerangkan bahwa penyimpangan itu bukanlah pertentangan. PP 20 bersifat umum, sedang PP 35 bersifat khusus untuk Kementrian Pertahanan, karena ia memiliki angkatan-angkatan dan dinas teknis yang besar, sehingga tidak dapat disalurkan kepada Kementrian lain yang bersifat umum.
Pemerintah pun berpendapat, bahwa tidak ada pertentangan antara penjelasan PP 35 dan penetapan Menteri Pertahanan, bahkan materil Penetapan Menteri dengan tindakan-tindakannya adalah konsekuensi yang logis dari PP 35 yang rasionya adalah usaha ke arah efektifitas dan efisiensi.
(Harian Umum, 13 Februari 1954).

13 Februari 1954
Hari ini adalah hari kedua sekaligus hari terakhir dari konperensi inspektur-inspektur pertanian seluruh Indonesia di Pasar Minggu, Jakarta sejak kemarin. Sebagai penutupan, diadakan pertemuan tengah hari ini antara para inspektur tersebut. Hadir pula P.M Ali Sostroamidjojo, Menteri Pertanian, Menteri Penerangan, dll. Setelah Menteri Pertanian menyampaikan laporan mengenai hasil-hasil konperensi, PM Ali mengatakan optimismenya mengenai potensi rakyat yang didasarkan pada kenyataan dewasa ini bahwa pimpinan-pimpinan pertanian berhubungan langsung dengan para petani untuk menambah hasil-hasil bahan pangan, terutama padi. PM berharap agar keduanya sungguh-sungguh untui mencapai “self-supporting” beras dan bahan pangan bisa tercapai tahun ini juga. Juga bila iklimnya normal, sehingga hidupnya tanaman padi tidak tergangu dan usaha perbaikan dapat mempunyai efek yang sebaik-baiknya.
(Harian Umum, 15 Februari 1954).

14 Februari 1954
Hari ini genaplah 2 tahun diugerakannya kemabli kepanduan KBI di Pamekasan. Dan hari ini juga oleh kepanduan itu mengadakan perkemahan, bertempat di desa Njalabu, Pamekasan. Perkemahan ini diikuti oleh 150 pandu putera-puteri dan ikut serta juga pandu dari Kabupaten Sampang.
(Harian Umum, 18 Februari 1954).

15 Februari 1954
Godwill Mission Indonesia ke negara-negara Rab dan Asia yang dipimpin oleh Harsono Tkjokroaminoto jam 11.00 bertolak dari Kemayoran menuju tujuannya yang pertama, Karachi.
(Harian Umum, 17 Februari 1954).

Oleh koran-koran pemerintah di jakarta kini dilakukan kampanye yang giat sekali agar dua pembesar yang mempunyai kedudukan penting yakni gubernur Bank Indonesia Mr.Syarifuddin Prawiranegara dan Kepala Desk Asia dan Pasifik pada Kementrian Luar Negeri, segera “dicopoti”. “Dosanya” adalah karena yang pertama telah memberikan interview mengenai keadaan persediaan emas dan devisen Indonesia di masa ini, sehingga umum mengetahui bahwa keadaan keuangan negara suram sekali. Terhadap ini pemerintah melakukan bantahan, baik dengan pengumuman resmi ataupun pelbagai saluran bahwa keuangan negara tetap optimis. Apalagi angka-angka statistik tidak bisa dirubah dan politik para pembesar tersebut ternyata memiliki latar persaingan politik kepartaian.
Menurut grafik Bank Indonesia persediaan emas dan devisen kita terus menurun, sedangkan hutang pemerintah terus meningkat. Kedudukan M.Syarifuddinterancam dan desas-desusnya ia akan digantikan oleh Mr.Jusuf Wibisono, kawan separtaianya. Namun Mr.Jusuf menolak, sebab dirinya bukan “pagar yang makan tanaman”.
Mengenai dr.Soedarsono, dengan peristiwa suratnya kepada Kementrian Keuangan tempo hari mengenai pendirian Bank Jepang, maka menurut partai-partai pemerintah “dosanya” sudah tak bisa diampuni lagi. Dalam perundingan nanti, ia tidak akan menjadi delegasi dan akan digantikan oleh Ir.Djuanda.
(Harian Umum, 17 Februari 1954).

Untuk mengimbangi adanya beberapa aliran di kalangan mahasiswa di Surabaya, dan untuk mengembangkan ketahanan sosio-nasional-demokrasi, serta mendukung dan menegakkan NKRI yang berdasar Panca Sila, maka atas usaha beberapa mahasiswa hari ini di Surabaya dibentuklah Gerakan Mahasiswa Marhaenis Indonesia yang diketuai oleh Sdr.Sri Soemantri.
(Harian Umum, 17 Februari 1954).

16 Februari 1954
Kabinet mengadakan pembicaraan mengenai Kalimantan; apakah pulai itu masih dapat dipertahankan untuk tinggal 1 propinsi ataukah akan dibagi ke dalam beberapa wilayah lagi . Soal ini ditinjau dari berbagai segi; administrasi, perekonomian, perhubungan, berhubung dengan luasnya daerah, geografi, pembangunan dan pendidikan di pulau itu.
Pada dasarnya Kabinet berpendapat bahwa status 1 propinsi tidak dpat dipertahankan lagi dan berpendirian bahwa telah tiba waktunya untuk membagi pulau Kalimantan menjadi lebih dari 1 wilayah propinsi.
Berhubung dengan itu, Kabinet telah membentuk sebuah panitya ad hoc yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Agraria, Menteri Sosial, Menteri PP dan K, Menteri Penerangan yang bertugas dalam satu minggu untuk menyampaikan kepada Kabinet suatu konsepsi tentang pembagian itu, lengkap dengan alasan-alasannya.
Selain itu Dean Menteri telah menyetujui pula suatu RUU tentang pemilihan secara langsung anggota-angota DPRD. RUU itu nantinya akan mengganti UU No.7 tahun 1950 dan PP No.39 tahun 1950.
(Harian Umum, 18 Februari 1954).

Oleh koresponden “Antara” di Tokyo yang kemudian disalurkan oleh harian Jepang “Nippon Keizai” hari ini, diberitakan bahwa Kementrian Keuangan Jepang tidak lama lagi akan mengadakan perundingan diantara pembesar-pembesar dari kementrian tersebut untuk menentukan sikap guna menghadapi persoalan perdagangan yang berat sebelah dengan Indonesia yang merupakan kelebiahn ekspor sangat besar bagi Jepang.
Kementrian Keuangan Jepang akan membatasi ekspor ke Indoneia suapaya kelebihan ekspor yang sangat besar itu jangan sampai diperbesar lagi. Kalangan dagang dan industri Jepang menentang keras pendirian Kementrian itu, karena tindakan membatasi ekspor ke Indonesia itu berarti suatu pukulan yang sangat hebat bagi kepentingan mereka yang sedang menghadapi kemiskinan ekspor kepada lain-lain negara.
(Harian Umum, 18 Februari 1954).

17 Februari 1954
Dalam laropan yang yang dikemukakan delegasi Indonesia pada sidang ke-10 ECAFE di Kandy,Ceylon hari ini disebutkan bahwa daerah padi yang ditanami dengan benaih yang baik di Indonesia telah bertambah dari 800 hektare menjadi 1,1 juta hektar selama 1953.
(Harian Umum, 18 Februari 1954).

Hari ini “Berita Indonesia” memberitakan bahwa diantar kurang lebih 3000 kaum importior nasional yang telah mendapatkan pengakuan sah dari Kementrian Perekonomian masih banyak terselip “stromannen” atau orang-orang penjual lisensi yang Cuma mau dengan goyang kaki memperkaya diri. Orang-orang iuni kebanyakan dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan Lima Besar Belanda; Bersumij, Factori, dsb. Dan oleh golongan Tionghoa di Pintu Ketjil.
Kebijaksanaan Kementrian Perekonomian sejarang terletak pada usaha membatasi golongan kaum importir nasional menjadi golongan kecil yang bonafid. Dari sejumlah kurang lebih 6000 importir, kini tercatatan 3000, tapi itupun masih dianggap terlampau banyak. Kalangan permerintah lebih menginginkan sejumlah bebebrapa ratus kaum importir saja yang mempunyai liquiditet yang sehat daripada beribu-ribu yang Cuma jadi kaki-tangan modal asing.
Usaha screening terhadap pengusaha-pengusaha nasioanl tersu dijalankan. Rencana “groeping” dan spesialisasi dalam satu-satu sektor impor yang tertentu akan segera dilaksanakan.
(Harian Umum, 18 Februari 1954).

18 Februari 1954
Hari ini Djawatan Penerangan Agama mengeluarkan mengeluarkan batahan atas berita yang telah dimuat oleh sebuah harian yang menyatakan seolah-olah “Menteri Agama dalam waktu ini sedang mempersiapkan untuk mengadakan konperensi alim-ulama yang akan membicarakan peristiwa Aceh dengan maksud supaya dapat dikeluarkan suatu fatwa berkenaan dengan pemberontakan Daud Beureuh”.
Menurut Kementrian Agama, berita itu isinya sangat berbahaya, karena bukan saja tidak benar tetapi juga dapat merupakan racun yang menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Muslimin sendiri.
Konperensi alim-ulama yang diadakan Kementrian Agama bukanlah barang baru. Sejak beberapa tahun yang lalu, Kementrian Agama telah beberapa kali mengadakan konperensi alim-ulama itu untuk meminta pemandangan-pemandangan dan ansehat mereka dalam soal-soal yang mengenai kepentingan kamum Muslimin, seperti soal-soal penyuntikan mayat (miltpunksi), pemindahan darah (bloedtransfusi), menetapkan permulaan puasa, hari raya, dan sebagainya.
(Harian Umum, 19 Februari 1954).

19 Februari 1954
Sidang Parlemen pleno terbuka hari ini melanjutkan penolakan usul mosi Mr.Burhanuddin Harahap dengan suara 101 lawan 69. pemungutan suara dilakukan sesudah pemandangan umum babak kedua selesai dan sesudah Menteri Pertahanan Mr.Iwa Kusumasumantri memberikan jawabannya. Beberapa pemimpin fraksi mengemukakan alasan-alasan mengapa mereka menolak usul mosi (stenmotivering). Yang menyetujui mosi adalah fraksi-fraksi Masjumi, PSI, Katholik, Parkindo, dan Demokrat. Sedang yang menolak adalah PNI, PKI, Murba, Sobsi, Progressip, Perti dan seluruh partai pemerintah lainnya.
(Harian Umum, 20 Februari 1954).

Menteri Luar Negeri Sunaryo mengadakan rapat kerja dengan Seksi Luar Negeri Parlemen mengenai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai suatu perjanjian dengan RRT tentang pemecahan soal kewarganegaraan ganda. Menlu menerangkan bahwa harapan itu adalah baik, karena RRT sendiri sebagai negara muda yang modern tidak setuju dengan adanya kewarganegaraan ganda itu. Menlu menghendaki supaya masalah ini cepat diselesaikan dengan baik. Rapat ini juga oleh Kuasa Usaha Indonesia di Nederland Mr.Susasnto Tirtoprodjo yang menjelaskan tentang masalah Irian Barat dan pendirian Pemerintah Belanda yang jelas-jelas hendak tetap mempertahankan kekuasaanya di Irian Barat.
(Harian Umum, 20 Februari 1954).

Di Gedung PMI Tandjungan, Surabaya diadakan Perhimpunan Olah Raga Air Surabaya (POHAS) dengan Dr.Angka Nitisastro sebagai ketua. Perhimpunan ini beraas membangkitkan dan menambah perhatian serta pengertian bangsa Indonesia tentang laut dan pelayaran, meliputi; olahraga layar, olahraga dayung, olahraga menangkap ikan, dan olahraga air lainnya.
(Harian Umum, 24 Februari 1954).

20 Januari 1954
Hari ini E.Evenhuis, berangkat dengan pesawat KLM untuk dipulangkan ke negerinya.
(Harian Umum, 20 Februari 1954).

Residen koordinator St.Kumala Porta yang baru menghadiri Rapat Moerjani di Banjarmasin, Kalimantan melaporkan isi rapat itu sebagai berikut:
1. Perongkosan rencana yang dikatakan dahulu “Pembukaan Kalimantan” dan sebelumnya “Plan Schopuys”, sangat bersimpang siur.
2. kabinet memperhatikan soal ke dalam mengenai “plan Raksasa Moerjani” itu akan menelan ongkos bermilyar dan hasilnya akan terlalu lama ditunggu, mungkin puluhan tahun lagi baru dapat dikenyam.
3. Polder Mentaren diteruskan sebagai polder percobaan. Polder Manundai dan Kelampa ditahan menunggu siapnya polder Mentaren. Kalau polder Mentaren ini berhasil dalam percobaanya maka Mandurai diteruskan pekerjaannya. Begitu juga Kelampaedangkan polder Kalahijen dimana ada traktor raksasa ditahan juga. Traktor ini akan dipindahkan dengan segera ke polder Mentaren.
4. polder-polder Alabia dan Baji-baji dan beberapa polder kecil tetap diteruskan menurut gambar-gambar dan rencana yang sudah siap.
(Harian Umum, 23 Februari 1954).

Bertempat di Gedung SR Pasapen Belakang, Surabaya dan dihadiri 210 orang buruh berdirilah “Sarekat Buruh Pelabuhan Pelajaran Republik Indonesia” (SBPPRI) diketuai Sdr.Soetono yang tergabung dalam Vaksentral SOBRI.
(Harian Umum, 27 Februari 1954).

21 Februari 1954
Dalam resepsi penutupan Kongres ke-II Pandu Islam Indonesia di gedung Nasional, Bogor, wakil Presiden Hatta menyampaikan amanatnya yang dibacakan oleh Wartomo dari PII; bahwa seorang pandu harus pengasih kepada sesama manusia, adil dan benar, sebab hanya atas persudaraan, keadilan dan kebenaran maka masyarakat dapat menjadi baik, sejahtera dan bahagia. Hatta menambahkan bahwa dalam mencapai cita-cita itu pemuda-pemuda dan puteri Islam:
“Sebagai pemuda dan putera Islam engkau bertugas melatih diri supaya sanggup ikut serta membangun Tanah Air agar terlaksana dengan kesertaan perbuatanmu apa yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia Merdeka, berdaulat adil dan makmur”.
Kongres tersebut mengambil beberapa keputusan, diantaranya tentang penegasan bahwa PIIitu tidak berpolitik dan tidak menjadi bagian dari salah satu partai apapun sesuai dengan dasar kepanduan.
(Harian Umum, 23 Februari 1954).

Di Cepu, atas inisiatif “Pemuda Rakjat” dengan dukungan dari seluruh organisasi pemuda/pelajar dan ormas-ormas lain seperti PPTS, IPPI, Pemuda Kristen, Perbebsi, mengadakan rapat umum di GNI untuk memperingati Hari solidaritet Internasional Pemuda/Pelajar menentang kolonialisme dengan suara bulat rapat tersebut:
1. mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia.
2. Segera membatalkan Uni Belanda-Indonesia
3. membasmi “komplotan Belanda” yang akan merobohkan Republik Indonesia.
(Harian Umum, 2 Maret 1954).

22 Februari 1954
Di kalangan dagang Belanda tersiar kabar bahwa antara Indonesia dan USSR tercapai suatu persetujuan perdagangan. Dalam pembicaraan informal antara perwakilan Indonesia dan USSR di Nederland bahwa USSR bersedia membeli dari Indonesia tiap-tiap tahun kira-kira 100.000 ton karet yang bermutu rendah. Perdagangan ini pun diiringi oleh pembukaan hubungan siplomatik antara dua negara tersebut
(Harian Umum, 24 Februari 1954).

23 Februari 1954
Mulai hari ini, Djawatan Perdagangan untuk sementara waktu tidak menerima lagi permohonan-permohonan pengakuan-import, pengakuan-tambahan (suppletie) dan pembukaan cabang. Adapun permohonan-permohonan yang telah masuk sebelum hari ini akan diselesaikan seperti biasa.
(Harian Umum, 24 Februari 1954).

Kalangan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (KGKBI) menerangkan bahwa gabungan itu sedang berusaha agar yang berwajib mengambil tindakan terhadap penjualan batik imitasi yang belakangan ini sering terjadi di kota-kota besar. Sedang menurut Keputusan Menteri Perekonomian tanggal 5 Februari 1951 yang hingga kini masih berlaku, dilarang impor segala macam manufaktur yang bercorak batik. KGKBI tersebut menganggap impor batik ini kurang melindungi perusahaan batik terhadap desakan asing yang merugikan usaha nasional.
(Harian Umum, 24 Februari 1954).

Dewan Menteri menetapkan beberapa peratura pemerintah baru, antara lain:
1.Tentang pemberian persekot hari raya buat pegawai negeri dan wachtgelders untuk hari raya, galungan imlek dan tahun baru. Jumlahnya adalah 50% dari gaji bersih dan dibayar 20 hari sebelum hari-hari besar tersebut, dengan mengambalikannya dalam 6 kali cicilan.
2. tentang penetapan tanggal terakhir untuk mengajukan permohonan pembayaran back-pay pensiun yaitu sampai tanggal 1 April 1954.
3. tentang penghapusan batas jumlah tertinggi penghasilan dari pensiun.
4. tentang pembentukan komisariat urusan daerah-daerah otonom, tugasnya ialah untuk membantu Menteri Dalam Negeri dalam merencanakan dan menyiapkan perundang-undangan dan usaha-usaha pembayaran-pembayaran daerah otonom.
(Harian Umum, 25 Februari 1954).

24 Februari 1954
Mengenai peristiwa pentraktoran dan pembabatan perladangan rakyat tani yang masih juga terjadi di Sumatera Utara, hari ini Gubernur Sumatera Utara SM. Amin menerangkan bahwa semua kejadian yang demikian itu oleh pihak onderneming tidak diizinkan dan mesti distop. Peristiwa yang terjadi tanggal 10 Februari ’54 atas perladangan rakyat (Selesai) dan tanah pertanian rakyat seluas 15 ha mulai tanggal 11-18 Februari 54 yang lalu, padahal tanah itu sudah diduduki rakyat sejak jaman Jepang. Gubernur heran, apa sebab hal-hal yang serupa itu masih terjadi padahal sudah begitu tegas keputusan pemerintah dalam hal ini, yaitu semua tanah-tanah yang persoalannya masih dalam penyelesaian, keadaan “standfast” berlaku. Pamong—pamong juga tidak boleh melakukan oklylasi baru atas tanah secara tidak sah.
(Harian Umum, 25 Februari 1954).

25 Februari 1954
Meneri Luar Negeri Jepang Okazaki menyatakan bahwa pemerintah Jepang tidak ada sangkut paut dengan tulisan Moragaki yang mengusulkan agar Jepang membeli Irian untuk masalah kelebihan penduduknya. Pemerintah Jepang sama sekali tidak ada maksud untuk membeli Irian Barat.
(Harian Umum, 26 Februari 1954).

26 Februari 1954
PIR selesai dengan suatu konsepsi mengenai pembagian Indonesia m,enjadi 19 daerah otonom tingkat pertama (Propinsi). Menurut konsepsi itu, Ssumatera dijadikan 5 propinsi; Aceh, Tapanuli, Sumatera Timur, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Jawa jadi 3 propinsi dan 2 daerah setingkat propinsi; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Jogjakarta-Surakarta dan Ibukota Republik Indonesia Jakarta. Kalimantan 3 Propinsi; Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sulawesi 2 propinsi; Bali-Lombok dan Nusa Tenggara. Maluku tetap jadi 1 propinsi dan Irian Barat tetap 1 propinsi.
Konsepsi disampaikan kepada fraksi-fraksi pemerintah sebelum disetujui oleh Parlemen.
(Harian Umum, 27 Februari 1954).

27 Februari 1954
Menteri PP dan K Mr.Moh.Yamin di kementriannya mengadakan pembicaraan dengan Kuasa Usaha Indonesia di Nederland, Mr Susanto Tirtoprodjo mengenai keadaan pelajar-pelajar Indonesia di negeri itu yang mengalami kesukaran dan hambatan dalam masalah izin tempat tinggal. Direncanakan oleh dua pembesar tersebut untuk memindahkan para pelajar tersebut ke negeri lain.
(Harian Umum, 1 Maret 1954).

28 Februari 1954
Hari ini koresponden “antara” di Tokyo memberitakan bahwa Kementrian Perdagangan Jepang mulai hari Sabtu kemarin menghentikan penerimaan izin ekspor kain dan benag ke Indonesia untuk sementara waktu.
Penghentian ini dipandang sebagai satu persiapan untuk mengambil tindakan supaya perdagangan berat sebelah jangan diperbesar lagi.
Setelah permintaan izin ekpor tekstil ke Indonesia tidak diterima lagi, maka Kementrian Perdagangan dan Industri Jepang mengumumkan tengah hari ini peraturan baru ekspor ke Indonesia itu berlaku hari ini juga. Menurut pedagang baru, pedagang yang telah mengimpor dari Indoneia diberikan hak impor bahan tekstil 120 % dari nilai impor yang telah dilakukan ketika mereka mengekspor tadi. Sedang pedagang yang tidak mengimpor dari Indonesia diberi hak 50% kalau barang ekspor ke Indonesia itu tekstil kapas, 70 % kalau tekstil pintal rayon dan 50% kalau tekstil rayon.
Dalam sistem perdagangan Jepang sekarang adalah para pedagang yang telah mengekspor tekstil diberikan hak impor tidak pukul rata 122,5 % dari nilai ekspor yangh telah dilakukan. Dengan peraturan baru ini, pedagang yang tidak mengimpor dari Indonesia diduga akan sukar mengekspor tekstil ke Indonesia.
(Harian Umum, 1 Maret 1954).

Indonesia, Januari 1954

2008-03-08T02:51:00.000-08:00

Januari 1954
Mulai bulan ini kota Jogjakarta dibanjiri oleh permintaan-permintaan dari perusahaan asing yang bermaksud mendirikan pelbagai perusahaanya di kota ini. Kalangan pemerintah daerah menerangkan bahwa hal tersebut masih menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan belum ada suatu sikap. Selanjutnya hal tersebut diserahkan kepada Badan Perencana Perindustrian yang diketuai oleh Hamengku Buwono. Diterima atau ditolaknya permiantaan itu banyak tergantung kepada politik pemerintah pusat mengenai investasi modal asing. Perhatian yang begitu besar dari perusahaan asing itu kabarnya dikarenakan daerah Jogjakarta dianggap paling aman dan dapat menjamin keselamatan perusahaan-perusahaan modal asing.
(Harian Rakjat, 14 Januari 1954)

Mulai bulan ini Majalah ”Bendera Buruh” milik SOBSI yang terbit sebulan sekali diperluas oplahnya dan didistribusikan melalui hampir seluruh cabang dan ranting SOBSI.
(Harian Rakjat, 14 Januari 1954)

1 Januari 1954
Hari ini adalah hari terakhir Kongres Persatuan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI) yang telah dimulai sejak 29 Desember 1953 lalu. Kongres itu telah mengambil resolusi-resolusi dan pernyataan, antara lain sebagai berikut:
1. Mengenai pendidikan, Kongres mendesak kepada pemerintah agar memperbanyak sekolah-sekolah vak sesuai dengan kebutuhan akan tenaga-tenaga vak untuk pelbagai lapangan pembangunan, dengan memperbesar anggaran belanja Kementrian PP dan K.
2. Mengenai sensor film, Kongres mendesak kepada pemerintah agar Panitia Sensor film lebih teliti dalam manunaikan kewajibannya, karena kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan film yang datang dari luar negeri sampai saat sekarang ini membawa pengaruh yang tidak sehat bagi pertumbuhan jiwa masyarakat Indonesia.
3. Tentang gerakan pemuda, PPKI menyatakan pengharapannya agar oleh organisasi-organisasi pemuda segra dapat diwujudkan sebuah badan persatuan pemuda yang dapat mempersatukan segenap organisasi-organisasi pemuda di seluruh tanah air Indonesia.
Selanjutnya, khusu mengenai gerakan pemuda Kristen, Kongres menganjurkan kepada Dewan Geredja supaya memberikan bimbingan kepada organisasi-organisasi pemuda Geredjani dan antar Geredjani ke arah terlaksananya kesatuan organisasi pemuda Kristen.
4. Mengenai Kementrian Agama, Kongres menyatakan tetap tidak setuju dengan adanya Kementrian tersebut. Hal ini dianggap perlu untuk diperhatikan oleh semua instansi-instansi Geredja dan badan-badan Kristen yang bersifat kemasyarakatan, sehingga tercapai suatu penjelasan yang memberikan pegangan olah pihak-pihak Kristen.
5. Tentang peristiwa Toraja, Kongres menyerukan kepada umat Kristen seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada masyarakat Kristen di Toraja yang sedang menderita.
Dalam hubungan ini, Kongres menyatakan bahwa gerakan gerombolan yang mengacau di Toraja itu membahayakan persatuan nasional. Selain itu, Kongres telah menghasilkan penyempurnaan ideologi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dengan maksud untuk dapat mempersatukan pemuda Kristen dari segala madzad Geredja yanga da di Indonesia.
Kongres pun telah memilih E.Dantie, Sarwoko, Subagio, C.Hetharia, Caraen dan J.L Tobing untuk menyusun dan memperlengkapi Dewan Pimpinan Pusat PPKI yang baru dan berkedudukan di Jakarta.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Konperensi Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur dimulai hari inidi Surabaya.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Ini adalah hari puncak Konperensi Masyumi Cabang Jawa Timur. Diselenggarakan di S.R Muhammadiyah, Jl. Dipenogoro, Probolinggo. Konperensi yang berlangsung sejak 31 Desember 1953 kemarin ini dihadiri oleh seluruh cabang Masyumi Probolinggo. Dalam Konperensi itu dibicarakan antara lain hasil usaha wakil-wakil Masyumi dalam DPD dan DPRDS Kota dan Kabupaten Probolinggo yang terasa mencemaskan dan soal-soal KAPU Kabupaten sampai ke desa-desa. Sebelum itu diutarakan oleh Sdr. Muh.Djafar sebagai Ketua Umum hal-hal yang berkenaan dengan sikap Mayumi sebagai partai oposisi yang loyal dan berdasarkan amar ma’ruf nahi munkar.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)
Berkenaan HUT ke V Divisi Brawijaya tanggal 17 Desember 1953 silam, BODM Bangkalan telah mendatangi kewedanan-kewedanan Sepuluh, Kewedanan Sotjah dan Kamal guna memberikan hadiah yang berupa pakaian dan minyak tanah. Sedangkan kepada desa Penyantren distrik Arosbaja diberikan hadiah satu pesawat radio karena pada waktu Agresi Militer Belanda II desa tersebut membantu sebulat-bulatnya dlam membela NKRI.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Atas tuntutan buruh dengan berdasar pada kenyataan-kenyataan yang tak terelakan lagi akan kesalahannya, R.Pranadiredja, administratur Perkebunan Tigaraksa hari ini dipecat dari kedudukannya. DPT. Sarbupri menjelaskan kesalahannya-kesalahannya antara lain; banyak merintangi Sarbupri, merugikan kaum buruh dalam lapangan sosial dan ekonomi, tidak mau melaksanakan persetujuan bersama Sarbupri-ALS, tidak mau membayar uang lembur, dan menjual beras dengan harga tinggi.
Selanjutnya DPR Sarbupri setempat akan mengambil sikap menolak dalam mengangkat administratur yang tidak disetujui kaum buruh.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Peraturan Pemberian Bukti Eekport Dollar (BED) dihapuskan. Ini berarti bahwa bagi eksportir ke daerah-daerah dollar ada pengurangan hasil ekspornya dalam rupiah.
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

2 Januari 1954
Di kota Bandung, yang berwajib telah menangkap 5 orang Belanda, diantaranya adalah anggota dari ”Commise ter Behaitiging der Belangen van Nederlands in Indonesie” yang bernama H.A Dysings dan N. de May van Germen. Dua orang lainnya adalah J.H Rath dan Hofman, sedang seorang lagi tidak diketahui namanya. Banyak dugaan bahwa orang kelima adalah Kapten Bosch, sang biang keladi pengacauan-pengacauan gerombolan di Jawa Barat.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

3 Januari 1954
Di Palembang, dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri I Wongsonegoro kepada Gubernur Isa, pemerintah pusat meminta supaya Gubernur menyampaikan terimakasih pada anggota-anggota, alat-alat negara, polisi, pamongpraja, tentara, maupun masyarakat lingkungan Musi Hilir seumumnya, atas berhasilnya gerakan pembersihan yang dilakukan gerombolan pengacau yang dikepalai oleh Ishak di tahun lalu yang terjadi di daerah tersebut. Kejadia ini, yakni berhasilnya gerakan pembersihan terhadap gerombolan pengacau sampai ke akar-akarnya adalah pertamakali di Indonesia.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Hari ini Konperensi Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur di kota Surabaya ditutup dengan Resepsi penutupan Konperensi diadakan di Gedung Pekan Raya Surabaya. Pada kesempatan itu hadir pula Gubernur Samadikun dan Walikota Mustajab. Konperensi yang dimulai sejak tanggal 1 Januari lalu ini membicarakan masalah-masalah politik pengajaran, politik tabligh, penjelasan tentang jihad, masalah pemilu, dan langkah-langkah Muhammadiyah yang akan ditempuh selanjutnya.
Ketua Muhammadiyah K.H Abdul Hadi menyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah terutama adalah mengembangkan propaganda Islam, pendidikan dan pengajaran serta tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam lapangan pendidikan ini, ia mengatakan Muhammadiyah mendidik anak-anak agar kelak menjadi manusia beriman. Tampil pula Ny. Aisjiah Hilal yang berbicara tentang stigma buruk kalangan dari tertentu pada Islam yang konon melegitimasi poligami. Menurutnya, bila pemeluknya berbuat buruk bukan berarti lantas ajaran agamanya yang disalahkan. Lagipula, dalam poligami ada aturan yang ketat secara hukum; syarat seseorang yang berpoligami adalah adil.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Di Makassar terjadi demonstrasi oleh umat Islam sebagai protes terhadap salah seorang pimpinan ”Permai” yang dianggap telah menghina agama Islam.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Mulai jam 08.00 di Madiun diadakan Konperensi Serikat sekerja Bank Rakjat Indonesia Komisariat Jawa Timur. Konperensi yang dikunjungi oleh wakil dari seluruh cabang-cabangnya di Jawa Timur itu membicarakan soal-soal pensiun dan vitkeeringsfounds, rencana peraturan gaji baru BRI, status Pegawai Badan Kredit Desa dan masalah BRI Jawa Barat.
(Harian Rakjat, 9 Januari 1954)

4 Januari 1954
Siang ini Wakil Pemerintah Jepang, Eiji Wajima tiba di Jakarta dalam rangka urusan ganti kerugian perang dan perjanjian perdamaian diantara Indonesia dan Jepang. Selain itu pertemuan tersebut juga membahas masalah kemungkinan hubungan bilateral kedua negara. Menurut pendapat Eiji, hubungan diplomatis ini urgen untuk kedua belah pihak. Kalangan konsulat Jepang dalam perbincangannya dengan ”Antara” mengatakan bahwa vukan tidak mungkin Eiji adalah orang yang akan menetap di Indonesia sebagai wakil diplomatik pertama dari Jepang sesudah perang dunia ini. Namun hal ini pun bergantung pada keputusan pemerintah Indonesia.
(Harian Umum, 5-6 Januari 1954)

Empat orang pemuka Aceh, yakni Hadji Muchsin, Teuku Moh.Asjek, Moh.Merasa dan Nja’Sabi tiba di Jakarta dengan menumpang kapalm dari Kutaradja. Mereka tiba untuk menghadap Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri dengan maksud meminta perhatian pemerintah bahwa orang-orang yang turut dalam gerakan pengacau di Aceh masih menduduki jabatan penting dalam struktur birokrasi pemerintahan Aceh. Atas nama rakyat Aceh merek meminta pemerintah untuk memulihkan keamanan.
Para pengacau yang menduduki jabatan itu tidak hanya menghambat usaha pemerintah dalam memulihkan keamanan, tetapi juga menjadi kaki-tangan gerombolan pengacau yang memberikan keterangan-keterangan yang menyebabkan tidak sedikit kalangan masyarakat pro-pemerintah diculik dan dibakar rumahnya oleh anggota-anggota gerombolan Daud Beureuh.
Saat ini, Daud Beureuh dengan golongan PUSA-nya yang berjumlah kurang dari 10% rakyat Aceh (sekitar 500.000 orang) telah mengundurkan diri ke pegunungan. Aksi-aksi mereka adalah merampok desa-desa yang jauh dari kota. Sebelumnya, Tiga bulan sebelum terjadinya pemberontakan Daud Beureuh, keempat pemuka itu melapor kepada Pemerintah Sumatera Utara akan terjadinya pemberontakan
Para pemuka Aceh itu pun bernegosiasi pada pemerintah tentang masih banyaknya rakyat Aceh yang menjadi tahanan negara. Menurut mereka, rakyat yang ditahan adalah yang tidak bersalah. Bahwa di masa awal pemberontakan Daud Beureuh mereka terlibat, itu lantaran paksaan dan tekanan dari gerombolan. Sementara yang telah dibebaskan oleh pemerintah adalah para pengacau yang dengan bantuan gerombolan mereka kini menduduki jabatan di pemerintahan tadi.
Para pemuka Aceh itu berpendapat bahwa tidak perlu lama bagi pemerintah untuk menumpas gerombolan Daud Beureuh, paling hanya perlu waktu dua sampai tiga bulan menurut perkiraan mereka. Pada bulan Desember 1949, keempat pemuka itu pernah diusir dari Aceh oleh Daud Beureuh saat Beureuh masih berkuasa di Aceh. Dengan Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1952, mereka dapat pulang kembali ke Aceh.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Di Jakarta, Menteri Pertanian Sudjarwo menyatakan bahwa kerjasama perdagangan karet dan timah serta bahan-bahan mentah lainnya, baik dengan Malaya ataupun negara-negara lain yang menghasilkan bahan-bahan mentah itu, disambut dengan gembira oleh Pemerintah Indonesia.
Tentang persediaan bahan pangan Indonesia, Menteri menerangkan bahwa usaha-usaha untuk persediaan pangan tahun 1954 ke depan telah memperoleh kemajuan yang pesat di tahun sebelumnya. Menurut perkiraan—jika keadaan di tahun 1954 normal—maka di tahun 1954 ini Indonesia akan sanggup menutup sendiri keperluan-keperluannya, didukung hasil-hasil pekerjaan di tahun 1953 lalu. Dijelaskannya bahwa hasil ini bisa tercapai berkat kegiatan dari pihak rakyat kita sendiri dengan dukungan kerja sama yang baik dari pegawai-pegawai Kementrian Pertanian khususnya dan pegawai-pegawai pemerintah umumnya. Walaupun demikian, keadaan ini senantiasa masih dapat dipengaruhi oleh perkembangan keadaan seanjutnya nanti. Dalam perkiraan di tahun 1952, Indonesia di tahun 1954 masih perlu mengimpor bahan pangan sebanyak 250.000 ton. Tetapi dari hasil-hasil pekerjaan di atas, maka jumlah impor ini diperkirakan akan cukup dengan 150.000 ton saja. Dan jika keadaan berjalan normal/stabil, maka jumlah ini hanyalah merupakan persediaan (reserve) bagi jumlah-jumlah yang akan dapat kita adakan sendiri di dalam negeri.
Selanjutnya, menteri Sudjarwo menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang maju di lapangan pertanian, tidaklah terbatas melengkapkan persediaan pangan semata, melainkan juga adalah membina kemajuan bagi kedudukan sosial-ekonomis masyarakat petani. Hal ini sesungguhnya telah terlihat berkembang pesat sejak tahun 1953. Dalam hal ini, bantuan-bantuan luar negeri, meski memang masih kita butuhkanm merupakan faktor ke-dua, tegas Menteri Sudjarwo.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Perdana Menteri Sailan, Sir John Kotelawa mempertimbangkan saran Indonesia supaya Presiden Mesir, Jenderal Mohammad Nadjib, diundang juga dalam Konperensi Perdana Menteri-Perdana Menteri Asia yang akan datang. Wakil Shailan di Indonesia, A.E Ganecsinha yang menyampaikan saran tersebut menyatakan bahwa oleh kalangan Indonesia hal itu dirasa perlu agar lingkungan Konperensi itu menjadi luas sehingga meliputi pendapat-pendapat lain yang representatif.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Kepala Inspeksi Lalu Lintas Jalan Juanda Timur minta dikabarkan terutama kepada semua pengusaha Pengangkutan Umum (pranoto) bahwa berlakunya Pasal I Pedoman Truck No.L 1/2/3 tentang Pembatasan jalan trayek tertunjuk (175 km) yang mestinya berlaku pada 1 Januari 1954 ditunda sampai 1 Januari 1955
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Kementrian Luar Negeri merencanakan untuk mengadakan suatu konperensi dengan kepala-kepala perwakilan Indonesia se-Asia. Waktu dan tempat konperensi masih belum dipastikan. Namun diperkirakan bahwa dalam konperensi itu yang akan menjadi pokok peninjauan adalah soal-soal mengenai perkembangan keadaan di Asia dewasa ini, seperti soal-soal Korea, Indo-Cina, Jepang dan lain sebagainya.
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Warga negara Vietnam yang berada di Indonesia berterimakasih kepada pemerintah RI yang menyatakan simpatinya pada tiap perjuangan kemerdekaan, termasuk perjuangan kemerdekaan rakyatVietnam. Termasuk yang mengandung tujuan pemerintah RI yang hendak mengirimkan peninjau-peninjau ke Indo-Cina. Selanjutnya dinyatakan terimakasih kepada kaum rakyat dan buruh Indonesia atas solidaritasnya untuk mengakhiri perang kolonial di Vietnam
(Harian Umum, 5 Januari 1954)

Dengan kapal udaradari Singapura, AB Ozol, seorang wartawan Turki tiba di Palembang. Ia bermaksud mengelilingi dunia dengan sepeda. Diperkirakan ia memulai perjalanannya sejak tahun 1951 dan akan berakhir di tahun 1954 ini. Dari Palembang, Ozol akan mengendarai sepeda menuju Tanjung Karang dan seterusnya menyeberang ke kepulauan Jawa.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Bertempat di ruang gedung A.Bidjong, Semarang, dibuka dengan resmi Faculteit Pharmacie yang merupakan cabang dari Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta bagian Faculteit Kedokteran gigi dan Pharmacie. Dalam acara yang dihadiri oleh para pembesar ini, Presiden Gadjah Mada, Prof.Dr.Sardjito berharap dengan dibuatnya Faculteit ini, kiprah pendidikan di kota Semarang semakin maju.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Pemimpin Redaksi harian ”Merdeka” Burhanuddin Mohammad Diah, oleh Hakim Mr.Lim Wan Too dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta hari ini dijatuhi hukuman denda Rp 100,- atau 1 minggu hukuman penjara karena dipersalahkan melanggar pasal 315 No.316 KUHP yaitu, ”menghina pegawai negeri” yang dalam hal ini adalah Mr. Moh.Rum, bekas Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Wilopo. Terhukum B.M Diah oleh Hakim dibebaskan dari tuntutan primer yang diumajukan oleh Jaksa yakni melanggar pasal 207 KUHP ”melakukan penghinaan terhadap alat negara” mengingat kedudukan Mr.Moh.Rum sebagai Menteri. Untuk itu Jaksa Dali Mutiara mengajukan tuntutan hukuman denda Rp.300,- atau penjara selama 3 minggu. Atas putusan Hakim itu, terhukum B.M Diah menyatakan naik appel dengan alasan tidak merasa bersalah terhadap tuntutan Jaksa ataupun putusan Hakim. ”Antara” menyebutkan kemungkinan Jaksa pun akan naik revisi, karena tidak dapat menerima putusan Hakim yang menganggap seorang Menteri sebagi pegawai negeri biasa. Menurut Jaksa, seorang Menteri adalah alat negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 UUDS RI. Dengan demikian, menurut Jaksa penghinaan terhadap alat negara berarti penghinaan terhadap pemerintah.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Arifin bin Pangeran Radja Bintang alias Arifin Darmawidjaja, pegawai administrasi SMA di Jl. Perwira Jakarta hari ini oleh Hakim Mr.Lim Wan Too dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan, dipotong selama masa tahanan. Dia dipersalahkan menjadi tukang tadah serta menjual naskah-naskah ujian SMP/SMA dengan mendapatkan keuntungan.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Di Medan, Panitya Screening untuk memeriksa orang-orang tawanan yang tersangka tersangkut dalam peristiwa Daud Beureuh c.s dalam sidangnya telah membebaskan lagi 199 orang tawanan. Dengan demikian jumlah keseluruhan tawanan yang ditahan di berbagai tempat di Sumater Timur yang telah dibebaskan adalah 435 orang
(Harian Umum, 8 Januari 1954)
Menteri Negara Urusan Agraria Moh.Hanafiah dengan diantar oleh kalangan Pemda Provinsi Jawa Timur petang ini tiba di Kediri untuk meninjau perkebunan-perkebunan di Wates, Plosoklaten dan Pare, setelah beberapa waktu lalu terjadi penangkapan-penangkapan anggota BTI yang dipersalahkan melanggar kepentingan-kepentingan pengusaha perkebunan.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Terbentuk DPR Sarbupri di perkebonan Sei.Tanpa, Binjei. Pembentukan ini dihadiri oelh wakil DPT Sarbupri Binjei dan Dewan Cabang SOBSI. Juga hadir wakil-wakil BTI, Pemuda Rakjat dan buruh. Rapat mendapat sambuta yang hangat dan memuaskan
(Harian Rakjat, 9 Januari 1954)

5 Januari 1954
Dilaksanakan percobaan terbang yang pertamakali oleh PT Garuda Indonesian Airways di kota Surabaya. Pesawat yang diuji coba adalah pesawat terbang terbaru yakni De Havilland D-H-114 ”Heron”. Para penumpangnya adalah para undangan terkemuka dan pembesar-pembesar daerah.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Persiapan untuk Asian Games ke-II di Manila bulan Mei mendatang berjalan lancar. Para official Indonesia optimis bangsa Indonesia akan menjadi tim yang kuat, terutama untuk cabang olahraga sepakbola. Indonesia akan mengirim 160 orang untuk event ini, termasuk atlit danofficial.
(Harian Umum, 6 Januari 1954)

Di Makassar, penduduk Kampung Mabeku gempar karena sebatang pohon kelapa yang sudah ditebang di Jl. Sombaopu Lorong 292 mengeluarkan air raksa (kwiksilver) sebanyak 1 gelas minum. Mulanya orang mengira yang keluar adalah air timah, untuk mengujinya seorang warga mencelupkan cincin emasnya dan segera menjadi putih.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Di Surabaya dibentuk Yayasan Ratulangi di bawah pimpinan Nj. Waworuntu Tambelaka, yang pengurusnya berkedudukan di Tamohon (Menado). Tujuan dari yayasan ini adalah membantu pemberantasa TBC dan juga gerakan sosial lainnya.
(Harian Rakjat, 11 Januari 1954)

6 Januari 1954
Telah tiba sore ini di Medan, misi Parlemen untuk meninjau Aceh. Misi itu terdiri dari 7 anggota, diketuai Sutardjo Kartohadikusumo dari PIR dan 2 orang sekertaris; Ardiwinangun (Masyumi), Syamsudin Sutan Makmur (Partailoos), Utarjo (PKI), Idhan Chalik (NU), Sabilal Rasjad (PNI), dan Nuh (PNI). Rencananya lama kunjungan tersebut sekitar 14 hari ke depan. Menurut Syamsuddin Sutan Makmur, yang kan ditinjau misi parlemen itu adalah jalan pemerintah di segala lapangan, disamping mengadakan hubungan dengan segala organisasi di sana.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Persoalan buruh di Sumatera Selatan semakin menghangat. Di My Minyak SUPM, Sei Gerong terkecuali soal-soal kecil biasa, kini diancam aksi umum dari Perbum karena sikap My tersebut yang menarik dispensasi yang penuh diberikannya, yakni diizinkannya pemakaian sebuah gedung bioskop My di Sei Gerong untuk tempat rapat Perbum. Tindakan-tindakan ini bahkan dianggap mengurangi dispensasi-dispensasi yang menjadi akibat dari pengakuan suatu serikat sekerja. Selain itu ada salah satu sebab pula ia lah mengenai di-annemerkannya mobil-mobil bus pengangkut SUPM.
Sebelumnya, maklumat SUPM yang dilakukan tanggal 28 Desember lalu telah menimbulkan reaksi yang hebat di kalangan buruh minyak di Palembang dan Perbum Komisariat Daerah Sumsel telah merasa perlu untuk mengadakan konperensi pers mengenai hal ini. Pada tanggal 4 Januari lalu, adapun maklumat SUPM ini adalah reaksi kekerasan terhadap keputusan P4 Pusat pada 19 Desember 1953 mengenai tatanan umum 10 fasal dari Perbum. Rupanya maklumat SUPM mempunyai tendensi memojokan Perbum dan seolah-olah memperlihatkan kepada umum, bahwa Perbum membahayakan negara dan perekonomian disamping diperlihatkan bahwa SUPM selalu memperhatikan perbaikan buruh dengan progresif. Menurut Perbum sebaliknya, hak-hak buruh yang sudah ada hendak dicabut oleh SUPM. Ini terutama terlihat dari sikapnya yang sedianya hendak menghilangkan ongkos cuti bagi buruh yang tidak berasal dari Sumsel, yang telah bergaji Rp.212,50 sebulan, tindakan-tindakannya mengenai pemakaian bioskop Sei.Gerong dan usaha-usaha melenyapkan tanggungjawab di lapangan jaminan sosial dengan pengoperan pelbagai rupa pekerjaan kepada annemer.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Konperensi Partai Rakjat Nasional se-Jawa Timur di Kediri memutuskan suatu resolusi yang mendesak Pemerintah Propinsi supaya segera menyelesaikan persengketaan tanah perkebunan Kediri yang amat merugikan rakyat itu.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Sesuai dengan suratnya No.5/sosek/’54 tertanggal 4 Januari 1954, DPR Sarbupri Bungara melakukan aksi mogok hari ini. Latar belakang aksi tersebut adalah peristiwa 8 Juli 1953 tentang pemecatan centeng (Petrus) yang dikenal oleh kaum buruh sebagai tukang intimidasi. Dalam perundingan tanggal 12 Agustus 1953 didapat persetujuan dalam fasal I, selama menanti keputusan P4 Pusat bahwa kalangan majikan tidak akan mempekerjakan lagi keempat centeng tersebut, tetapi nyatanya centeng-centeng tersebut hingga kini masih bekerja.
(Harian Rakjat, 9 Januari 1954)

Hari ini suatu perutusan Indonesia berangkat dari Jakarta menuju New Delhi untuk menghadiri Konperensi pertama dari Komisi Nasional Indonesia untuk Unesno (First Conference of The Indian National Commission for Unesno) yang akan diadakan di New Delhi mulai tanggal 9-14 Januari mendatang. Perutusan tersebut terdiri atas; Mr.Soemitro Reksodipoero, Kepala Biro Hubungan Luar Negeri dan Urusan Unesco Kementrian PP& K Prof.Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo dan Adam Bachtiar.
(Harian Rakjat, 9 Januari 1954)

7 Januari 1954
Menghadapi banyak pertanyaan tentang pemisahan urusan komersial dari Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Mr.Syarifuddin Prawiranegara menerangkan kepada ”Antara” bahwa ia tidak punya preferensi kepada siapa urusan komersil Bank Indonesia harus diserahkan. Sedang Mr. Sumanang, Direktur Bank Industri Negara mengharapkan supaya urusan komersial yang akan dipisahkan Bank Indonesia itu buat sebagian terbesar akan jatuh di tangan bangsa Indonesia sendiri, terutama Bank Negara, Atau Bank Partikelir nasional lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang, bahwa pemerintah sendiri yang kan menunjuk bank mana yang akan dioper pekerjaan tersebut dari B.I. Namun Mr.Sumanang mencium kemungkinan lain di balik kasus ini, katanya, ”suasana akhir-akhir ini selalu tertarik—secara sengaja atau tidak—pada tendensi politik pertentangan partai atau golongan.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Pemimpin redaksi ”Sumber” dipanggil Kejaksaan Agung dan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Multatulip Mona atas kasus mengenai berita yang dimuat ”Sumber” tentang Mayor Mayor Lahade menggabungkan diri pada gerombolan dan tentang Jaksa Agung dan Kepala Reserse Pusat hendak ”dicopoti”. Jaksa Agung menitikberatkan pemeriksaanya pada persoalan dari siapa dan bagaimana ”Sumber” memperoleh berita itu serta maksud dan tujuan dari permuatan berita tersebut. Selanjutnya juga dilakukan pengusutan bukti-bukti atas berita tadi. Namun pemred ”Sumber” tetap mempertahankan kebenaran dari kedua berita yang telah disinyalirnya dan pembongkaran yang dilakukan pun takm dapat diterimanya.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Kalangan yang berdekatan dengan kabinet menghadapi pertanyaan mengenai apakah pemerintah Indonesia tidak akan mengambil tindakan diplomatik terhadap Belanda berhubung dengan adanya orang-orang Belanda yang kegiatan-kegiatannya merugikan pemerintah di Bandung dan Jakarta baru-baru ini. Kalangan itu menerangkan vahwa sampai sekian jauh, pemerintah belum mempertimbangkannya. Tetapi peristiwa-peristiwa ini akan merupakan dasar pertimbangan yang kuat bagi perintah dalam perundingan-perundingannya dengan pihak Belanda untuk membubarkan Uni nanti. Perundingan ini kira-kira akan diadakan dua bulan ke depan.
Langkah-langkah persiapan untuk itu di pihak Indonesia telah dimulai. Laporan-laporan delegasi Supomo dulu memeberikan bahan yang berharga. Mengenai pertanyaan apakah pemerintah dalam waktu dekat ini akan mengirimkan perutusan ke Nederland sebagai persiapan untuk perundingan dengan pihak Belanda, diterangkannya bahwa mungkin sekali dalam usaha persdiapan pemerintah hanya akan memanggil Kuasa Usaha Indonesia di Den Haag, Mr.Susanto Titopradjo ke Jakarta. Langkah ini dianggap lebih praktis dan bisa menghemat pengeluaran keuangan negara.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Oleh pemerintah Indonesia kini sedang dipertimbangkan untuk membuka perwakilan dan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Eropa diantaranya Spanyol, Yugoslavia, juga Turki. Hal ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu telah pernah dalam peninjauan pemerintah dan kini ia menjadi persoalan setelah dapat diselesaikannya pembukaan hubungan diplomatik diantara Indonesia dengan Uni Soviet.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Pedagang-pedangang di Singapura mengharapkan perundingan antara pejabat-pejabat perdagangan Singapura dan pihak Indonesia dalam 2 minggu ini akan menghasilkan perbaikan dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Malaya.
Delegasi dagang dari pemerintah Singapura akan mengunjungi Jakarta untuk membicarakan banyak masalah perdagangan yang telah bertumpuk-tumpuk selama bulan-bulan belakangan ini. Perdagangan antara Indonesia dan Singapura boleh dikatakan telah berhenti, sejak pemerintah Indonesia bulan Mei 1953 melarang impor berbagai macam barang, terutama tekstil dari Semenanjung Malaya. Pedagang-pedagang Malaya mengeluh bahwa istilah ”asal Malaya”sealalu dicitrakan buruk. Sumber perdagangan di Singapura percaya bahwa ada lagi masalah lain yang memerlukan persetujuan termasuk peraturan mengenai jaminan bank untuk impor di Indonesia, politik pemerintah RI yang memantapkan harga karet tiap hari dan bukan membiarkannya menentukan tingkatan harganya di pasar menentukan citraan atas istilah ”asal Malaya”.
Sumber itu pun mengatakan bahwa Indonesia sejak awal bulan ini telah menghapuskan bea ekport atas karet, tetapi politiknya yang menentukan harga karet tiap hari kerap kali tidak menggembirakan para ekportir karet, karena harga-harga karet di Jakarta lebih tinggi dari harga karet di Singapura. Selama 10 bulan dari tahun lalu, Singapura hanya membeli kira-kira 17.000 ton karet untuk diasapi, sedang di tahun 1952 lebih dari 6000 ton. Juga jauh berkurang impor slabs basah dan unsmoked untuk remiling.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Firma Charles Mussry hari ini meresmikan badan impornya di Jalan Pemuda, Jakarta. Urusan impor ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Sdr.Pranoto, bekas Werlhounde kota Surabaya. Pemerintah telah mengakui bahwa badan impor firma ini sebagai importir
Nasional, karena memang ia telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pemerintah. Bada impor firma ini memfokuskan diri apda produk-produk impor antara lain barang-barang tekstil, logam (metaalwaren) dan barang-barang tehnik (technise artikelen)
Pranoto berkata bahwa dalam praktiknya, importir asing ini terlihat memiliki tujuan baik, misalnya untuk mendorong serta membimbing inisiatif para importir nasional ke ara aktivitas yang sesungguhnya, sebab selama ini kinerja para importir nasional sering acak-acakan bahkan gelar importir itu terkesan formalitas belaka sebagai penjual lisensi semata.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Utusan Perdagangan dari Singapura melaporkan lebih dari 30 juta dollar Singapura (kira-kira 10 juta dollar Amerika) harga tekstil yang tersimpan tak berguna di gudang-gudang di Singapura. Tipis sekali harapan barang-barang yang bertimbun itu akan terjual jika pemerintah RI tidak berubah hatinya mengenai pembatasan import. Utusan Perdagangan itu mengharapkan agar barang-barang ini bisa terus diekspor ke Indonesia. Ekspor tekstil dari Singapura tercekik lantaran jalan perdagangan ke Indonesia semakin menyempit sejak tahun 1952. Kejadian ini mengakibatkan kemunduran usaha tekstil Singapura. Sampai saat ini dilaporkan sekitar 40 dari 400 firma tekstil terpaksa tutup/gulung tikar. Harapan penghabisan terletak pada perundingan mengenai kelanjutan hubungan perdagangan Indonesia-Malaya di Jakarta saat ini.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Sekjen PNI Suyoto selama beberapa jam telah diperiksa atau didengar keterangannya oleh Kepala Reserse Pusat Sosrodanukusumo di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pemeriksaan atas dirinya dilakukan berhubungan dengan keruncingan suasana politik sebagai akibat terjadinya semacam perang dingin’ dan saling serang-menyerang antar parpol terutama PNI-Masyumi akhir-akhir ini.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Para pegawai cabang kantor Inspeksi di Bandung tengah hari ini. Mereka mendesak kepada direksi BRI di Jakarta, supaya diberikan kepada mereka masing-masing ”ontslag besluit”. Sebagaimana diketahui mereka telah memulai berhenti sejak tanggal 23 November 1953 lalu dan menurut peraturan, 2 bulan setelah itu yakni tanggal 23 Januari 1954 mereka secara reglementair bisa meninggalkan pekerjaannya. Desakan itu telah diteleponkan kepada Kantor Pusat BRI di Jakarta oleh Nana, anggota Pengurus Besar Serikat Sekerja Bank Rakjat Indonesia (PBSSBRI) yang bersama 3 orang lainnya diserahkan tugas oleh PBSSBRI untuk menyelesaikan soal BRI Jawa Barat ini.
Permintaan berhenti disebabkan oleh karena ketegangan yang timbul atas Direksi dan Inspeksi serta cabang BRI Jabar. Nana, Komisaris PBSSBRI awal minggu ini telah mengadakan pembicaraan-pembicaraan tentang soal itu dan Menteri Perekonomian dengan Direksi BRI, dengan Panitya Penyelidik dan dengan Sekdjen Kementrian Perburuhan. Namun menurut keterangan Nana selanjutnya, Menteri Perekonomian tetap tidak bersedia untuk mengabulkan semua tuntutan pegawai BRI Jabar yang oleh PBSSBRI dipandang amat minimal itu, bahkan Menteri mengancam akan mengambil tindakan keras.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Sidang Harian Putjuk Pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia di Jakarta meninjau peristiwa demonstrasi umat Islam di Makassar dengan pernyataan sebagai berikut:
a. adapun terhadap demonstrasi itu sendiri, sesuai dengan tradisi Partai di masa yang telah lampau, pimpinan harian LT-DSII berpendapat bahwa peristiwa itu merupakan tanda kesadaran dan keinsyafan dari kaum Muslimin khusunya daerah Sulawesi Selatan tentang rasa tanggungjawab dan rasa senasib sepenanggungan dalam mempertahankan hak-hak dan kemurnian agama Islam.
b. Kaum Partai Sjarikat Islam Indonesia yakin dan percaya bahwa sesuai dengan azas-azas Negara Hukum, pemerintah secara tegas dan nyata akan mengambil tindakan kepada barangsiapapun juga yang terang-trangan, baik langusng maupun tidak langsung melakukan penghinaan terutama sekali terhadap agama Islam yang dipeluk oleh sebagian besar warga negaranya.
c. Dalam apda itu, menurut tata-tertib dalam Partai, mereka seyogyanya sebelum mengadakan demonstrasi yang mungkin dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang jauh dalam lapangan kenegaraan, terlebih dahulu seorang Gedelegeerde LT-PSII yang memimpin demo serupa itu mengadakan hubungan dengan Putjuk Pimpiman partainya.
d. Berhubung dengan itu, Pimpinan Harian Ladjnah Tanfidziyah Partai Sjarikat Islam Indonesia mengutus Presiden LT-PSII Arudji Kartawinata untuk mengadakan penyelesaian dari dekat.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Oleh SOBSI dan SBSKK cabang Madiun diadakan perundingan dengan 3 pengusaha sepatu (”King”, ”Bie”, dan ”Surabadja”) dengan disaksikan oelh Wakil Kantor Pembantu Penjuluh Perburuhan di Madiun yang hasilnya adalah sebagai berikut;
1. pengakuan majikan atas organisasi SBSKK
2. upah borongan bagi ”Bie” dan ”Surabadja” yang dulunya RP.5,- dinaikkan menjadi Rp 5,75 tiap sepasang sepatu besar. Sedang untuk ”King” tetap Rp.8,-
3. Upah bulanan paling sedikit Rp.250 s/d Rp.350,- sedangkan untuk jaminan sosial:
a. tiap hari Lebaran menadapat tunjangan paling sedikit Rp.30,- tiap buruh.
b. ongkos berobat bagi buruh beserta keluarganya ditanggung majikan
c. Jika ada kematian anggota keluarga buruh, maka buruh mendapat soskongan sedikitnya Rp.25,- dan sebanyak-banyaknya Rp.100,-
d. mendapat rangsum makan dan minum di waktu kerja.
(Harian Rakjat, 14 Januari 1954)

Bugis sekalu Wakil DPP SARBUMI menemui P4 Pusat dan Pengawas Perburuhan Pusat di Jakarta untuk merundingkan soal penyelesaian pelaksanaan keputusan-keputusan P4 Pusat tentang upah lembur, pembatasan massaontslag dan kenaikan upah anggota-anggota SARBUMI di Palembang. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Bugis, bahwa sikap majikan (aannemer) ARBUMI adalah tidak benar, sebab pemberian upah, penerimaan dan pemberhentian buruh dilakukan oleh majikan, sikap majikan yang demikian dikemukakan oleh P4 Daerah Palembang, yang akibatnya majikan memecat 46 buruh dan meniadakan uang upah lembur.
Atas penjelasan ini P4 Pusat yang diwakili oleh Darmowardjojo menyanggupi akan segera mempelajari persoalan tersebut dan akan ambil keputusan yang tidak merugikan kaum buruh. Sdr. Seotarto dari pihak Pengawas Perburuhan Pusat menyatakan akan segera mengirim surat kepada Pengawas Perburuhan Daerah di Palembang untuk menyelidiki kembali sampai dimana kebenaran sikap majikan (tidak punya hubungan kerja) yang dapat dibenarkan oleh Pengawas Pembantu Daerah adalah pelindung kaum buruh.
Mengenai massaontslag yang dilakukan oleh NV.”Bekas” di Palembang terhadap 37 kaum buruh, P4 Pusat menyanggupkan akan segera menyelesaikan tuntutan SARBUMI , yaitu penerimaan kembali buruh yang di-massaontslag dengan hak upah waktu tidak bekerja.
P4 Pusat tinggal menunggu informasi-informasi dari Palembang tentang kedudukan NV ”Bekas” ini. Dijelaskan oelh Bugis bahwa NV ini merupakan kelanjutan dari NV. ”Rekaka” dimana SARBUMI mengajukan tuntutan tuntutannya. Tuntutan ini pun disetujui oleh P4 Pusat.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

8 Januari 1954
Untuk kedua kalinya Pengadilan Negeri Malang telah memaksa 3 orang Tionghoa yang didakwa telah melakukan pemalsuan banderol rokok dari harga Rp.25,- menjadi Rp.30,-. Pembuatan banderol palsu tersebut dilakukan pada awal 1952 dan para pemalsu itu sebelumnya pernah ditangkap pada Desember 1952. Dalam pemeriksaan kali ini diajukan 6 orang saksi yang diantaranya terdapat pengusaha-pengusaha rokok yang membeli banderol palsu itu. Pembuatan banderol palsu itu dilakukan di Surabaya di rumah terdakwa pertama, Tan Kwie Tang dan dalam peristiwa ini tersangkut juga seorang Tionghoa; Sie Tjoe Tjang asal Jakarta yang sekarang melarikan diri, dan seornag pula yang belum tertangkap serta belum jelas identitasnya. Terdakwa pertama dan terdakwa kedua, Giam Hiam Tjong masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, dipotong waktu tahanan, sedang terdakwa ketiga, Tjan Kiem Biaw dihukum penjara 3 tahun.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo, Jaksa Agung Suprapto bersama rombongannya hari ini berangkat dengan pesawat terbang ke Medan untuk kemudian terus ke Aceh. Dlaam kunjungan itu Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung akan tinggal di Aceh selama 2 hari. Selama di Aceh, kedua pejabat itu selain untuk urusan-urusan dinas biasa juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para tawanan dalam peristiwa Daud Beureuh dan seterusnya akan melakukan pengusutan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang latar belakang pemberontakan tersebut.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Panitya Nasional untuk Indonesia IPI di Jakarta mengumumkan bahwa Dewan Eksekutif Internasional Press Institute di Zurich memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang bagaimana sebaik-baiknya dapat memberikan bantuan bagi kemajuan pers di negara-negara Asia. Negara pertama yang terpilih untuk bantuan ini adalah Indonesia. Dalam surat yang diberikan IPI Zurich untuk Panitya Nasional Indonesia IPI, Dewan Eksekutif menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan jurnalistik untuk pers Indonesia di luar dan di dalam negeri. Juga tentang kesempatan-kesempatan pelajaran jurnalistik di sekolah-sekolah tinggi Indonesia serta bantuan cara-cara lainnya yang dianggap perlu untuk kemajuan pers Indonesia.
Panitya Nasional untuk Indonesia IPI meminta bantuan PWI Pusat, SPS, Kementrian Penerangan, Universiteit-universiteit dan para wartawan terkemuka Indonesia untuk menyusun keterangan-keterangan yang diperlukan oleh IPI di Wina dalam bulan Mei yang akan datang. Panitya Nasional itu menganggap keputusan Dewan eksekutif IPI ini penting sekali, karena inilah pertama kalinya pers nasional Indonesia mendapat perhatian besar dari organisasi pers internasional.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Duta Besar Jerman Barat di India Mayer yang saat ini tengah berlibur di Indonesia bertemu dengan Dr.Sudarsono Kepala Direktorat Asia dan Pasifik. Dr.Sudarsono adalah Kementrian Luar Negeri yang dikenalnya dulu di India, saat menjabat Duta Besar di New Delhi. Oleh Mayer, secara informil diberitahukan tentang perhatian maskapai Krupp terhadap kemungkinan pertumbuhan industri besi Indonesia. India sendiri telah mengadakan persetujuan dengan Krupp mengenai bantuan maskapai tersebut untuk proyek pendirian industri baja yang besar di India. Berdasar pada pengalaman itu, Krupp sekarang rupanya mengalihkan perhatiannya ke Indonesia. Dalam hubungan ini dapat disebut contoh-contoh pertambangan Jerman Barat lebih dulu telah melaporkan pada pemerintah tentang kemungkinan besar menggunakan kekayaan batubara Bukit Asam dan Umblin yang besar itu guna elektrifikasi dan pada umumnya industrialisasi Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah. Perhatian Krupp ini menunjukan Indonesia mengandung kemungkinan besar bagi penanaman modal dalam jangka panjang.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Penangkapan terhadap orang-orang Belanda terjadi lagi di Surabaya, Medan, Bandung dan Jakarta. Di Bandung 11 orang Belanda telah tertangkap. Semuanya bekas KNIL, IVG, atau Nefis. Sedangkan di Jakarta yang tertangkap adalah bekas-bekas asisten-residen.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Pagi ini Pusat PKKS telah menerima surat dari DPKN tentang penolakan izin Rapat Raksasa RKKS.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Dua orang anggota pengurus Komite Olimpyade Indonesia (KOI), Dr. A.Halim sebagai Ketua I dan Sekertaris KOI Maladi menghadap Presiden Soekarno di Jakarta. Mereka menyampaikan rencana anggaran belanja beaya pengiriman rombongan Indonesia sebanyak 160 orang ke Asian games Manila. Presiden menyarankan supaya usaha-usaha dalam pengumpulan rencana dana sebanyak 2 juta rupiha itu dilanjutkan dengan giat, dan apabila ada kekurangan, maka kata-terakhir ditentukan oleh Presiden.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Mahasiswa Indonesia memenangkan Juara II untuk lomba Studententournooi di Nederland. Pertandingan hasil inisiatif mahasiswa-mahasiswa Amerika disana ini berakhir dengan skor:
Nederland : 47,5
Indonesia : 38,5
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Rombongan kedua delegasi Indonesia untuk Kongres Persatuan Buruh Sedunia di Wina (Sentral Biro Sobsi Suhardjo, Sarwodiharjo dari PPDI, Nagdiman dan Suprapto dari Sarbupri, Hendaras dari BTI, dan Sutarto dari Sarbuksi) telah kembali dengan kapal laut di Ciwangi.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

9 Januari 1954
Bung Tomo datang ke Tuban untuk menghadiri Konperensi Partai Rakyat Indonesia Cabang Tuban.
(Harian Umum, 8 Januari 1954)

Komisariat Agung Belanda di Indonesia akan mengadakan hubungan dengan pemerintah RI guna menanyakan segala sesuatu mengenai kabar-kabar adanya penangkapan terhadap warga Belanda.
(Harian Umum, 9 Januari 1954)

Kegelisahan buruh DSM berhubung dengan penolakan P4 Ousat dengan putusan tentang 24 November 1953 terhadap tuntutanya untuk mendapat kenaikan upah 25 % kini telah demikian memuncak hingga perlu segera ada penyelesaian yang bijaksana.
(Harian Rakjat, 9 Januari 1954)

Ini adalah hari puncak dari Konperensi PKI cabang Sumatera Selatan yang telah berlangsung sejak tanggal 6 Januari lalu di Palembang. Konperensi mendiskusikan rencana program PKI untuk pemerintah demokrasi rakyat dan program PKI untuk Kabinet Ali Sastroamoidjojo dengan kesimpulan-kesimpulannya untuk dibawa ke kongres nasional PKI pada Maret ’54 mendatang. Konperensi juga memutuskan pembentukan Panitia aksi pemilihan umum PKI dan meninjau formasi panitia-panitia pemelihian pemilihan pemerintah di kabupaten-kabupaten seterusnya. Konperensi menegaskan lagi sikap PKI untuk menyokong pemerintah dan alat-alatnya dalam menjaga keamanan daerah dan berusaha dengan giat menggalang persatuan nasional dari bawah, dari partai dan oraganisasi-organisasi massa yang berjuang untuk kemerdekaan nasional yang berdemokrasi dan penuh perbaikan hidup rakyat.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

10 Januari 1954
Di Jakarta, dengan menggunakan pesawat terbang, hari ini delegasi Sobsi, Ruslan Widjajasastra, Sekjen III Sentral Biro Sobsi, dengan rombongannya Sudjono (sekretaris II Sobsi Cabang Malang) dan J.Timbul (Sekretaris Umum II Sobsi cabang Jakarta) telah kembali dari Kongres Persatuan Buruh Sedunia di Wina. Selama perjalanan pulang, rombongan itu telah mengadakan kunjungan dan peninjauan ke USSR dan RRT.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Atas inisiatif Panitya Penyelenggara Gabungan Organisasi-organisasi Pemuda Tegal hari ini diadakan pertemuan di gedung SCS dengan mengundang segenap organisasi pemuda di Tegal. Pertemuan itu dihadiri pula oleh ormas-ormas yang lain seperti SOBSI< BTI< PERBEPBSI, dan terakhir Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kota Tegal yang didirikan oleh Gabungan organisasi-organisasi pemuda Tegal tersebut.
(Harian Rakjat, 14 Januari 1954)

Hari ini meninggal dunia Lalu Abdurrahman di penjara Gianyar, Bali. Ia adalah bekas kepala daerah Lombok. Ia masuk tahanan lantaran beberapa waktu yang lalu terlibat perkara pembunuhan alm.Saleh Sungkar, Ketua DPRS Lombok. Penyebab kematiannya yang mendadak di penjara itu belum diketahui.
(Harian Rakjat, 12 Januari 1954)

11 Januari 1954
12 orang tahanan yang dituduh tersangkut Peristiwa Tandjoeng Morawa pagi ini telah dipanggil oleh Wakil Kepala Pengawas Kejaksaan Sumatera Utara A. Hamid Sutan Tunaro untuk diberitahu bahwa mereka telah dibebaskan atas instruksi Jaksa Agung. Kejaksaan tak mempunyai alasan lagi untuk menahan mereka lebih lama, namun Hamid menjelaskan pembebasan itu bukan berarti mereka yang tersangkut perkara itu dibebaskan begitu saja, perkara mereka akan tetap diajukan ke depan hakim.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Kementrian Perhubungan menjelaskan soal-soal penegasan bahwa kapal-kapal oleh Negara Indonesia belum lagi dipesan. Panitia ahli baru hanya mengadakan perundingan dengan beberapa penawar untuk mendapat gambaran yang lebih jelas.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Perundingan perdagangan antara Indonesia dengan Denmark pagi ini dilangsungkan di gedung Kementrian Perekonomian, Jakarta. Wakil Industri Denmark, Mr.Theisss Nelsen mengatakan bahwa Denmark tidak hanya negara agraris namun juga negara industrial.
Sejak adanya perjanjian dagang pertaman Indo-denmark, berbagai perkembangan baru telah terjadi di nusantara, antara lain politik pemerintah untuk mencipta kondisi-kondisi yang baik dan kondusif untuk persatuan nasional, khususnya dalam lapangan perdagangan internasional.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Di kota Surabaya terbentuk Sarekat Buruh Van Swaay yang tergabung dalam Vaksentral Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia.
(Harian Umum, 15 Januari 1954)

Di Jakarta, Polisi Seksi III Pasar Baru bekerjasama dengan Kepolisian setempat melakukan pembersihan kurang lebih 70 peti sabun cuci yang menurut tuduhan telah digelapkan oleh seseorang dari Pabrik Sabun merek ”J.H” di Jakarta.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

12 Januari 1954
Duta Sailan (Ceylon) di Indonesia, Gomensinha pagi ini dengan resmi menyampaikan undangan Perdana Menteri Ceylon kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk menghadiri Konperensi Perdana Menteri-Perdana Menteri Asia di Colombo akhir April mendatang.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Perundingan Dr.Sudarsono dengan Eiji Wajima hari ini masih bersifat menjelajah pendapat masing-masing pihak. Wajima berpendapat sebaiknya diadakan penyelidikan dulu tentang kerusakan-kerusakan fisik dan kerugian-kerugian Indonesia selama perang, sedangkan Sudarsono berpendapat sebaiknya diadakan dulu perhitungan tentang kemampuna Jepang untuk membayar hutang kerugian perang tersebut.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Delapan organisasi buruh anggota KBSI (Kongres Buruh Seluruh Indonesia) telah menyatakan keluar dari vak sentral KBSI tersebut. Organisasi-oraganisasi yang keluar itu adalah: PGRI, KDN, Persadja, SBRRI, SBDPU, SB Internatio, SB Perpi (Percetakan dan Perniagaan) dan SSBRI (Bank Rakjat). Alasan mereka keluar adalah karena KBSI tidak lagi berpegang pada sifat non-partainya, tapi telah menjadi alat politik golongan tertentu.
(Harian Umum, 13 Januari 1954)

Mengenai persengketaan tanah yang makin meningkat di Kotabesar Surabaya, PKI Surabaya mengeluarkan pernyataan-pernyataan diantaranya; sebagian besar dari tanah-tanah yang sekarang sudah merupakan kampung adalah menurut sejarahnya sudah bertahun-tahun diusahakan oleh rakyat dan sebagai hasil Revolusi 17 Agustus ’45. karenanya dalam hal penyelesaian masalah tanah ini hendaknya pemerintah KBS bertindak secara bijaksana dengan mengingat kepentingan-kepentinagn rakyat. Berdasarkan itu dan sesuai pula dengan tuntutan PKI dalam lapangan agararia terdapat tanah antara pemerintah dan rakyat untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa-peristiwa nasional yang menyedihkan seperti yang terjadi di Tandjung Marowa, Binjei, Wates, Kediri. Hal ini pasti dapat dilaksanakan hanya apabila DPD/DPRD terdiri dari orang-orang golongan yang bersih dari anasir-anasir kolonial yang merugikan rakyat.
Oleh sebab itu SC PKI Kotabesar Surabaya berpendapat pula bahwa perlu adanya penyususnan kembali DPRDS secara demokratis agar DPRDS benar-benar mencerminkan kehendak dan mewakili kepentingan rakyat. Akhirnya SC PKI KBS mengajak kepada seluruh partai, ormas, dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk bersatu padu dalam membela kepentingan rakyat dan emenentang tiap-tiap usaha yang tidak bijaksana serta merugikan kepentingan rakyat.
(Harian Rakjat, 12 Januari 1954)

Pemerintah RI menunjuk 3 orang delegasi yakni Ir. Hardinoto dari Yayasan Perumahan Rakyat sebagai ketua delegasi, Mr.Supangkat Sekertaris Kotapradja jakarta Raya dan Sarsidi Kepala Djawatan Pekerjaan Umum Kotapradja Medan untuk menghadiri Kongres Perumahan Rakyat di New Delhi, yang diadakan oleh Technical Asistance Administration dari PBB dan menurut rencana akan berlangsung dari tanggal 20 Januari-20 Februari 1954 mendatang.
(Harian Rakjat, 12 Januari 1954)

13 Januari 1954
Polisi di Surabaya mulai hari ini giat merampasi buku berjudul ”Nafsu Manusia” karangan Sri Sadana (nama samaran) dari beberapa toko buku di Surabaya. Buku itu dikeluarkan oleh salah satu penerbit di Gresik; ”Ratna”. banyak gambar yang dinilai melanggar susial dalam buku tersebut. Buku itu pernah dikeluarkan sebelumnya dengan judul ”Filsafat cinta Berahi” dengan nama pengarang yang sama namun tidak ada gambar-gambar yang melanggar susila di dalamnya.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Mr.Murad dari Direktorat Umum Iuran Negara mengatakan bahwa dalam tahun 1954 ini diharapkan pemasukan uang pajak serta bea-bea cukai yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, walaupun sumber pajak tak ada lagi. Diterangkannya bahwa penghasilan pajak dari Januari-Oktober 1953 adalah sebanyak Rp. 2.417.699.785,- sedang menurut taksiran dalam 10 bulan itu dihasilkan pajak Rp.1.640.333.332,-. Penghasilan dari bea dan cukai dalam rentang waktu yang sama adalah Rp.3.166.930.668,- sedang menurut taksiran tadinya Rp. 2.974.582.000,-. Pajak perseroan selama tahun lalu menghasilkan Rp.10.39.924.068,- sedangkan menurut rencana Rp.416.666.670,-.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa penyelundupan besar-besaran barang hasil bumi dari Sampit (Kalimantan) ke Singapura sejak 3 Juni 1953, Kejaksaan Agung di Jakarta hari ini menyatakan bahwa yang tersangkut dlam peristiwa penyelundupan ini adalah 4 perusahaan dagang Sampit, dan terhadap orang-orang yang bersalah telah diadakan penahanan. Barang-barang yang diselundupkan sebagian besar terutama getah dan rotan. Dinyatakan pula bahwa KPM telah terlibat sebagai penyedia kapal-kapal untuk mengangkut barang selundupan. Jaksa Agung mengajukan tuntutan kerugian Rp.25 juta untuk para penyelundup yang telah merugikan negara itu.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Konperensi Pendidikan Agama di Jakarta yang dilangsungkan sejak tanggal 7 Januari kemarin, berpuncak hari ini. Dengan dihadiri oleh Djawatan Pendidikan Agama, Staf Sekretaris Djenderal Kementrian Agama dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menghasilkan rencana yang akan diajukan ke Kementrian Agama Madjelis Pertimbangan Pengajaran dan Pendidikan Agama. Isinya adalah tentang tingkatan sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
a. Madrasah Ibtidaiyah, permulaan lamanya pendidikan 7 tahun dan diusahakan selama itu pendidikan umumnya disederajatkan dengan SR 6 tahun
b. Thanawiyah/Madrasah Lanjutan Pertama, disingkat MLP, lam pendidikan 4 tahun, setara dengan SMP 3 tahun
c. Madrasah Landjutan Atas/MLA, sederajat dengan SMA
d. Tingkat yang tertinggi adalah PTAIN, seperti yang ada di Jogjakarta sekarang.
Murid-murid yang tamat dari MLP dapat melanjutkan pelajarannya ke 3 jurusan, antara lain; Sekolah Hakim Agama (SHA), Perguruan Guru Agama (PGA), dan Madrasah Landjutan Atas (MLA). Kemudian dari MLA dapat terus melanjutkan ke PTAIN demikian pula yang dari SHA dan PGA, bila ternyata para murid yang lulus dari sekolah ini mempunyai nilai dan kecakapan yang baik.
(Harian Umum, 16 Januari 1954)

Dalam surat yang disampaikan kepada Walikota Jogjakarta, PKI menuntut supaya Walikota memberikan kembali kursi dalam DPR Kotapradja yang sejak diaktiveernya kembali DPR itu dalam tahun 1950 PKI tetap di luar DPR. Tuntutan kursi itu berdasar pada kenyataan bahwa sejak dibentuknya DPR Kotapradja tahun 1947, PKI telah menduduki kursi-kursi dalam DPR itu.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) Cabang Pasuruan rencananya hari ini akan mengirimkan delegasi besar kepada Bupati Pasuruan. Delegasi akan terdiri dari pimpinan cabang dan wakil-wakil dari seluruh ranting-ranting PPDI daerah Pasuruan serta akan diikuti pula oelh Wakil dari Dean Pimpinan Pusat PPDI. Maksud dari delegasi ini adalah hendak merundingkan dengan Bupati Pasuruan mengenai masalah pemecatan kepala desa Gempol dan masalah pelaksanaan pemberian uang tunjangan kekurangan.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Hari ini dikabarkan ada kericuhan dalam Sistem Pelayanan Bank Rakjat Indonesia. Nasabah-nasabah mendapat kesukaran dalam berbagai pelayanan dan transaksi terutama peminjaman uang, kecuali terhadap nasabah PSI. Ini diyakini beberapa kalangan sebagai sebuah bentuk aksi politik golongan.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Rombongan Menteri Perekonomian mendapat penghinaan ketika berhadapan dengan pengurus Hotel Simpang, Surabaya. Pasalnya, pengurus hotel itu mengatakan bahwa mereka tidak menerima kulit berwarna. Pihak-polisi dan tentara pun akhirnya campur tangan dalam urusan ini
(Harian Umum, 16 Januari 1954)

14 Januari 1954
Kepala Direksi Asia dan Pasifik Kementrian Luar Negeri Dr.Sudarsono hari ini menerangkan bahwa menurut laporan yang sampai di tangan Kementrian Luar Negeri 22 Desember lalu menurut keterangan pembesar-pembesar pemerintah Malaya: 8 buah kapal Malaya telah ditahan oleh sesuatu kapal Indonesia di wilayah perairan antara Malaya-Indonesia dengan posisi; 2 graad & 25 menit Utara dan 101 graad 10 menit Timur. Keterangan berdasar pada kesaksian para nelayan Tionghoa. Kedelapan kapal itu dibajak dengan diperas sebanyak 2000 dollar. Kalangan pembesar Malaya mengatakan hal itu sudah terjadi berkali-kali. Sudarsono menaggapi dengan berkata bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan tegas jika kesalahan memang ada di pihak Indonesia.
(Harian Umum, 15 Januari 1954)

Panitya enclave Jawa Tengah mengadakan tinjauan ke daerah-daerah enclave (kantong) yang belum beres di Jawa Tengah. Daerah itu sampai saat ini masih belum memiliki identitas yang jelas.
(Harian Umum, 15 Januari 1954)

Dalam konperensi pers yang diadakan di Jakarta petang ini, Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo menerangkan bahwa pemulihan keamanan di Aceh berjalan sesuai dengan konsepsi politik keamanan Pemerintah. Gerombolan-gerombolan telah menjadi terpecah belah dan kini hanya merupakan bahaya bagi perseorangan yang merupakan teror atau penculikan. Selanjutnya, Menteri menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan berunding dengan pihak pemberontak, maliankan apabila mereka mau menyerah dengan sukarela ataupun dengan syarat-syarat tertentu.
(Harian Umum, 14 Januari 1954)

Oleh polisi Kabupaten Brebes bagian BPKN telah dikeluarkan sebuah peraturan dimana ditentukan bahwa rapat organisasi-organisasi baru dapat jika para pengunjung rapat tersebut sebelumnya dilaporkan kepada DPKN dengan disertai alamat dan pekerjaan mereka.
SBPU Padatoka (Brebes) sehubungan dengan tindakan DPKN tersebut, mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan dengan tegas bahwa surat DPKN tersebut terang-terangan merampas kemerdekaan serikat buruh dan melanggar hak-hak demokrasi yang dijamin oleh UUD. SBPU Padatoka menyokong penuh tuntutan Sobsi Tegal yang menuntut dicabutnya surat DPKN tersebut.
(Harian Umum, 16 Januari 1954)

Terbentuk Persatuan Wali Murid SR IV Hankow II di Jakarta yang terfokus pada urusan membantu para murid beserta para walinya dalam soal prasarana pendidikan seperti alat tulis, buku pelajaran, dll.
(Harian Umum, 19 Januari 1954)

15 Januari 1954
Di Sumatera Tengah hari ini diperingati sebagai hari dukacita mengingat peristiwa Situdjur Batur, yakni peristiwa pembunuhan atas diri Bupati Arsan Chatib Sulaeman, Letnan Munir Latief yang dilakuka oleh Belanda di lembah Tudjur Batur, kecamatan Suliki kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh. Peristiwa ini terjadi saat Agresi Militer Belanda yang ke-II tahun 1949.
(Harian Umum, 15 Januari 1954)

Berhubung dengan cukupnya persediaan gula untuk ekspor, maka hari ini oleh pemerintah diberikan kesempatan kepada para eksportir nasional untuk mengekspor 14.000 ton gula ke Jepang. Dikabarkan dari Tokyo, Pemerintah Jepang menyediakan 1652.000 dollar untuk barang-barang ekspor itu.
(Harian Umum, 16 Januari 1954)

Duta Besar Indonesia di Ameriak Serikat, Mukarto Notowidigdo hari ini mengusulkan supaya diciptakan suatu sistem internasional yang bertujuan membikin stabilnya harga-harga barang dagangan yang dihasilkan oleh negeri-negeri terbelakang. Rencana ini, kata Mukarto dalam pidatonya didepan rapat Balai Perdagangan AS-Indonesia, akan memberikan kepada negeri-negeri yang menghasilkan bahan mentah sedikitnya 1 minimum dari devisen dan ada keuntungan sedikit bagi para pengusaha.
Ini akan memberinya kemampuan untuk melanjutkan program perkembangan dan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan dari negera-negara industri.
(Harian Umum, 16 Januari 1954)

Berdiri Persatuan Tehnisi Menengah Pekerjaan Umum (PTMPUT) di Mojokerto. Selain sebagai langkah perjuangan, organisasi itu menuntut penghargaan terhadap keahlian para tehnisi.
(Harian Umum, 19 Januari 1954)

Keduataan Indonesia di Filipina mengumumkan bahwa dia tidak dapat menerima permintaan yang diterimanya dari sejumlah besar orang Filipina yang ingin kerja di Indonesia terutama lapangan pengajaran. Kedutaan Indonesia menrangkan bahwa pemerintahnya tidak bermaksud akan mencari guru-guru dari luar negeri, walaupun Indonesia kekurangan guru.
(Harian Umum, 18 Januari 1954)

16 Januari 1954
Dengan kapal ”Van Swol” berangkat dari Jakarta 200 orang kaum terlantar untuk dipulihkan penghidupannya ke dalam masyarakat Sumatera Selatan. Pengiriman ini adalah yang kedua kalinya sejak tahun lalu.
(Harian Rakjat, 13 Januari 1954)

Menteri dalam negeri Prof.Hazairin dala suatu upacara singkat yang diadakan pagi ini di Kementrian Dalam Negeri, melantik dan mengambil sumpahnya Gubernur Sulawesi yang baru, Lanto Daeng Pasewang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah anggota Parlemen, walikota Jakarta Raya Sudiro, Kepala Djawatan Kepolisian Negara R.Sukanto, Sekretaris Jenderal Kementrian dalam negeri Mr.Sumarman dan yang lainnya.
Gubernur Lanto Daeng Pasewang rencananya akan berangkat ke Makassar guna mamulai tugas jabatannya tanggal 22 Januari mendatang.
(Harian Umum, 18 Januari 1954)

Kementrian Luar Negeri mengumumkan teks lengkap dari persetujuan dagang antar Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1953. dari pihak pemerintah Indonesia oleh RAA. Asmaun dan dari pihak RRT oleh Lei Jen-Min. Teks tersebut dilengkapi lampiran daftar barang-barang perdagangan RRT yang dapat diekspor serta daftar barang-barang perdagangan Indonesia yang dapat diekspor. Pertukaran daftar pun dilakukan.
Dicantumkan dalam persetujuan itu suatu ketentuan bahwa dalam persetujuan itu tidak suatu apapun juga yang dapat dianggap tidak memungkinkan perdagangan dalam barang-barang dan bahan-bahan yang tidak tersebut dalam daftar tersebut.
Kedua pihak setuju untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai transaksi-transaksi dan cara-cara penyelenggaraanya yang dikehendaki untuk melaksanakan dasar-dasar yang tercantum dalam persetujuan itu.
Selanjutnya, kedua pihak setuju bahwa sesuatu keseimbangan perdagangan harus dipakai sebagai dasar perdagangan antar kedua negara tersebut, dan setuju bahwa perkara barang-barang akan tunduk pada dan berada dalam lingkungan peraturan-peraturan umum impor-ekspor yang berlaku waktu ini di negeri masing-masing.
Persetujuan tersebut berlaku sampai 31 Desember 1954, bisa diperpanjang jika ada lagi persetujuan mengenai ini. Adapun rincian daftar barang adalah sebagi berikut:
Daftar (A) yang mennyebut barang-brang apa yang dapat diekspor oelh RRT dibagi dalam 15 kepala yaitu; mesin-mesin, bahan-bahan kimia untuk industri, kertas, tekstil, barang-barang rajutan, pembakar, pelikan (logam), tembakau, hasil-hasil hewan, hasil-hasil perikanan laut, buah-buahan segar dan dikeringkan, bahan-bahan obat, obat-obatan, rempah-rempah, minyak, niji-bijian, dan hasil sayur-saturan.
Daftar (B) yang menyebut barang yang dapat diekspor Indonesia dibagi dalam 33 kepala; balur, kulit kepala, bungkil kelapa, bubuk kelapa kering, minyak kelapa sawit, minyak eteris, karet, kemiri, serat, kapuk, gom dan arpus, penjalin, timah putih, bauksit, kayu, batik, barang-barang tenun, tekstil, topi bambu dna topi pandan, tikar, garam, kulit mangrove, dan barang-barang kesenian.
(Harian Umum, 18 Januari 1954)

Rombongan ”Patjar Marga” di Pontianak menemukan sebuah batu purbakala berupa batu bertulis. Batu tersebut ditemukan di Kampung sengkong, di tapal batas Serawak< Kalimantan Utara (jajahatan Inggeris). Besarnya batu tersebut kira-kira 5 meter persegi dan tepat dipersimpangan anak sungai di anak kampung Senutul. Tertulis padanay bermacam-macam gambar binatang seperti dalam candi-candi umumnya di Jawa. Besar dugaan rombongan tersebut bahwa batu itu adalah peninggalan Buddha di Kalimantan Barat, ketik agam Budha masuk wilayah tersebut. Keanehan lainnya adalah air yang mengalir disekitarnya yang terbagi dua itu; disebelah kirinya selamanya panas, sedangkan yang mengalir di sebelah kananya selamanya dingin. Tak jauh dari batu tersebut itu juga ditemukan benda-benda berupa kulit padi sepanjang 10 cm, gong besi, dll.
Rombongan ”Patjar Marga” dan Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan di Banjarmasin meminta perhatian kepada Lautan Dinas Kepurbaan untuk penyelidikan selanjutnya.
(Harian Umum, 18 Januari 1954)

”Balai Ibu” yang dideklarasikan tanggal 22 Desember 1953 yang lalu, mulai bergerak dengan kegiatannya. Organisasi ini diadakan dengan tujuan untuk memperhatikan nasib kaum pengangguran wanita. Dalam tahap penyaringan pertama, dapat disaring sekitar 30 orang perempuan menganggur berpendidikan minimal Sekolahg Rakyat. Berbagai kurus dibuka oleh organisasi ini, seperti pada pagi ini pukul 09.00 pagi di depan gedung Jajan Kartini di Taman Simpang no.6 diadakan kursus potong-memotong (pakaian) yang dipimpin oleh Nj.Sumardjo dan Nj.Sujarso. ”Balai Ibu” dengan bantuan finasial dari DDjawatan Penempatan Tenaga. Usaha-usaha lainnya adalah pembuatan mainan anak-anak, dll. Namun sayangnya, sampai saat ini organisasi ini belum memiliki gedung tetap.
(Harian Umum, 18 Januari 1954)

17 Januari 1954
Pidato Sidik Djojosukanto dalam rapat umum gabungan PNI, Wabita Demokrat dan Pemuda Demokrat di Kebayoran menyatakan bahwa PNI sesaat pun tidak pernah menganggap Masjumi dan Psi sebagai musuh. Oleh kalangan politik netral, pidato ini mendapat sambutan yang baik. Pidato Sidik itu sedikit banyak telah mencairkan suasana politik yang demikian panas di Jakarta akhir-akhir ini.
Sidik pun mengatakan bahwa di balik meruncingnya politik antar golongan ada kepentingan internasional yang bermain, karena ada politik luar yang tidak senang dengan politik bebas yang dianut Indonesia, maka tekanan-tekanan kepada Indonesia dilancarkan supaya konflik antar golongan semakin kontras dan Indonesia terpaksa memilih blok tertentu dalam pertentangan internasional.
(Harian Umum, 18 Januari 1954)

Serikat Buruh Pructer dan Grumble menyelenggarakan rapat anggota di GNI Jl.Bubutan No.87 Surabaya. Dengan dihadiri 275 anggota mereka mengeluarkan pernyataan:
1. mengganti Anggaran Dasar/ Tetangga yang lama dengan peraturan dasar yang baru, sesuai dengan rencana kerja Subsi 4 bulan.
2. membentuk anggaran Pengurus Dewan Pleno berjumlah 29 orang.
3. merobah formasi Pengurus Harian dari Kaetuaschaap menjadi Secretarisschaap yang tersusun sebagai berikut:
Sec.Umum I; Sdr. S. Sucharmyanto. Sec. Umum II; Sdr. Tan Swie Hien. Sec.Organisasi I; Sdr. Rohi. Sec. Organisasi II; Sdr.N.Lekatompessy. Sec.Sosial/Eekonomi I; Sdr.Mukti I Hadawis. Sec. Sosial/Ekonomi II; Sdr.J.Djadiaman. Sec.Perbendaharaan I; Sdr.V.D Mey. Sec.Perdbendaharaan II;Sdr.Soedjono Erlan. Sec. Penerangan I; Sdr.Achwan. Sec.Penerangan II; Sdr. Matosen. Sec.Kebora (Kebudayaan dan Olahraga); Sdr.M.Taihitu.
Rapat menyatakan pula memperkuat tuntutan:
1. Gartifikasi periode 1950-Juli 1953
2. Upah; 1 November 1953
3. Peminjaman gaji Foremens/Clerks dan Jr.Clerks mulai 1 November 1953 langsung atas tanggungjawab pengusaha.
4. Status sosial foremen bagian penjagaan.
5. status pekerja/pegawai borongan.
(Harian Umum, 19 Januari 1954)

Konperensi ke II PII cabang Malang bertempat di SGHA Negeri Malang, mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
1. Mengirimkan utusan ke Kongres ke V PII di Kediri tanggal 22-26 Februari ’54 sebanyak 4 orang; NSA.Latif, AQ.Ma’arif, Sitti Raja, dan Salman D
2. mengirim peninjau-peninjau yang terdiri dari rembungan Olah Raga
3. menambah tenaga Pengurus Cabang yang diambilkan dari ranting-ranting SMA Negeri, SMEA dan SMA Islam.
4. medesak kepada sekolah-sekolah negeri/partikelir supaya hari Jum’at pelajaran diakhiri pukul 11.30 agar pelajar-pelajar Islam dapat kesempatan untuk beribadat.
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

Konperensi Besar Rukun Kampung di Surabaya sebagai kelanjutan dari Rapat Raksasa tanggal 10 Januari ’54 yang tidak diizinkan oleh staf ”K” di Jawa Timur, hari ini mengeluarkan resolusi:
I.a. membenarkan kekeid yang dijalankan oleh Pusat RKKS dalam menghadapi sengketa soal tanah dan pembongkaran rumah-rumah rakyat oleh Kotyapradja Surabaya.
b. menuntut kepada pemerintah supaya:
1. menghentikan segala jenis pembongkaran rumah-rumah rakyat yang dianggap ”rumah-rumah liar”. Menghentikan hukuman denda kepada rakyat pendiri rumah-rumah tersebut.
2. rumah-rumah rakyat yang telah berdiri sampai tanggal 30 Nopember 1053 segera disyahkan.
3. tanah-tanah partikelir dibeli dan dibagikan pada rakyat yang membutuhkan
4. meninjau kembali pembangunan Kota Besar Surabaya serta serta roolyn politiknya yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dan menggantinya dengan peraturan yang menguntungkan rakyat.
5. segera mengadakan undang-undang agraria yang menguntungkan rakyat dan menghapuskan undang-undang yang menguntungkan/melindungi tuan-tuan tanah.
6.DPRDS yang dibentuk dengan P.P 39/1950 diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk secara demokratis.
II. mendesak pengurus GNI supaya:
a.(1). merobah status GNI yang sekarang berjalan ke status kepentingan rakyat. (2). Memberikan pertanggungjawaban mengenai kewenangan GNI kepada rakyat Surabaya.
b. mengajak partai-partai, ormas untuk turut serta melaksanakan perobahan status GNI.
III. Memeperkuat Protes Pusat RKKS tentang pelarangan oleh staf ”K” Jawa Timur mengenai rapat raksasa.
Untuk menyampaikan resolusi kepada Pemerintah Pusat diputuskan pula mengirimkan delegasi yang terdiri dari Sdr. Adji Rachman dan Sdr.Moch.Tam serta Sdr. Moch.Rifai’e sebagai penulis.
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

18 Januari 1954
DPRDS Kota Besar Surabaya mengadakan sidang tertutup petang ini, pokok pembahasannya adalah soal pembubaran DPD.
(Harian Umum, 19 Januari 1954)

Gunung Merapi yang sudah aktif sejak Maret 1952, meletus hari ini jam 11.40 dengan mengeluarkan lahar panas sampai desa Tjogolele di perbatasan Boyolali-Magelang. Jam 12.30 puncak gunung itu tertutup abu seluruhnya, jam 14.30 di Magelang turun hujan abu. Dr.S. de Neve, Kepala Dinas Gunung Berapi segera mengadakan pemeriksaan dari udara dengan bantuan AURI. Korban dalam peristiwa ini adalah; 25 orang tewasdan66 luka bakar.
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

Masa sidang pertama tahun ’54 Parlemen dibuka hari ini oleh Ketua Sartono, dengan dihadiri 130 anggota dan Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo dan anggota kabinetnya. Sartono mengemukakan dalam pidatonya bahwa Parlemen selama tahun lau menunjukan kemajuan-kemajuan dalam masalah perundang-undangan. Jika tahun ’52 Parlemen hanya mengadakan 209 rapat pleno dan menghasilkan hanya 24 undang-undang, maka di tahun ’53 ada 201 rapat dan menghasilkan 44 undang-undang. Dismapaing naiknya hasil perundang-undangan, juga berkurangnya pembikinan undang-undang darurat. Dikemukakan juga mengenai jumlah resolusi, mosi dan interpelasi sbb; tahun 1950 ada 41 resolusi dan mosi, 1 interpelasi, tahun 1951 ada 11 resolusi dan mosi, 8 interpelasi, tahun 1952 ada 7 resolusi dan mosi, tahun 1953 ada 9 resolusi dan mosi, 2 interpelasi.
(Harian Umum, 19 Januari 1954)

19 Januari 1954
Surat edaran Pemberian KPUI No.P4 menetapkan bahwa tiap bukti Indusemen yang dikeluarkan oleh Bank hanya dapat dipergunakan oleh eksporteur bersangkutan sendiri atau oleh si pemegang kepada siapa hak ini telah dipindahkan dengan endossement. Bukti-bukti ini memberi hak untuk mendapat izin devisen impor barang-barang indusemen kepada ekporteur atau kepada si pemegang yang disebut namanya di sebelah belakang dari bukti tersebut.
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

Demi mengatasi masalah kelebihan penduduk di Jepang, Shinaichiro Moragaki, seorang pengusaha Jepang di Sakai, Osaka menyarankan supaya Jepang membeli New Guinea dari Inggris dengan harga 3 bilyun dollar yang akan dilunasi dalam jangka waktu 30 tahun.
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

Hssil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Bahagian-bahagian dalam Parlemen hari ini adalah sebagai berikut;
Bahagian I, Ketua tetap Zainal Abidin Achmad (Masjumi), Wakil Ketua I Ibrahim Sedar (tidak berpartai) menggantikan Mohd.Sadak (PIR), Wakil Ketua II Siauw Giok Tjah (SKI) menggantikan Ibrahim Sedar.
Bahagian II, Ketua tetap Z.Burhanuddin (tidak berpartai), Wakil Ketua I Mr.Djaidin Purba (PNI), menggantikan Tjikwan (Masjumi) yang kini dipilih jadi Wakil Ketua III
Bahagian III, Ketua tetap Rake (PRN), Wakil Ketua tetap Suparno (PNI)
Bahagian IV, Ketua tetap Kusnan (PNI) Wakil Ketua tetap Pellaupessy (Demokrat)
Bahagian V, Ketua tetap Asraruddin (Partai Buruh) Wakil Ketua sumanto (Parkindo), menggantikan Sumartojo (PSI)
Bahagian VI, Ketua tetap Abdul Hajat (Progressip) Wakil Ketua I tetap Manuabe (PNI) dan Wakil Ketua II tetap Ardiwinangun (Masjumi)
(Harian Umum, 20 Januari 1954)

Hari ini delegasi perdagangan Indonesia ke Amerika Latin melaporkan dengan optimis kepada Kedutaan Besar Indonesia di Washington tentang kemungkinan-kemungkinan besar yang positif tentang perdagangan Indonesia dengan Argentina dan Brazilia. Kepala delegasi Soesanto menyatakan kepercayaannya bahwa Indonesia dapat peluang besar untuk menjual karet dan hasil-hasil lainnya ke negara-negara itu dalam jumlah besar dengan cara barter.
(Harian Umum, 22 Januari 1954)

20 Januari 1954
Menteri Hubungan Luar Negeri Sunario membenarkan bahwa ia menjawab nota yang disampaikan Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia mengenai penangkapan-penagkapan Warga Negara Belanda di Indonesia. Dalam notanya, Komisaris Belanda meminta perhatian juga terhadap komentar-komentar suratkabar-suratkabar Indonesia bahawa penagkapan-penagkapan itu memiliki hubungan dengan gerombolan pengacau. Menteri Sunario juga sebaliknya minta perhatian dari pemerintah Nederlands terhadap kabar-kabar pers di Nederland yang tendensius dengan menghubungkan kasus ini agar Indonesia membatalkan statuut Uni dan tuntutan-tuntutannya atas Iriuan Barat.
(Harian Umum, 21 Januari 1954)

RUU usul inisiatif Parlemen tentang hak Enquete hari ini disetujui sidang pleno terbuka dengan tidak memungut suara. RUU itu semual dirancang oleh panitya ad hoc yang diketuai Mr.Hamid Algadrie dan sudah dibicarakan pada masa sidang parlemen ke-IV tahun lalum, namun belum dapat terselesaikan. Kemudian dengan perubahan-perubahan yang diadakan Menteri Kehakiman dan anggota Djaidin Purba c.s terjadilah suatu rumusan yang merupakan teks baru dan diajukan dalam sidang pleno terbuka hari ini.
(Harian Umum, 21 Januari 1954)

Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari; W.W Simmon, meteoroloog I pada Djawatan Meteorologi dan Geofisik Kementrian Perhubungan sebagai ketua delegasi, W.E Syataw, Meteoroloog II pada dan Rd.Konta, ahli Teknik coordinasi Meteo-telecommunications ke konperensi permulaan dari ”The Regional Association for The South west Pasific of The World Meteorological Organizayion” (WMO) yang diadakan di Melbourne, Australia sampai dengan tanggal 30 Januari mendatang.
(Harian Umum, 22 Januari 1954)

21 Januari 1954
Pemerintah Republik Indonesia telah menerima perjanjian persetujuan dari Pemerintah USSR untuk mengangkat Dr.Soebandrio sebagai Duta Besar Indonesia untuk USSR. Sebelumnya Dr.Soebandrio adalah Dubes Indonesia untuk Inggeris. Perjanjian persetujuan ini disampaikan kepada Komisariat Agung Republik Indonesia di Deen Haag oleh Duta Besar Uni Sovyet di sana.
(Harian Umum, 21 Januari 1954)

Keadaan gunung Merapi saat ini semakin menghawatirkan. Ada sekitar 4 desa dengan penduduk kurang lebih 1000 jiwa belum diketahui nasibnya, lantaran keadaan desa tersebut yang masih panas dan tidak memungkinkan untuk pemeriksaan.
(Harian Umum, 22 Januari 1954)

22 Januari 1954
Ketua Seksi Luar Negeri Parlemen Otto Rondonuwu berkomentar bahwa keinginan Jepang untuk membeli Irian adalah membuktikan bahwa tendens ekspansi Jepang semakin jelas.
(Harian Umum, 23 Januari 1954)

Parlemen dengan aklamasi pagi ini menerangkan baik 2 RUU yaitu RUU tentang pengganti UUDarurat No.23 tahun 1950 tentang peraturan tambahan istirahant luar negeri sebagai Undang-undang dan RUU tentang penetapan Undang-undang Darurat No.24 tahun 1950 tentang peraturanb tambahan perjalanan ke luar negeri sebagai undang-undang, keduanya dengan perobahan-perobahanredaksi dari Pemerintah Rapat Parlemen pagi ini yang dihadiri pleh Misi Parlemen Inggris.
(Harian Umum, 23 Januari 1954)

Pemilihan Katua dan Wakil Ketua Seksi-sesi Parlemen yang dilakukan oleh Parlemen dalam rapatnya tanggal 21 Januari kemarin, diumumkan hasilnya hari ini sebagai berikut:
Seksi A (perekonomian): Ketua KH.Tjikwan, Wakil Ketua Tedjakusuma, Wakil Ketua II Ir.Sakirman
Seksi B (keuangan); ketua Hutomo Suparda, Wakil Ketua Sundjoto
Seksi C (Pertanian); Ketua Sidik Kertapati, Wakil Ketua I Slamet Tirtosubroto, Wakil Ketua II Suhardjo
Seksi D (Pekerjaan Umum/Tenaga/Perhubungan): Ketua Asraruddin, Wakil Ketua Dr.Ateng Kertanahardja, Wakil Ketua II Kobarsjih.
Seksi E (Pendidikan/Pengajaran/Kebudayaan/Agama/Kesehatan): Ketua Ibnutadji Prawirosudirdjo, Wakil Ketua Z.A Ahmad.
Seksi F (Perburuhan Urusan Pegawai/Sosial): Ketua. Emon Pratadiwidjaja, Wakil Ketua I Sumarto, Wakil Ketua II Gusti A.Moeis, Wakil Ketua III Jaman Sudjanaprawira.
Seksi G (Dalam Negeri/Penerangan): Ketua Sjamsuddin St.Makmur, Wakil Ketua M.A Pelaupessy, Wakil Ketua II Ardiwinangun.
Seksi H (Kehakiman/Keamanan dalam Negeri): Ketua Abdul Hajat, Wakil Ketua I Mr.Kusman Singodimedjo, Wakil Ketua II Njonja Mudikdio
Seksi I (Pertahanan): Ketua Zainal Baharuddin, Wakil Ketua M.Padang, Wakil Ketua II Bebasa Daeng Lalo.
Seksi J (Luar Negeri): Ketua Otto Rondonuwu, Wakil Ketua I Sunardi Adimirjono, Wakil Ketua II A.R Djokoprawiro
(Harian Umum, 23 Januari 1954)

23 Januari 1954
Para ahli mata seluruh Indonesia mengadakan konperensi di Semarang dengan diketuai Dr.Warrow dari Bagian Kesehatan Djawatan Transmigrasi Pusat. Konperensi itu bermaksud mencari jalan mengintensiveer pemberantasan penyakit mata di bumi nusantara. Saat ini perhatian tertuju pada obat baru yakni antibiotica dan sulphonamides. Sampai saat ini dikabarkan belum ada data statistik yang akuran tentang berapa jumlah penderita penyakit mata (trachoom) di Indonesia. Dr.Waroow mengatakan bahwa sebelum perang penyakit ini banyak bersarang di daerah Jakarta, Tanggerang, Sirebon, Semarang, Garut dan Surabaya. Perkiraan sementara adalah; 11% diantara penduduk Sumatera Selatan, 15 % pada murid sekolah di Makassar, 27,1% pada golongan Arab di Suarabaya, 2% diantara penduduk penduduk Kalimantan, 2,15% penduduk Dayak Kalimantan, 2,76% penduduk Sulawesi Selatan, dan 4,69% diantara penduduk Bugis. Pemerintah mengatakan penyakit mata telah mengakibatkan kerugian sebanyak 2 juta rupiah atau 1,25% dari keseluruhan anggaran belanja negara. Pada tahun 1921 tercatat di Jawa Tengah banyak didirikan Balai Pengobatan untuk penyakit mata, namun ketika perang pecah, balai itu menjadi terbengkalai.
(Harian Umum, 25 Januari 1954)

Redaktur ”Merdeka” di Eropa Barat, Pinto Alwi (PA) mengajukan lima pertanyaan kepada Sekjen Partai Komunis Belanda, Paul De Groot (PDG) tentang masalah Irian Barat.
PA: Bagaimana pendapat tuan tentang politik bebas internasional yang dianut Indonesia selama ini?
PDG: pertimbangan politik luar negeri Indonesia menerut hemat saya adalah semata soal rakyat Indonesia sendiri. Sebagai orang Belanda dan berbicara secara umumnya Saya berpendapat bahwa rakyat Indonesia sebagai sal;ah satu rakyat yang terbesar di muka bumi ini turut memikul tanggungjawabnya untuk mempertahankan dan memperkuat perdamaian dunia.
Oleh karena itu, sauya mengharap tindakan yang positif dari Indonesia terhadap politik bersemangat perang dari kekuasaan-kekuasaan imperialis dan memilih jalan berunding atas dasar persamaan diantara bangsa-bangsa untuk memperoleh keputusan tentang segala pertikaian internasional. Lebih lanjut, saya berpendapat bahwa pihak Belanda jangan membuat rintangan-rintangan di tengah jalan atas politik luar negeri bebas yang dianut Indonesia. Berhubung inilah pula ”Uni Belanda-Indonesia” perlu dirobah menjadi hubungan diplomatik biasa antar dua negara.
PA: bagaimana pendapat Tuan tentang perjanjian dagang Peking-Jakarta?
PDG: Dengan ditandatanganinya perjanjian dagang itu, pemerintah Indonesia telah memebrikan sumbangannya yang penting ke arah pengluasan kemerdekaan berdagang diantar negara-negar, dengan tidak pandang bulu akan sistem politik dan sosial yang dianutnya. Langkah ini memajukan perdamaian dan kemakmuran, baik bagi rakyat Indonesia maupun bagi rakyat Tiongkok.
PA: Bagaimana komentar Tuan tentang hubungan diplomatik antara USSR dengan Indonesia?
PDG: penempatan Kedutaan Besar USSR di Jakarta dan Kedutaan Besar Indonesia di Moskow adalah sesuai dengan pentingnya kedudukan Republik Indonesia di gelanggang internasional.
PA: Bagaimana pandangan partai Tuan mengenai hasrat Indonesia untuk mempersatukan kembali irian Barat dlam wilayah Republik Indonesia?
PDG: Partai Komunis Belanda menyetujui penyatuan Irian dengan segera dan dengan tidak memakai syarat kepada RI. Partai Komunis Belanda berdasarkan pendiriannya itu atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a. Nederland tidak berhak menduduki irian karena daerah itu termasuk wilayah Hindia-Belanda yang kedaulatannya telah diserahkan kepada Republik Indonesia. Tak ada alasan sama sekali, baik dulu maupun sekarang untuk mengecualikan daerah Irian.
b. eksploitasi kolonial Irian meletakkan beban-beban baru yang sangat berat di pundak rakyat Belanda, sedangkan hanya beberapa kongsi Belanda dan luar negeri yang akan menjadi kaya karenanya.
c. pendudukan militer di Irian dengan maksud untuk menempatkan pangkalan-pangkalan militer baru di dalam lingkungan Pakta Atlantik Utara bersama dengan dipertahankannya penjajahan kolonial merupakan suatu ancaman bagi hasrat bangsa Indonesia ke arah kemerdekaanya yang sejati. Ia merupakan pula ancaman bagi perjuangan kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa di Asia.
d. syarat pertama untuk memajukan penduduk Irian ialah pembebasan dari penjajah kolonial Belanda.
PA: Menurut pendapat Tuan, dapatkah pernyataan-pernyataan bahwa usaha-usaha pemerintah RI yang sekarang belajar atas kongres Amerika atau ada niat untuk menggabungkan diri dengan suatu politik kekuasaan dari blok Timur dipertahankan dengan tulus/iklah?
PDG: Tidak! Terhadap politik luar negeri pemerintah RI sekarang orang tidak akan dapat mempertahankan pernyataan-pernyataan secara umum yang demikian. Menurut pendapat saya pembagian secar umum yang demikian hanya akan mengganggu saja pengujian objektip dari tindakan-tindakan pemerntah RI untuk kepentingan nasional Indonesia kepada perdamaian dunia.
(Harian Umum, 25 Januari 1954)

24 Januari 1954
Hari ini delegasi Indonesia berangkat ke Konperensi ECAFE ke-VI di Kolombo. Di sana mereka akan mempelajari dan membandingkan pemecahan yang diperoleh negara-negara Asia dalam menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan usaha menaikkan derajat penghidupan rakyat dan mewujudkan kemerdekaan ekonomi masing-masing. Dalam konperensi yang akan berlangsung dari tanggal; 26 Januari sampai dengan 5 Februari 1954 ini terutama yang paling menarik bagi Indonesia adalah laporan sub.komite mengenai teknik penjualan hasil-hasil industri kecil dan kerajinan tangan, perdagangan Eropa-Asia, dagang antar-Asia, serta sistem pembayarannya, tenaga listrik dann pembukaan sumber sumber barang pelikan (mineral).
(Harian Umum, 26 Januari 1954)

25 Januari 1954
Pesawat terbang AURI berangkat ke Jawa Tengah. Sekretaris Djenderal Kementrian Sosial Mr.Imam Sudjahri bersama Gubernur Jawa Tengah Boediono beserta rombongannya akan meninjau dari atas keadaan Gunung Merapi dan daerah sekitarnya termasuk Keresidenan Surakarta dan Kedu. Rombongan itu juga mempersiapkan:
1. Kesiapan pelaksanaan pengungsian besar-besaran dari kurang lebih 200.000 orang, jika keadaan gunung Merapi ternyata genting dan memaksa.
2. memeriksa penyelenggaraan pengungsian 3000 orang yang tengah berlangsung
3. mengadakan pembicaraan dengan instansi-instansi yang bersangkutan terutama dengan pamongpraja dan korban-korban bencana alam tersebut.
(Harian Umum, 26 Januari 1954)

Menteri Dalam Negeri Hazarin kembali di Jakarta setelah selama lima hari meninjau Aceh. Dijelaskannya tentang kondisi Aceh saat ini bahwa gangguan-gangguan keamanan tinggal yang bersifat insidental saja. Sementara itu diadakan penyusunan ulang struktur pamongpraja yang telah berjalan 95 %. Dijelaskan pula bahwa tugas alat negara di sana mendapat dukungan dari rakyat.
(Harian Umum, 27 Januari 1954)

26 Januari 1954
Berhubung dengan meletusnya gunung Merapi yang menelan banyak korban, Persatuan Ahli Pharmasi Indonesia (PAPI) berseru kepada seluruh importir obat-obatan terutama ”Bond Van Aphotekers in Indonesie” dan organisasi-organisasi lain yang bersangkutan dengan obat-obatan untuk menyumbangkan obat-obatan kepda para korban bencana alam itu.
(Harian Umum, 27 Januari 1954)

Pimpinan perdagangan baru Indonesia-Australia yang ditetapkan mulai bulan Nopember 1953, hari ini ditandatangani di Canberra oleh Mr.Asmaun sang ketua delegasi Indonesia. Dalam daftar ekspor Indonesia ke Australia tercantum hasil-hasil sebagai diantaranya; the, kayu, kopi, kapuk, serat tali, tembakau, biji-biji minyak, melasse, getah latex, rotan, bambu, rempah-rempah yang kesemuanya seharga 4.856.000,- poundsterling Australia. Sedangkan impor Australia ke Indonesia (seharga sama); tepung terigu, barang-barang logam, mesin-mesin, susu, bahan makan, hasil farmasi.
(Harian Umum, 27 Januari 1954)

Berhubung akan adanya kecurigaan ada tendensi tertentu di balik diplomasi Jepang, hari ini di Jakarta Eiji Wajima menegaskan bahwa Jepang benar-benar tulus untuk mengganti kerugian perang terhadap Indonesia
(Harian Umum, 28 Januari 1954)

Sidang Kongres Nasional Indonesia Untuk Perdamaian (KNIUP) hari ini secara khusus telah menyetujui untuk menyambut terlaksananya Konperensi 4 Besar (Perancis, Inggris, Amerika Serikat, USSR) yang kini sedang berlangsung di Berlin. Dalam kawat yang dikirimkan malam ini dinyatakan bahwa KNIUP di Indonesia bergembira dengan adanya Konperensi yang bertujuan melaksanakan perdamaian dengan jlan berunding itu. Akan lebih bergembira—demikian selajutnya pernyataan itu—kalau tiap-tiap usaha ke arah terselenggaranya perdamaian dunia disertakan juga negara besar ke-lima yakni RRT supaya segala penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
(Harian Umum, 28 Januari 1954)

Tiba di Malang, FW. Parvin dari ”USA Operation Mission to Indonesia”dengan diantar oleh Inspektur Djawatan Pertanian Propinsi Jawa Timur Karsono. Selam dua hari ke depan, FW. Pavin akan meninjau Kumpulan Tani di BPMD Kepandjen, kebun bibit Gandung Legi, tebu rakyat di Supandjang, BPMD Dampit, Kursus Tani Desa Karang Ploso, model desa Terongredjo dan sekolah Guru Kader Mantri Tani di Lawang.
(Harian Umum, 28 Januari 1954)

Para bekas anggota Polisi Militer hari ini mewujudkan organisasinya dengan nama Ikatan Bekas Poilisi Militer (Ibpom) yang bertempat di Jl.Pregolan No.8, Surabaya. Maksud dan tujuan didirikannya organisasi itu antara lain; mempererat tali persaudaraan, memperbaiki tingkat penghidupan, membantu tiap-tiap usaha pemerintah dalam menggalang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
(Harian Umum, 29 Januari 1954)

Dewan Menteri dalam sidangnya yang dilaksanakan pada pukul 18.00 sampai dengan 00.30 hari ini membicarakan soal-soal perundang-undangan. Antara lain:
1. Diterimanya dengan baik RUU tentang urusan perumahan; dengan Undang-undang tersebut nanti akan diganti beberapa peraturan lama sehingga yang–menempati rumah mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari yang sudah-sudah.
2. Diterima dengan baik pula sebuah RUU untuk merubah Undang-Undang No.11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia; selain beberapa perubahan administratif, ditetapkan pula bahwa modal Bank Indonesia berjumlah Rp.50 juta, sedang jumlahitu dulunya Rp.25 juta.
3. Selanjutnya Dewan Menteri menyetujui sebuah RUU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang dulu disebut-sebut dalam keterangan Pemerintah mengenai program Kabinet sekarang. RUU tersebut akan disampaikan selekas mungkin kepada DPR. Pokoknya adalah bahwa untuk memasuki kewarganegaraan Indonesia ini tidak diadakan paksaan sedikit juga dan penyelesaian soal kewarganegaraan merangkap dapat dilakukan dengan suatu masa-peralihan tertentu.
4. Dewan Mentri juga mengharapkan agar di tahun 54 ini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.
5. Sidang ini menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Thailand dan pemberian anugerah bintang besar Gregorius Zulkarnain oleh Daulat Panitya kepaada Duta Republik Indonesia kepada Duta Republik Indonesia pada Vatikan, Mr.Djuhana Wiriaatmadja.
6. Menteri Penerangan Dr. Fl.Tobing sementara itu menerangkan kepada pers bahwa oleh kabinet telah disetujui pengangkatan Frans Sois Nys sebagai duta baru di Indonesia menggantikan v.d. Stichtelen.
7. Ditetapkan susunan Dewan Pimpinan Biro Irian, yang terdiri dari Perdana Menteri selaku ketua dan masing-masing sebagai anggotanya adalah; Wakil II Perdana Mentri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri PP dan K, dan Menteri Kehakiman. Sedangkan sebagai komisaris adalah S.Papare dan Westplat dari Irian Barat.
(Harian Umum, 28 Januari 1954)

27 Januari 1954
Menteri Pertahanan mengumumkan bahwa setelah mendengar laporan tentang pemeriksaan peristiwa AURI maka Dewan Menteri dalam rapatnya tertanggal 19 Januari 1954 mengambil putusan mengenai penyelesaian peristiwa tersebut:
1. Terhadap beberapa orang perwira AURI yang dipandang memegang peranan terpenting dalam pelanggaran hukum pidana tentara dan disiplin tentara diadakan tuntutan serta hukum pidana.
2. Kepada jumlah sisa perwira AURI yang dibebaskan, tidak dikenakan tuntutan hukum pidana diberi kesempatan; (a). untuk minta diberhentikan dari dinas ketentaraan (keluar dari angkatan perang). (b). atau jika mereka masih ingin dalam dinas ketentaraan, mereka dapat dipekerjakan kembali dengan syarat mereka dikenakan hukum disiplin atau administratif.
3. Diadakan perbaikan dalam lingkungan Pimpinan Markas Besar Angkatan Udara dengan jalan; (a). mengadakan staf prosedure yang akan diketahui dan disetujui oleh pemerintah. (b). diadakan mutasi dalam staf Markas Besar Angkatan Udara.
(Harian Umum, 28 Januari 1954)

Farksi-fraksi Pemerintah bedasar alasan-alasan yuridis dan politis denagn bulat menghadapi persoalan di sekitar Peraturan Pemerintah No.35 yang (mengeni reformasi dan reorganisasi Pimpinan Angkatan Darat) hari ini akan menjadi pokok pembicaraan di dalam Parlemen berhubung dengan pembicaraan usul mosi Burhanuddin Harahap (Masjumi) yang menghendaki pencabutan kembali PP tersebut.
Sebagai alasan yuridis dikemukakan bahwa PP 35 adalah pelaksanaan pasal 126 ayat 1 UUDS yang berbunyi: ”Pemerintah memegang urusan pertahanan”. Sedangkan alasan politis adalah bahwa PP 35 merupakan pelaksanaan mosi Manai Sphiaan yang telah diterima baik oleh Parlemen dan yang menghendaki reformasi dan reorganisasi pimpinan Angkatan Darat dan Kementrian Pertahanan.
(Harian Umum, 28 Januari 1954)

Indonesia Films Ltd dengan bertempat di Hotel ”des Indes” hari ini mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan diri. Kongsi film ini diadakan guna memperedarkan, mengimpor dan mengekspor film-film baik dari dalam maupun luar negeri. Perusahaan ini dipimpin oleh A.Wahab yang sudah berpengalaman dalam perusahaan film dari Metro Gold Mayer. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Direktur Kris Film Productions dari Singapura, Ho Ah Loke. Hadir juga bintang-bintang film nusantara seperti Dahlia, Netty Herawati, Bono dan Darussalam.
(Harian Umum, 29 Januari 1954)

28 Januari 1954
Duta Indonesia di Filipina R.Tjokrodisumarto mengatakan ia lebih menyukai suatu persatuan (Uni) ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara seperti yang diusulkan belum lam ini oleh Wakil Presiden Carlos Gracia. Menurut R.Tjokrodisumarto, Uni seperti itu seharusnya tidak dutujukan kepada negara atau golongan manapun juga. Beberapa negara di Sia Tenggara karena politik luar negeri mereka yang bebas tidak akan turut dalam Uni kalau persatuan itu ditujukan untuk blok negara manapun juga.
(Harian Umum, 29 Januari 1954)

Djawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Sumenep hari ini selesai membagikan sejumlah 191.400 helai buku pelajaran PBH massaal dalam bahasa Madura yang berjudul ”Madju Adjar Matja Areng-bareng” (Mari Bersama-sama Belajar Membaca) ke seluruh daerah Kabupaten Sumenep. Di samping buku-buku itu, dibagikan pula buku ”Kartu Kata Kuntji” yang memakai karton, dimana tiap-tiap kecamatan memperoleh 10 stel. Buku-buku tersebut adalah untuk orang-orang dewasa yang buta huruf dan dibagikan untuk dipergunakan sebagai pelajaran PBH massaal di tahun ini.
(Harian Umum, 29 Januari 1954)

29 Januari 1954
Bertempat di Fakultet Pertanian Universitet Negeri Gadjah Mada dilangsungkan upacara pemberian izasaj kepada empat orang Insinyur Pertanian baru (lulusan pertama). Mereka adalah; R.Sugiman, Sunjoto, Sumadihardjo, R.Sudarsono Hadiseputrio dan Anwarman Lubis.
(Harian Umum, 30 Januari 1954)

Seksi Urusan Sosial Parlemen malam ini mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sosial untuk membicarakan soal bantuan korban-korban letusan gunung Merapi. Ketua Seksi Enam Bratawidjaja mengenai soal tersebut menerangkan bahwa seksinya minggu depan akan mengirim peninjau-peninjau ke daerah Merapi yaitu; Djoko Sudjono, Werdojo, GA Moeis, dan sebagai cadangan Mr.Zainal Abidin. Menurut keterangan pemerintah menyediakan biaya 50 juta rupiah untuk masa waktu enam bulan terutama guna keperluan penyingkiran kurang lebih 200.000 orang ke daerah-daerah aman.
(Harian Umum, 30 Januari 1954)

Delegasi Pusat Rukun Kampung dari Surabaya oleh Seksi Dalam Negeri Parlemen dalam sidangnya hari ini diberi kesempatan memberi penjelasan dan menjawab pertanyaan mengenai pembongkaran rumah rakyat di Kota Surabaya. Delegasi menguraikan sejarah penempatan tanah kosong yang dilakukan oleh rakyat yang datang dari desa-desa karena tekanan hidup. Umumnya mereka terdiri dari kaum buruh, pegawai negeri, tukang becak, bakul, tani dan pedagang kecil. Rumah yang dibangun oleh rakyat itu jumlahnya kira-kira mencapai 5400 buah dengan penghuni 40.000 jiwa.
Diterangkan bahwa sesudah rumah tersebut dibongkar atau dikehendaki supaya dibongkar oleh Kotapradja akan dipergunakan untuk pembangunan gedung-gedung mentereng, perluasan industri, gedung pemerintah, dan perluasan pasar kotapradja. Setelah mendengarkan keterangan-keterangan delegasi yang menghendaki supaya pembongkaran rumah-rumah itu dihentikan, Seksi Dalam Negeri berjanji akan mengajukan pertanyaan tentang perkara tersebut kepada pemerintah.
(Harian Umum, 30 Januari 1954)

30 Januari 1954
Pemerintah Republik Indonesia hari ini mengirimkan tiga pelukis Indonesia yakni; Affandi, Kusnadi dan Sholihin ke Exposisi International Seni Rupa yang diselenggarakan oleh museum seni modern di kota Sao Paulo, Brasilia, Amerika Selatan. Pameran tersebut bersifat biennalle (dua tahun sekali) diadakan dari tanggal 12 Desember 1953 s/d 12 Februari 1954. Delegasi seni Indonesia menampilkan 32 lukisan, 2 patung dan 1 kumpulan lukisan karya Affandi. Menurut pers Uruguay, Indonesia termasuk dalam 10 negara terbaik.
(Harian Umum, 1 Februari 1954)

Kapal ALRI yang hilang sejak tanggal 28 Januari kemarin di wilayah perairan Banten, oleh pesawat pembom AURI 40 menit setelah pesawat pembom M-378 pergi mencarinya. Letaknya 20 mil sebelah utara Markas Pengumuman Biro Penerangan Staf Angkatan Udara. Kapal itu ditemukan dalam kondisi yang baik-baik saja, setelah sebelumnya mengalami kerusakan mesin. Berita ditemukannya pesawat ini segera disampaikan pada KDMD (Komando Daerah Maritiem Djakarta). Petang harinya, kapal RI 152 ini dengan selamat masuk ke Tanjung Priok.
(Harian Umum, 1 Februari 1954)

31 Januari 1954
Hari ini adalah hari terakhir Konperensi Kerja Kementrian Agama yang dilangsungkan di Semarang mulai tanggal 27 Januari kemarin. Diputuskan atas persetujuan PB Serikat Sekerja, Kementrian Agama akan meyumbangkan 1% dari gaji mereka selama 3 bulan kepada korban Merapi mulai tanggal 1 Februari besok.
Konperensi juga akan mempelajari akibat-akibat gangguan keamanan di beberapa tempat dalam hubungan dengan tugas Kementrian Agama serta menyiapkan Rencana Pembangunan 5 Tahun untuk Kementrian Agama.
(Harian Umum, 3 Februari 1954)

Dihari kedua Imlek ini, bertempat di Kantor CHTH beberapa kumpulan Tionghoa membagi-bagikan pakaian dan uang kepada penduduk golongan miskin agar mereka bisa merayakan pesta upacara tahun baru Tionghoa itu.
(Harian Umum, 3 Februari 1954)

Dibentuk Pusat Bank Koperasi Kabpaten Sampang, Madura, Jawa Timur dengan nama Trunodjojo.
(Harian Umum, 4 Februari 1954)

kenangan bukan untuk ditakuti, bukan?

2008-03-08T00:08:00.002-08:00

aku yang selalu hilang dari catatan teman

2008-02-27T08:41:00.000-08:00

awalnya memang kita bertemu. lalu saling merakit ingatan satu sama lain. Siapapun yang pernah berteman dengan kita pasti akan kita rindukan suatu saat. Apalagi saat sejarah hidup pribadi mulai berubah, masalah-masalah baru yang lebih berat mendatangimu, menghajarmu dalam kesepian dan kesendirian. Percayalah, tak ada yang kita rindukan saat itu selain teman lama.

teman lama. Teman baru. Keduanya sama-sama mencatat nama orang-orang yang pernah singgah dalam sejarah hidup mereka. Keduanya sama-sama akan mengenang dirimu.

tapi aku merasa semua itu tak terjadi padaku. Aku selalu mengenang siapapun dengan do’a; kawan, musuh, guru atau yang pernah dicintai.

tapi aku melihat, namaku selalu tak ada pada catatan kawan lama. Mungkin tak ada juga pada ingatan mereka.

mungkin aku tak cukup berarti bagi mereka.

Jakarta, 27 Februari 2008

Menyingkap Patologi Posmodernisme

2008-02-26T08:00:00.000-08:00

Menolak Postmodernisme (Judul Asli: Against Postmodernism, 1990), Alex Callinicos, Resist Book-Yogyakarta, Januari 2008, 303 halaman, harga: Rp.34.000,-

Dalam bukunya yang berjudul “”The Coming of Pos-industrial Society”( 1974), pemikir Daniel Bell mensinyalir bahwa awal booming posmodernisme ditandai dengan meluasnya rasa keberakhiran (sense of an ending) di kalangan intelegensia Barat. Maka kemudian di Prancis meledaklah Jean Francois Lyotard dengan buku monementalnya “The Posmodern Conditions”(1979). Dalam buku itu, Lyotard mendefinisikan posmodernitas sebagai sesuatu yang kontras sama sekali dengan modernitas, terutama pada karakteristik saintifik masyarakat modern yang memuja meta-diskursus dan secara eksplisit memperlihatkan keterkaitannya dengan beberapa narasi besar (grand narrative) yang memang saat itu tengah meng-hegemoni kebudayaan modern. Sebagaimana dikatakan oleh Linda Huchteon (1988), bahwa “modernisme bersumber dari keyakinan akan penguasaan secara rasional dan saintifik atas realitas”. Secara tegas pula Lyotard mengatakan bahwa posmodernitas berarti penolakan terhadap metanarasi-metanarasi. Diskursus postmodern dicirikan oleh pengakuan dan keberfihakannya pada narasi-narasi minor, dimana kebenaran absolut tidak ada, yang ada hanyalah permainan penafsiran tanda yang tak pernah berakhir.

Sebagai penanda keruntuhan narasi-narasi besar, posmodernisme selalu berpararel dengan bentuk ‘pos’ yang lain, seperti pos-strukturalisme, pos-metafisika, pos-Fordisme serta pos-industrial. Dalam hal ini, posmodernisme tampaknya memiliki kekuatan yang meyakinkan secara diskursif. Namun dalam buku ini, Alex Callinicos mempertanyakan secara kritis akan beberapa kerancuan dari posmodernisme. Terutama tatakala masuk pada realitas kebudayaan real, posmodernisme nampaknya menyimpan sejumlah kontradiksi dan paradoks dalam dirinya.

Posmodernisme adalah sesuatu yang tidak memiliki suatu rujukan dan bukti dalam dunia sosial real (hlm. 15). Karena tiadanya kekhususan historis ini, posmodernisme akhirnya sering melakukan suatu politik apropriasi fitur-fitur modernisme yang dimaksudkan agar posmodernisme terlihat kekhususannya (hlm.19). Sedangkan pada kenyataannya, posmodernitas lebih banyak memperlihatkan gejala patologi sejarah.

Buku ini kiranya menjadi acuan referensi yang relevan untuk Indonesia sebagai bagian dari Dunia Ketiga yang saat ini tengah dilanda histeria posmodernisme. Indonesia perlu lebih selektif dan kritis dalam memilih dan memilah posmodernisme.

Mitos-mitos Zaman Posmodern

Patologi posmodernisme itu pertama, adalah timbulnya mitos-mitos pos-industrialisme. Daniel Bell merumuskan peralihan historis dari masyarakat tradisional, lalu masyarakat industri sampai masyarakat pos-industrial. Setiap tahapan dibedakan satu sama lain dengan apa yang disebut Marx sebagi kekuatan-kekauatan produksi; masyarakat tradisional berbasis pertanian, masyarakat industri berbasis industri manufaktur, dan masyarakat pos-industrial dicirikan oleh pergeseran industri barang-barang menuju ekopnomi jasa. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial lantas difahami sebagai muncul dari perubahan dan peralihan teknologis.

Masyarakat pos-industrial adalah ‘masyarakat pengetahuan’ yang ditopang dengan modus kebudayaan paling utama yakni dunia simulakra. Peralihan ini juga mengisyaratkan industri-industri manufaktur yang merupakan ciri dari modernisme itu menjadi tidak kompetitif lantaran masyarakat beralih kepada jasa dan produksi ekonomi simulakrum yang berupa industri media dan periklanan. Hal ini diyakini oleh Prowse sebagai faktor utama yang mempercepat proses deindustrialisasi yang cepat, terutama di Inggris dan Amerika yang merupakan dua negara kapitalis terbesar di dunia. Fenomena ini mencuat di Amerika terutama pada masa pemerintahan Reagan-Tatcher.

Deindustrialisasi sendiri sesungguhnya merupakan sebuah proses yang menyakitkan, yang menimbulkan akibat-akibat sosial yang regresif secara global, yakni bertambahnya jumlah pengangguran dalam lapangan sosial serta berkembangbiaknya perusahan-perusahaan baik jasa maupun manufaktur dengan buruh-buruh yang digaji rendah. Callinicos menganggap fenomena global ini mirip dengan corak dunia industri abad ke sembilan belas. Hal mendasar lain yang juga dilupakan oleh para pemikir postmodern adalah tumbuh berkembangnya negara-negara industri baru Dunia Ketiga. Ini pun merupakan konsekuensi utama dari berkembangnya produksi ialah pertumbuhan besar-besaran dalam jumlah kelas buruh industrial pada skala global

Ini amat paradoks dengan cita-cita Posmodernisme yang konon ingin menumbuhkan alteritas atau keliyanan yang berarti toleransi dan kesejahteraan sosial secara merata dalam berbagai segmen kehidupan berbudaya. Kapitalisme tidak pernah mati, baik dalam bentuk sistemik maupun 'watak despotisnya'. Kita hanya beralih dari tahapan kapitalisme pasar di zaman mesin uap (industri awal), kapitalisme monopoli dan kapitalisme saat ini, yakni kapitalisme multinasional. Dengan kata lain, kita hanya beralih dari kapitalisme sederhana menuju kapitalisme kompleks.

Klaim bahwa zaman posmodern ditandai dengan peralihan dari sistem kapitalisme terorganisir (organized capitalism) menjadi kapitalisme tak-terorganisir (disorganized capitalism) tidak memperlihatkan signifikansi positif apapun. Justru pada sisi inilah posmodernisme terjebak. Dunia simulakra yang dideskripsikan oleh Baudrillard justru merupakan sebentuk medan yang afirmatif terhadap ekonomi libidinal (libinonomics), atau hasrat kepemilikan ekonomi yang buas. Hiperrealitas membuat hasrat konsumsi manusia juga menjadi semakin hiper (tinggi). Dalam medan simulakra ini jugalah kapitalisme menggurita dari ranah publik hingga menembus sampai tulang-belulang kehidupan privat. Ini merupakan bukti nyata dari disintegrasi ekonomi nasional yang pada fase sebelumnya terkontrol oleh negara.

Dasar paradigma serupa terlihat dalam pandangan para penulis yang berasosiasi dengan jurnal Marxism Today. Mereka merupakan pemikir yang lebih mengkonsentrasikan diri pada relasi antara produksi dan konsumsi. Objek dari kritik mereka adalah Fordisme, yang dikembangkan oleh 'madzhab regulasi' Marxis Prancis seperti Michael Aglietta dan Michael Vrooy. Fordisme difahami pertama-tama sebagai sebuah sistem produksi massa yang melibatkan proses standarisasi produk-produk. Ciri lain dari Fordisme adalah pengartikulasian produksi massal dan konsumsi massal; penggunaan iklan untuk mendorong konsumen-konsumen guna membeli produk.

Resesi ekonomi di negara-negara kapitalis besar dunia tahun 1960-1970 merepresentasikan keruntuhan Fordisme. Sebagai gantinya, muncullah sebuah varian kapitalisme baru dengan nama pos-Fordisme. Seperti halnya Fordisme, pos-Fordisme juga didorong oleh masalah konsumsi, namun lebih banal sifatnya. Komoditas dibeli bukan berdasarkan nilai-guna melainkan sebagai gaya hidup. Nilai uang bukan lagi semata nilai-tukar tetapi juga nilai-identitas. Pola konsumsi beralih dari kewajaran menjadi overconsumption.

Teknologi dalam industri baru yang semakin canggih membuat produksi meningkat jauh lebih cepat serta perubahan fungsi buruh. Metode serta pola produksi baru ini tidak lagi membutuhkan sejumlah besar pengatur mesin, namun cukup sejumlah angkatan kerja yang lebih sedikit dan multi-terampil yang mampu turut serta dalam proses kerja. Karena itu, sebagimana yang diungkapkan R. Murray, bahwa Pos-Fordisme sama artinya dengan semakin meningkatnya pendapatan segelintir orang, namun di sisi lain semakin merosotnya pendapatan dan kebebasan untuk yang lain.

Ini merupakan bukti bahwa zaman postmodern mengandung distorsi yang mencolok, alih-alih meraih pluralitas jukstaposisi (ekulibirium), ia malah menjadi penguasaan jamak yang jauh lebih banal daripada yang terjadi di zaman modern. Posmodernisme merupakan perpanjangan banal dari modernisme. Mungkin demikianlah arti dari ungkapan Lyotard sendiri; "tak diragukan, posmodernisme adalah bagian dari yang-modern" (The Posmodern Condition, hlm. 79).

Membaca Mutiara Kehidupan Kaum "Ikan Dalam Aquarium"

2008-02-26T07:55:00.000-08:00

The Regala 204 B, (Antologi Cerpen).Nera Andiyanti dkk. Kudus: Gapuradja, Agustus 2006. 116 halaman.

Selama ini keberadaan kaum marginal yang juga dikenal dengan sebutan kaum grassroot, rakyat jelata atau wong cilik, selalu menempati posisi subordinat yang tersisih dalam berbagai sepak-terjang aktivitas kolosal kebudayaan. Apalagi agenda-agenda struktural yang sifatnya resmi, formal dan "elite". Padahal sesungguhnya, disadari atau tidak, berbagai potensi dan kontribusi kebudayaan bersumber dari mereka.

Tak hanya itu, posisi serba sulit itu disisipi dengan citra atau image-image negatif yang dicapkan pada identitas diri kaum marginal. Ironisnya, cap negatif itu sering ngawur, parsial, satu sisi, dalam artian ia kabur kadar keobjektifannya atau bahkan nihil sama sekali.

Dalam acara launching-nya yang cukup syahdu, tapi meriah di Kota Semarang, Kamis, 7 September lalu, buku antologi cerpen The Regala 204 B hadir menghangatkan kesusasteraan Indonesia dengan spirit sastra yang berorientasi sosial-kerakyatan.

Pengarang-pengarang yang karyanya terhimpun di sini rata-rata berusia muda, yang darahnya masih panas dengan sejuta idealisme dalam benak mereka. Ini barangkali berangkat dari prinsip sastra sebagai representasi sosial. Sebab itu, ia pun mengemban tanggung jawab sosial.

Sebab itu, salah satu misi dari diluncurkannya buku ini untuk menepis stigma negatif yang selalu "ditahbiskan" pada kaum marginal, dan berusaha menyajikan sisi lain dari kehidupan mereka. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kehidupan rakyat jelata; kegigihan dalam kerja keras, ketabahan dalam melakoni hidup yang keras, kesabaran, dan masih banyak lagi.

Dalam kata pengantaranya, seorang budayawan kawakan Indonesia, Dr. Arief Budiman yang pada dekade 80-an dulu sempat menjadi sorotan publik atas idenya mengenai "sastra kontekstual", menyatakan kehadiran antologi ini mengingatkan beliau pada semangat penyair legendaris 60-an Wiji Thukul yang sarat dengan nuansa-nuansa estetika sosial dalam karyanya.

Bagi Arief Budiman--dan kebanyakan sastrawan yang menganut estetika sosial-keindahan atau estetika tidaklah harus melangit-langit, asketik, dengan seguidang metafora bahasa yang "gelap", pelik, dan diskursif, tapi juga menampilkan kesahajaan dalam berbahasa, meski tidak mereduksi dan memperdangkal makna yang akan disampaikan. Peduli sosial merupakan keindahan yang paling hakiki; menyuarakan hak-hak kaum marginal, juga sudah merupakan keindahan (hlm.9).

Yang unik dari antologi cerpen ini adalah terdapatnya kesamaan istilah beberapa pengarang dalam memetaforakan kaum marginal, yakni "ikan dalam akuarium". Namun, kemudian wordview setiap mereka, yang tersirat dalam narasi cerita mencerminkan perbedaan perspektif para pengarang sendiri tergadap metafora "ikan dalam akuarium" itu.

Dalam cerpen berjudul "Air Dingin" karya Ragdi F. Daye, misalnya dikisahkan kaum marginal sebagai ikan yang kesepian di tengah ramainya arus derap zaman. Wilayah kaum marginal dibatasi, dianaktirikan, persis seperti ikan dipenjarakan dalam akuarium.

Meskipun demikian, dalam kesepian psikologis yang mencekam, Alek (tokoh dalam cerpen itu) tetap gigih memeras keringat darah mengumpulkan sampah tiap hari agar dia dan adiknya bisa menabung sedikit demi sedikit untuk masuk sekolah.

Lain lagi dalam cerpen karya Nursalam AR yang berjudul "Catatan Harian Seorang Gembel Cilik". Posisi kaum marginal sebagai "ikan dalam akuarium" lebih menyudut menjadi kritikan tersirat untuk para pejabat dan elite politik, bahkan mungkin autokritik bagi para akivis sosial sendiri, saat keberadaan serta status kaum marginal sering menjadi hiasan, aksesori untuk mempergagah jargon dan slogan perjuangan agar terasa lebih "heroik", humanis, tapi dengan bukti nol sama sekali.

Yang jelas, metafora ini dan juga metafora-metafora yang lain disini sangat multi-interpretable, dan dari sinilah saya kira pembaca diajak untuk "bermain-main" dengan penafsiran; bebas membuka cakrawala seluas-luasnya untuk kreasi penafsiran dan cara pandang baru.

Dari sekitar dua belas cerpen dalam antologi ini, yang paling representatif dalam mengangkat persoalan disparitas gender barangkali adalah cerpen "Dapur" karya cerpenis muda asal Bangka, Sunlie Thomas Alexander. Dapur merupakan sebuah ruang yang katakanlah nyaris menjadi sentra utama dari eksistensi kaum Hawa.

Secara dramatis dan narasi tutur yang khas dan lancar, Sunlie menggambarkan perjuangan kaum ibu di dapur, dan pada endingnya pembaca diajak paham bahwa peradaban "lelaki", tradisi partriakal, tidak akan bisa hidup tanpa kontribusi besar kaum Hawa ini. Sebab itu, ini mengundang kita untuk sadar bahwa tradisi dan kebudayaan yang timpang, yang masih beredar di sekeliling kita perlu mendapat pelurusan yang terus-menerus entah dalam bentuk emansipasi, dedomestifikasi perempuan, dan lain sebagainya.

Namun, kekurangan buku ini saya kira, masih banyaknya penggambaran karakter tokoh yang terasa masih mentah dan dangkal. Dalam cerpen "Catatan Harian Gembel Cilik", misalkan watak tokoh yang tergambar dalam monolog, narasi atapun dialognya terasa terlalu dewasa untuk tokoh anak kelas empat SD.

Padahal sejatinya, karakteriasasi tokoh yang tepat dan logis merupakan salah satu kunci kesuksesas dari nilai estetika karya sastra. Kita bisa lihat, misalkan, kematangan Ayu Utami dalam melukiskan kepekatan dan kekelaman jiwa seorang yang berlatar belakang konflik psikologis amat rumit semacam tokoh-tokoh Shakuntala, Anson, dan Larung dalam novelnya yang berjudul sama; Larung.

Atau Budi Darma dalam novel Orang-Orang Bloomington-nya, dengan kepekaan tinggi ia sanggup memetakan secara jelas perbedaan suasana psikologis seorang berkebangsaan Indonesia dengan seorang non-Indonesia ketika bertemu dalam suatu momen yang sama. Kematangan dalam menggambarkan karakter manusia, disamping memerlukan latihan yang intensif, wawasan psikologi yang memadai, juga memerlukan riset dan pengalaman langsung para pengarang.

Namun, terlepas dari problema metodologis itu semua, antologi cerpen ini membawa signifikansi khususnya bagi perkembangan kesusasteraan Indonesia. Kesusasteraan Rusia, misalnya dikenal memiliki khazanah sastra sosial yang justru menjadi salah satu fondasi yang memperkokoh eksistensi kesusasteraan Rusia di mata Dunia; Tolstoy, Maxim Gorki, Dothyovesky, dll.

Sebab itu, buku ini sangatlah layak diapresiasi siapa pun yang berhasrat meneguk setetes mutiara ilmu dari wilayah kehidupan paling keras, paling kelam. Sebab, dalam akuarium keruh masih tersisa sebuah kebeningan di sisi lainnya.

segaris pena, sepercik nyala api

2008-02-26T07:51:00.000-08:00

Berhamburan kata-kata
atas kertas puisi
seperti putaran api
bayangan berhalauan
tembus ke masa lalu
menjejak tanah lumpur
mimpi-mimpiku
rindu abu, arang waktu
lebur di situ

selaksa mantra
kuterjemahkan dari kata
jadi api suci yang menyala-nyala dalam dada
bayangmu hapus di situ
api suci menjelma cahaya
tinggalkan warna abu

erang ngilu tinggal gema
gelak tawa tinggallah eja
kenyang tinggal sendawa
lapar tinggal udara
perih tinggal syahdu
kosong pena dalam Tapa

Jogjakarta, Agustus 2006

Ledakan Sastra Pesantren Mutakhir: Cinta, Kritisisme, Industri

2008-02-26T07:37:00.000-08:00

Sejak sekitar awal millennium ke-3, sastra pesantren di Indonesia menunjukkan geliat yang tidak main-main. Kreatifitas dan produktivitas sastra pesantren meningkat drastis baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Tentunya ini suatu hal yang signifikan dan positif, meski menyimpan komplikasi keunikan tersendiri di belakangnya. Di satu sisi, fenomena ledakan sastra pesantren menunjukkan sekaligus mengukuhkan eksistensi pesantren sebagai salah satu unit peradaban yang tak pernah kering dari penciptaan-penciptaan baru, khususnya dalam dunia kesusasteraan.

Padahal kita tahu, bahwa terma kesenian sampai saat sekarang masih menjadi suatu hal yang problematik dalam paradigma dan mainstream keagamaan kalangan pesantren. Seni (fan) dan kesenian (al-fannan) dianggap urusan yang tidak esensial, bahkan dicurigai sebagai sesuatu yang bisa melenakan orang, membuat penikmatnya berleha-leha, melalaikan orang dari urusan syari'at (Zainal Arifin Toha, 2002). Klaim ini diperkuat oleh adanya suatu histeria historis; dimana banyak sekali literatur keilmuan klasik (fiqh) yang dipergunakan pesantren yang menghukumi seni itu syubhat, makruh bahkan haram. Celakanya, hukum-hukum fiqih ini kemudian difahami dengan sempit, rigid dan membuta, tidak disertai dengan penggalian dengan wawasan hermeneutik. Interpretasi terhadap teks-teks fiqih terhadap kesenian seharusnya kritis dan kompherensif dalam mempertimbangkan berbagai konteks (asbabul wurudl) dimana hukum fiqih tertentu dikeluarkan; situasi sosio-kulturnya, situasi historis, situasi politik, bahkan situasi psikologis saat itu. Padahal, diharamkannya anasir kesenian tidak lepas kondisi historis saat itu, yakni adanya political clash dan cultural clash antara umat Islam dengan umat Kristen. Kebetulan saat itu peradaban umat Kristen terkenal dengan keseniannya yang amat kental, sehingga mengundang ketegasan kaum agamawan Islam (fuqaha) untuk menumbuhkan militansi umatnya dengan melakukan berbagai langkah preventif agar umatnya tidak meniru kebudayaan lain.

Karenanya, ledakan sastra pesantren boleh dikatakan sebagai pemberontakan terhadap rigiditas dalam menjalankan syari'at, skripturalisme, tekstualisme, otoritarianisme fiqih minded yang terkadang membelenggu kreativitas berbudaya dan 'buta konteks'. Kesusasteraan pesantren meronta-ronta dalam hasrat yang menggebu untuk senantiasa menghidupkan dan membumikan nilai-nilai estetika sebagai ejawantahan atas prinsip; "Tuhan itu indah dan mencintai keindahan" (Al Hadits).

Kanon Sastra Pesantren

Dewasa ini, secara kualitatif, dinamika sastra pesantren bisa kita analisis salah satunya adalah melalui pelbagai macam perubahan serta pergeseran corak orientasi paradigmatik yang menjadi substansi dalam karya sastra yang bersangkutan. Maka, bertambahlah 'spesies' baru, genre baru ke dalam khazanah sastra pesantren mutakhir; sastra pop pesantren dan sastra pesantren yang subversif. Keberadaan dua spesies baru ini tidak hanya melengkapi dan menemani kanon sastra pesantren yang sudah ada, tetapi juga di banyak sisi menyimpan suatu potensi dialektis dan kritis baginya; intertextual clash (benturan intertekstual).

Sebagaimana kita kenal dari jejak historisnya, sastra pesantren kita dikenal sebagai genre sastra yang giat mengangkat tema-tema nilai esoterik keagamaan; Cinta Illahiyyah, pengalaman-pengalaman sufistik, cinta sosial (habluminannaas), atau ekspresi dan impresi transendental keindahan alam semesta (makrokosmos). Mayoritas begitu kental dengan nuansa religius. Ini terlihat begitu jelas dalam karya-karya sastrawan pesantren tahun 90-an Acep Zamzam Noor, D Zawawi Imron, Zainal Arifin Toha, Jamal D Rahman, Abidah el-Khaeliqi, Kuswaidi Syafi'ie, Faizi L. Kaelan dan sastrawan-sastrawan lain yang ruang kreasi mereka bertempat di lingkungan geografis yang bernama pesantren.

Akibat kentalnya nuansa tasawwuf, sastra pesantren sering diidentikan dengan sastra sufistik atau sastra profetik (nubuwwah). Dengan kata lain, karakter sastra sufistik telah menjadi kanon sastra (mainstream literature) dalam tradisi kesusasteraan pesantren. Dengan Cinta Ilahiyyah dan spirit religius yang menjadi grand theme, paradigma estetika utama dalam etos berkreasi, sastra pesantren sebenarnya membawakan relevansi yang cukup signifikan terhadap vitalitas tradisi keilmuan di pesantren itu sendiri; sastra pesantren menjadi salah satu media alternatif bagi para apresian untuk mengenal dunia tasawwuf. Dengan apresiasi yang kontinyu, paling tidak sedikit demi sedikit nilai estetika dan kearifan humanis-teologis yang inheren dalam karya sastra dapat membentuk suatu sikap yang eklektik dalam beragama bagi para apresian, salah satunya dicirikan dengan terbangunnya sinergitas pemahaman terhadap fiqih dan tasawwuf.

Dengan kentalnya nuansa Cinta Illahiyah ini pula, lengkaplah sudah sastra pesantren sebagai subjek mayoritas dari keluarga besar sastra Indonesia yang mengusung dan meng-eksplorasi simbol-simbol serta nilai religiusitas (Islam). Sekalipun tentu saja, secara hakiki nilai-nilai sufistik dan profetik tidak bersifat ekslusif untuk golongan tertentu, melainkan juga terbuka luas untuk kalangan non-pesantren.

Namun, dewasa ini ada perkembangan yang cukup menarik; bahwa kalangan sastrawan pesantren ternyata tidak hanya menjadikan ke-tasawwuf-an sebagai grand theme dalam etos kreativitasnya; satu persatu mulai terlihat adanya keliaran, muntahan-muntahan kegelisahan untuk merambah ke sisi-sisi lain. Sastra pesantren berada dalam kegelisahan yang panas. Di sinilah saya melihat munculnya genre sastra pesantren yang subversif. Yang paling ekstrim barangkali adalah novel Mairil (Pilar Media, Yogyakarta; 2005) karangan Syarifuddin yang sedemikian berani mengangkat sisi gelap pesantren; yakni abnormalitas perilaku seksual yang terjadi di pesantren (mairil; homoseksual). Detail-detail ilustrasi peristiwa yang diangkat dari fakta itu dinarasikan sedemikian vulgar. Boleh dikatakan bahwa novel ini subversif terhadap sistem tradisi pesantren; bukankah seksualitas dan cinta lawan jenis selama ini menjadi suatu hal yang (di) tabu (kan) di lingkungan pesantren? Faktanya; pembatasan pergaulan lawan jenis yang berlebihan merupakan faktor utama dari disorientasi seksual yang terjadi di pesantren. Meskipun tidak bisa tidak, di sisi lain novel ini potensial menciptakan suatu bias eksternal; dimana ia mengundang stigma buruk kalangan masyarakat terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis agama. Sayangnya, kritisitas novel Mairil ini tidak diimbangi dengan kebaruan corak dan wawasan estetika yang bagus. Prestasi dari novel Mairil adalah kualitas dokumenter (Faruk HT, 2000) dimana ia berhasil mendongkrak sisi tersembunyi pesantren sebagai suatu sistem yang dinamis, dan bukan kualitas literer; kualitas stilistika, capaian estetika sastrawinya masih cenderung nge-pop. Namun, bagaimanapun inilah satu bentuk muntahan otokritik baru. Revolusioner terhadap kultur pesantren yang secara mayoritas cenderung patriarkhal dan mono-referen (hanya terpaku pada sistem referensi pemahaman tunggal).

Secara implisit, dapat kita interpretasikan bahwa kehadiran novel Mairil berusaha membuka cakrawala baru pemahaman tentang cinta; bahwa Cinta Illahiyah -yang sufistik- tidak begitu saja dengan gampang diraih secara instant. Demi kesuksesan dalam perjalanan mendaki tangga-tangga cinta, seorang insan mesti sabar dalam melewati tahapan-tahapan dimensional dari Jalan Cinta. Bukankah Ibn 'Arabi, sang maestro sufi itu pernah memberikan formulasi tentang Jalan Cinta; Cinta alami (cinta lawan jenis dan unifikasi makrokosmis), Cinta Ruhani, dan Cinta Illahi. Dan Cinta Alami menempati posisi yang amat vital; bukankah Ibn Arabi juga mampu menelurkan banyak karya lantaran motivasi psikologis yang kuat dari Nidzam, seorang wanita Baghdad yang dicintainya? Karenanya jatuh cinta terhadap lawan jenis merupakan suatu hal yang manusiawi dan tak bisa ditinggalkan.

Di wilayah sosio-internal, novel Mairil kiranya layak untuk mendapat perhatian dari kalangan elit pesantren. Suatu tantangan untuk berintrospeksi; bagaimana merekontruksi dan merevisi kembali penataan lingkungan pergaulan (millieu) antar lawan jenis, atau mulai mempertimbangkan pendidikan seksual yang efektif dan proporsional bagi santri-santrinya.

Sastra Pesantren Pop

Secara kuantitatif, sastra pesantren pop semakin menyemarakkan industri perbukuan. Sederetan nama sastrawan pesantren yang rata-rata berusia muda dengan karyanya tampil ke muka: Santri Semelekete (karya Ma'rifatun Baroroh), Bola-Bola Santri (Shachree M Daroini), Kidung Cinta Puisi Pegon (Pijer Sri Laswiji), Dilarang Jatuh Cinta (S. Tiny), dan Santri Baru Gede (Zaki Zarung) Salahkah Aku Mencintaimu (Ahmad Fazlur Rosyad) dan sederet nama lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Motivasinya bisa beragam, atau barangkali sastra pop pesantren dipandang lebih prospektif dalam hal laba finansial? Terlepas dari semua itu, ini akan menjadi aset ekonomi para sastrawan. Banyak kalangan elit sastra yang cenderung 'mengejek' akan keberadaan sastra pop, termasuk sastra pop pesantren.

Budi Darma dalam esainya "Sastra Mutakhir Kita" (Horison, Februari 2000) menyatakan kekhawatirannya bahwa dengan industri, keberadaan sastra pop bukan hanya sekedar keberadaan, melainkan juga kekuatan yang akan menggeser keberadaan sastra serius". Ini saya kira suatu kekahawatiran yang agak berlebihan. Sementara, St Sunardi (2006) mengatakan" dalam setiap kebudayaan pop ada suatu jaringan kekuatan. Namun bagaimana kebijakan kita mengarahkannya untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan." Dalam konteks sastra pesantren saya melihat bahwa relasi sastra serius pesantren dan sastra pop pesantren cenderung bersifat hierarkis, sinergis dan interdependen; bahwa dari minat terhadap karya sastra pop yang ringan itulah embrio tradisi membaca bisa terbangun. Karena itu animo masyarakat dan kalangan santri terhadap sastra pop pesantren tetaplah harus kita pandang positif. Bahkan penyair Jamal D Rahman dalam sebuah perbincangan tentang proses kreatifnya, mengaku mendapat modal senang membaca karena awalnya keranjingan membaca novel-novel 'kacangan' Freddy. S, tapi seiring dengan waktu dan intelegensinya yang terus berkembang ia pun beralih membaca dan menulis karya sastra sufistik yang high-quality. Sastra pop juga berfungsi untuk 'latihan pemula', dan ini akan melanggengkan tradisi bersastra (baik kepenulisan maupun apresiasi) sehingga kontinuitasnya terjaga; bukankah hanya dengan hal itu literacy culture di pesantren bisa hidup, menyala dan terus memberi sumbangan-sumbangan berarti bagi peradaban?